Beranda Laporan Laporan Khusus

Upaya Mendongkrak Nilai, Remedial Jadi Solusi

Ilustrator: Nisa Ulfikriah

gentaandalas.com- Universitas Andalas (Unand) memiliki target lulusan setiap program studi (prodi) antara lain dengan pujian 30%, sangat memuaskan 70%, dan nilai minimum B. Bagi mahasiswa yang belum mencapai nilai B diberi kesempatan ujian remedial sebanyak dua kali, jika dalam mengikuti remedial ini mahasiswa belum mencapai nilai B maka diberi kesempatan untuk mengikuti semester pendek (SP).

Hal tersebut dikeluarkan dalam surat edaran nomor 13027/UN16.R/PP/2017 yang mulai berlaku pada semester ganjil 2017/2018 dan pelaksanaannya pada wisuda 1 bulan Februari tahun 2018 yang ditandatanganinnya  pada 4 Oktober lalu.

Wakil Rektor (WR) I Unand Dachriyanus menjelaskan surat tersebut dikeluarkan untuk pencapaian target lulusan setiap prodi di Unand, karena lulusan cumlaude Unand masih minim jika dibandingkan dengan universitas lainnya. “Universitas lain menargetkan 40% cumlaude untuk setiap kelulusan, sedangkan Unand masih jauh, bahkan berada pada posisi kurang dari 1%,” katanya.

Sementara itu, lanjut Dachriyanus, remedial tidak pernah dilakukan di Unand, karena mahasiswa pasrah jika mendapat nilai C. “Saya ingin mengenalkan remedial di Unand,” kata Dachriyanus. Surat edaran tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang ia lakukan untuk menaikkan nilai mahasiswa Unand. “Kami hanya menargetkan, kalau tidak tercapai tidak masalah yang penting ada usaha, kami kejar target IPK 3 untuk mahasiswa,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dekan Farmasi Helmi Arifin mengatakan kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya institusi untuk menyelamatkan alumninya dalam mencari dunia kerja, maka harus diadakan perlakuan khusus bagi mahasiswa dengan Indeks Prestasi (IP) rendah. Jadi, bukan mengangkat nilai yang ada, tetapi meningkatkan nilai dengan perlakuan dan perhatian khusus. Tentu IPK lulusan semakin meningkat tiap tahunnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Helmi, sudah disosialisasikan dalam beberapa kali pertemuan oleh rektor, wakil rektor, semua dekan, kabiro, direktur Pasca dan lain sebagainya. Menurut Helmi, kebijakan tersebut punya tujuan yang jelas. “Demi kesuksesan anak didik, jelas saya setuju,” jelasnya.

Terkait pencapaian target cumlaude, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Hasanudin mengungkapkan target dalam arti peningkatan kualitas bukan hanya pencapaian target saja, tetapi juga memotivasi mahasiswa untuk lebih giat. Bukan hanya memberikan nilai cuma-cuma, tetapi ada mekanismenya. “Jadi mahasiswa yang belum mendapatkan nilai B diberi kesempatan untuk remedial dua kali dan setelah itu kalau tidak juga mencapai nilai minimum, baru mengikuti SP,” ujarnya.

Senada dengan Helmi, Dekan Fakultas Hukum Zainul Daulay menilai hal itu menguntungkan karena otomatis nilai mahasiswa yang menamatkan pendidikan di universitas akan menjadi bagus. Namun untuk pembangunan karakter dan pendidikan, remedial ini harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan materi pembelajaran. “Apabila remedial pertama gagal ya harus diulang lagi dan apabila tetap gagal otomatis nilainya tidak bisa diubah dan harus mengulang,” tuturnya.

Ia mengungkapkan potensi seorang mahasiswa dilihat dari lama mahasiswa tersebut menyelesaikan masa studinya, IP, dan lamanya mendapat pekerjaan. Daulay mengatakan kebijakan tersebut akan efektif terlaksana apabila mahasiswa belajar dan dosen juga mengajar.

