Beranda Berita

Unand Menuju PTN-BH, Jamal Wiwoho : PTN-BH Bukan Komersialisasi

Irjen Kemenristekdikti, Jamal Wiwoho, saat memberikan kuliah umum di Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019). (Foto: Vivi Oktaviani)

gentaandalas.com- “PTN-BH bukan komersialisasi kampus, tapi merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa, yang dirancang untuk perguruan tinggi agar memiliki reputasi internasional,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenristekdikti, Jamal Wiwoho saat memberikan kuliah umum  bertajuk “Universitas Andalas Menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)” di Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019).

Menurut Jamal, PTN-BH harusnya tidak membebani mahasiswa dan saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) berjumlah sekitar 25 sampai 30 persen dari mahasiswa, sedangkan sebanyak 75 persen bersumber dari pemerintah.

Sisi positif dari PTN-BH, ungkap Jamal, yaitu perguruan tinggi memiliki kewenangan dalam mengelola atmosfer akademik. Kemudian, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) universitas akan lebih cepat pengurusannya dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum ( PTN-BLU), karena penelaahan SOTK PTN-BLU lebih lama.

“Contohnya, sekarang masih diatur sebanyak 40 persen anggaran PNPB untuk remunerasi. Jika sudah menjadi PTN-BH, sebuah perguruan tinggi bebas menetapkan berapa persentasenya dan dana yang ada bisa digunakan untuk pengembangan lainnya,” ungkapnya.

Jamal menegaskan, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) tidak memengaruhi kelulusan PTN-BH dan kelulusan PTN-BH tidak ada hubungannya dengan UKT. Jadi, tidak perlu khawatir dengan naiknya UKT mahasiswa. Dalam PTN-BH, UKT hanya perlu ditandatangani rektor, tidak perlu diajukan ke pusat.

Senada dengan Jamal, Rektor Unand, Tafdil Husni, menuturkan bahwa PTN-BH bukan untuk menaikkan UKT. Tapi dalam PTN-BH ini, ada fleksibilitas dalam bidang keuangan, akademik, dan manajemen instansi di Unand.

Kemudian, Tafdil Husni mengatakan, saat ini Unand masih dalam proses pembentukan kepanitiaan untuk PTN-BH.

“Proses Unand agak lambat, karena masih ada persyaratan yang belum kita penuhi. Diantaranya yaitu program studi terakreditasi A minimal 70%, sedangkan saat ini baru mencapai 40%, dan dosen yang telah menyandang gelar doktor baru mencapai 40%, sedangkan minimalnya 70%,” katanya.

Reporter : Nadya Satya Dilova dan Vivi Oktaviani

Editor : Nurul Pratiwi

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here