Hal yang sering terjadi, lanjut Daulay, mahasiswa lebih mengutamakan hasil daripada proses. “Remedial dilaksanakan hanya untuk mendapatkan nilai, semester pendek pun dilaksanakan, namun terkadang mahasiswa yang tidak masuk atau dosen yang tidak masuk. Sehingga tujuan tersebut tidak tercapai,” lanjut Daulay. Ia mengatakan saat ini masih bersifat netral mengenai surat edaran tersebut.

Sementara itu, salah seorang Dosen Farmasi Syofyan berpendapat dari sisi mutu kebijakan tersebut sangat positif. Akreditasi Unand yang A (artinya unggul atau jauh melampaui standar minimal dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi) mestinya menùnjukkan proses yang unggul dan hasil yang unggul juga. Proses unggul berarti proses pembelajaran sangat  baik dan bermutu yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik serta metode pembelajaran dosen yang juga baik.

Dampak dari proses unggul tersebut adalah outputnya yang baik  seperti prestasi akademik dan nonakademik yang tinggi seperti IPK di atas 3.5, masa kuliah tepat waktu rata-rata empat tahun, meraih juara lomba-lomba dan lain-lain. “Untuk memperoleh hasil yang unggul tadi maka perlu dilakukan berbagai upaya dengan memperhatikan kebutuhan user di lapangan,” ujarnya.

Jadi, menurut Syofyan, apa yang dilakukan oleh rektor merupakan suatu strategi agar lulusan dapat di terima oleh user dengan cepat. Selain itu, juga sebagai strategi bagi Unand untuk mempertahankan akreditasi A yang akan habis tahun 2018. Karena IPK mahasiswa yang rata-rata di atas 3,5 memberikan nilai tertinggi dalam penilaian akreditasi kampus.

Syofyan mengaku secara teknis hal ini belum dirembukkan dengan pimpinan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibawa ke senat Unand dulu. “Peraturan akademik harus di revisi segera. Bagaimana mau berbicara  kalau kebijakan tersebut sendiri belum ada legitimasinya sehingga rawan gugatan-gugatan,” katanya.

Pro Kontra Penetapan Aturan

Pro kontra penetapan terhadap surat edaran yang baru saja dikeluarkan nampaknya akan terus berkelanjutan. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Mansyurdin mengatakan dasar hukum tertinggi dari suatu universitas adalah peraturan akademik. Selain itu juga mengacu pada kebijakan mutu internal dan standar mutu internal. Mansyurdin menilai peraturan akademik sudah berdasarkan rujukan Undang-undang pendidikan nomor 12 serta Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti), tetapi surat edaran yang dikeluarkan oleh WR I yang mematok nilai minimum B, tidak sesuai dengan peraturan akademik yang telah ditetapkan bahwa nilai mahasiswa adalah dari A-E.

Mansyurdin juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengikuti ataupun menyanggupi isi dari surat edaran tersebut. “FMIPA telah sepakat untuk tidak mengikuti surat edaran WR I,” tuturnya. Bagi Mansyurdin sebagai petinggi di fakultas yang perlu diperhatikan dari setiap lulusan adalah kualitasnya bukan kuantitasnya. Meski nilai tidak selalu cumlaude bukan berarti tidak memiliki skill yang bagus.

BACA JUGA:  Fun Theraphy Solusi Mitigasi Terbaru Penyandang Autisme

Senada dengan Mansyurdin, Daulay menilai surat edaran tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut dan harus ada aturan hukum yang jelas dan tertulis sehingga adanya konsistensi mengenai surat edaran dan juga sebagai pedoman untuk melakukannya secara berkelanjutan.

Dari sisi aturan, menurut Dosen Farmasi Syofyan, surat edaran WR 1 masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebab dasar kebijakan tersebut adalah management meeting. Lebih lanjut, semestinya kebijakan tersebut dibawa ke senat Unand karena sudah menyangkut kebijakan akademik.

“Kita kan sudah punya peraturan akademik. Artinya segala sesuatu kebijakan terkait akademik tentu sandarannya peraturan akademik tersebut. Oleh karena itu kebijakan rektor tersebut perlu ada payung hukumnya artinya peraturan akademik harus direvisi untuk mengakomodir hal tersebut,” ungkap Syofyan.

Namun, Dachriyanus mengaku tidak ingin menetapkan surat edaran tersebut menjadi peraturan karena mahasiswa hanya diberikan kesempatan bukan dipaksa untuk menjalankan aturan tersebut. “Saya kurang sreg kalau dijadikan peraturan, kalau seperti itu dipaksa harus mendapatkan nilai B. Pemberian nilai jadinya, di sini kami hanya memberikan kesempatan, kalau tidak mampu yasudah,” katanya pada kru Genta Andalas, Rabu pekan lalu.

Sebetulnya, kata Dachriyanus, peraturan akademik Unand pada pasal 44 ayat 7 sudah tercantum mengenai remedial. “Ini sudah ada dalam peraturan akademik kita, mahasiswa yang mengulang diberikan kesempatan. Mengulang itu kan banyak caranya, diberi kesempatan, kalau dipaksakan nanti ada yang tidak sanggup,” katanya.

Peraturan Akademik Unand

Menurutnya sistem ini masih baru dan masih dalam masa adaptasi. Dachriyanus menganalogikan seperti ketika dosen terlambat memasukkan nilai, maka nilai akan otomatis B. “Ini kan teknis sebetulnya, sama juga dengan surat edaran itu peraturan akademik sudah ada dalam pasal 44, beri kesempatan atau remedial, teknisnya yang dalam surat edaran itu dua kali kesempatan untuk mengulang,” tambahnya.

Pro dan Kontra Mengenai Remedial

Surat edaran yang dikeluarkan oleh WR I beberapa saat yang lalu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan civitas akademika Unand. Tanggapan positif maupun negatif ditunjukkan oleh dekan, dosen, hingga mahasiswa.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unand Gunarif Taib mengatakan Unand sudah memiliki panduan akademik sebagai acuan proses penilaian mahasiswa. Proses tersebut tergantung dari dosen masing-masing sesuai kajian ilmu yang dipelajari. Dalam surat edaran tersebut, kata Gunarif, nilai B yang dimaksud bukanlah menjadi batasan untuk didapatkan, karena dosen juga menghargai kinerja mahasiswa yang belajar dengan rajin dan mendapatkan nilai B dari hasil belajarnya.

“Boleh saja bagi dosen untuk memberikan remedial, tapi sistem ini bukanlah dimaksud untuk mengobral nilai,” ucapnya.

Bagi Gunarif, tujuan dibentuknya surat ini adalah baik, hanya saja penerapannya tetap harus mengacu kepada panduan akademik. Para dosen boleh mengikuti himbauan ini dan boleh juga tidak. Namun, panduan akademik tetap menjadi acuan utama penilaian dan tidak akan berubah, karena dosen juga harus menilai pada prosesnya bukan hanya hasil akhirnya saja.

Dalam surat edaran pun tidak ada jaminan bahwa nilai mahasiswa yang mengulang akan mendapatkan minimal B. “Jika mahasiswa tersebut memang pantas mendapatkan nilai A karena rajin belajar, kenapa tidak diberikan nilai A. Jika ada mahasiswa pemalas, bukan berarti akan mendapatkan nilai B karena ikut remedial. Jika hal itu terjadi, maka akan melecehkan mahasiswa yang mendapatkan nilai B dari awal,” tuturnya.

Salah seorang Dosen Fakultas Ekonomi Riwayadi mengaku  tidak setuju dengan surat edaran WR I. Ia berpendapat jika pihak Unand tidak bisa mematok 30% mahasiwa lulus dengan sangat memuaskan karena itu merupakan proses belajar mengajar. Selain itu kualitas mahasiwa juga merupakan salah satu pertimbangan ia tidak setuju dengan surat edaran tersebut.

Riwayadi berpendapat dampak bagi kegiatan proses belajar mengajar akan muncul banyak kemungkinan misalnya ketua jurusan akan menekan dosen untuk memberikan nilai  B kepada mahasiwa dengan cara remedial sebanyak dua kali. Hal ini akan mempengaruhi kualitas mahasiwa.“Harus  tamat empat tahun, tidak ada nilai B-. Jika 30% ini tetap dipaksakan,  maka akan ada indikasi jika ketua jurusan akan menekan atau mendesak agar mahasiswa mendapatkan nilai B atau A,” ungkapnya.

Hal ini, lanjut Riwayadi, juga akan mengakibatkan inflasi nilai terhadap mahasiwa. Inflasi nilai akan berdampak bagi mahasiswa yaitu diragukannya nilainya tersebut. Selain itu mereka juga akan mengalami kesulitan untuk bersaing di dunia kerja karena untuk bersaing di dunia kerja IPK tidak terlalu diperlukan dan lebih mementingkan kualitas.

Selain itu Riwayadi juga tidak setuju dengan remedial karena hal tersebut  akan bertentangan dengan sistem SKS, karena sistem SKS tergantung dengan prestasi mahasiswa, jika prestasi mahasiswa bagus maka ia akan mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengambil SKS lebih banyak dari pada mahasiwa yang tidak berprestasi.  Selain itu mereka juga dapat tamat lebih cepat ketimbang mahasiwa yang malas-malasan.

”Dengan  sistem SKS akan ada perbedaan antara mahasiwa yang berpretasi dengan siswa yang malas-malasan. Sementara itu dalam sistem paket masuk satu angkatan, pelajaran yang diberikan mata kuliah  juga  sama setiap semesternya, kalau tidak lulus bisa remedial sehingga nanti mereka akan tamat secara bersamaan,” ungkapnya.

Sependapat dengan Riwayadi, Syukriati Syukur selaku Dosen Fakultas Ekonomi mengaku tidak setuju dengan surat edaran WR I tersebut. Ia berpendapat bahwa hal itu secara ilmiah tidak masuk akal untuk dilaksanakan. “Secara statistik kurva normal untuk lulus dengan sangat memuaskan 30% itu tidak normal dan dipaksakan. Jika itu dipaksakan maka itu tidak normal,” ujarnya.

BACA JUGA:  Unand Laksanakan Ujian Toefl bagi Prodi Internasional Jalur SMMPTN

Selain itu, Syukriati juga mengatakan kekhawatirannya terhadap pandangan orang luar terhadap Unand. Daripada harus meningkatkan mahasiwa yang lulus dengan sangat memuaskan 30% lebih baik meningkatkan iklim akademis.

“Iklim akademis di sini maksudnya seperti belajar bersama dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dengan adanya surat edaran WR I tersebut, akan berdampak untuk jangka waktu panjang tidak bagus. Nilai sangat memuaskan yang dipaksakan berdampak buruk bagi mahasiwa sendiri terutama di dunia kerja nanti. Padahal IPK tidak lagi menjadi acuan tetapi kualitaslah yang membuktikan,” katanya.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh WR I terkait masalah remedial mendapat beberapa pertanyaan dan kebingungan. Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang Dosen Jurusan Teknik Sipil Japri Tanjung bahwa apakah pimpinan Unand sudah memahami peraturan akademik yang sudah berlaku setiap tahun? Japri Tanjung mengatakan dalam peraturan akademik tidak memberatkan mahasiswa untuk memiliki nilai minimal B, tetapi pada surat edaran tersebut mahasiswa seakan-akan dituntut untuk memiliki nilai minimal B.

“Jika surat edaran statusnya lebih tinggi daripada peraturan akademik, maka kita mengikuti surat edaran tersebut, tetapi jika peraturan akademik lebih tinggi statusnya daripada surat edaran tersebut, maka kita harus mengikuti peraturan tersebut,” tuturnya.

Japri Tanjung juga mengatakan bahwa dalam surat edaran tersebut tidak terdapat syarat dan ketentuan untuk melaksanakan hal tersebut. “Seharusnya jika surat edaran tersebut diberlakukan untuk setiap jurusan, maka harus ada petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakannya. Hal itu karena setiap jurusan memiliki perbedaan dalam teknis pelaksanaan,” katanya.

Ia mengambil contoh dari peraturan akademik mengenai kehadiran mahasiswa dan dosen. Mahasiswa harus hadir minimal 75% dari total kehadiran mata kuliah tersebut, dan jika tidak mencapai angka itu maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Begitupula dengan dosen dimana dosen harus hadir 90% dari total kehadiran. “Jika mahasiswa hadir minimal 75%, memenuhi kewajiban tugasnya dan mengikuti semua ujian maka tidak perlu surat edaran tersebut karena dapat diperkirakan nilai yang diperoleh minimal B,” ucapnya.

Japri tanjung juga mengatakan bahwa remedial di Teknik Sipil sudah ada sejak lama. “Jika ada mahasiswa yang sakit dan tidak dapat ikut ujian maka ia dapat mengikuti ujian susulan, dan hal tersebut sudah termasuk perbaikan atau remedial,” tuturnya.

Salah seorang mahasiswa Fakultas Keperawatan Aqis Balqis Qisty mengungkapkan setuju terhadap surat edaran WR I tersebut. Ia mengatakan Unand adalah universitas terbaik di Indonesia. “Lulusannya memang harus berkualitas. Untuk melihat lulusan berkualitas IPK kita juga harus bagus dan terkontrol,” katanya.  Ia berpendapat Unand memberikan kesempatan dua kali remedial karena kita nantinya akan bersaing di dunia kerja jika nilai kita bagus maka kita mampu untuk bersaing. “Adanya remedial membuat kita dapat belajar lagi sehingga pemahaman kita lebih banyak lagi mengenai suatu mata kuliah itu,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Aqis, ungkapan tidak setuju juga ditunjukkan oleh salah seorang mahasiswa Jurusan Marematika, Asyraf Mardhiyah kurang setuju dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh WR I tersebut, ia mengatakan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesibukan masing-masing. Menurutnya surat edaran WR I seolah menuntut mahasiswa untuk fokus dengan akademik, hingga tidak bisa menyeimbangkan antara akademik dengan kegiatan lain diluar akademik, seperti organisasi, komunitas, hobi, maupun kerja paruh waktu.

“Kalau mahasiswa dituntut harus mendapat nilai B, mahasiswa tidak akan mampu menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi,” katanya. Ia sendiri juga telah memiliki pengalaman mendapat nilai yang kurang memuaskan. Baginya ada atau tidaknya surat edaran dari WR I, ia memang berniat untuk mengulang mata kuliahnya yang gagal lewat semester pendek. Karena setiap mahasiswa tentunya ingin memperoleh nilai tinggi sesuai dengan kemampuan maksimal mereka.

Dachriyanus mengatakan karena ini masih surat edaran, wajar saja jika dosen tidak menuruti. “Mahasiswa sudah geer mengikuti remedial. Padahal dosen belum tentu mau. Semua tergantung dosen, tetapi nanti saya coba cari cara lain,” ujarnya.

Ia mengungkapkan hal ini menjadi starting point, target, dan evaluasi secara menyeluruh. “Ini kan target, pasal 44 sudah ada peraturannya dalam peraturan akademik Unand surat edaran ini hanya himbauan atau pesan moral untuk pencapaian lulusan Unand yang lebih baik,” ungkapnya.

Pendidikan pada dasarnya tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga merupakan pembentukan karakter kepada mahasiswa. Kegagalan mahasiswa dalam satu mata kuliah juga merupakan salah satu bentuk proses pembentukan karakter mahasiswa. Bagaimana seorang mahasiswa menindaki hal tersebut dengan baik, apa hal itu harus dia lakukan untuk mengatasi kegagalan tersebut, karena nilai yang baik juga tidak akan menjamin keberhasilan seorang mahasiswa di dunia kerja. Bagian terpenting dari pendidikan sebenarnya adalah bagaimana seorang mahasiswa nantinya mampu menyelesaikan persoalan dengan baik dan mampu beradaptasi di lingkungan ia bekerja.

Unduh peraturan Akademik Unand Di sini

Tim: Aza, Gefi, Juni, Melati, Mis, Nurul, Pitnia, Rani, Rizka, Vivi, Wita.

Catatan Redaksi: Tulisan ini dimuat ulang dari Tabloid Genta Andalas Edisi LXX Oktober-November 2017 pada Rubrik Laporan Khusus.

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here