Beranda Berita

Unand Diskusikan Pelaksanaan KKN Bersama Pemda Kabupaten dan Kota Se-Sumbar

Diskusi terkait pelaksanaan KKN di ruang seminar F Unand, Selasa (20/2/2018).

gentaandalas.com- Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unand akan dilaksanakan pada 25 Juni hingga 4 Agustus 2018 mendatang. Dalam mempersiapkan hal tersebut PU-KKN Unand mengundang pemerintah daerah (Pemda) tingkat kabupaten dan kota se-Sumatera Barat untuk melaksanakan diskusi terkait pelaksanaan KKN di ruang seminar F Unand, Selasa (20/2/2018).

Koordinator umum PU-KKN Unand, Syamsuardi menjelaskan KKN Unand wajib untuk seluruh mahasiswa sebagai salah satu syarat lulus menjadi sarjana. Tujuan dilaksanakannya KKN agar mahasiswa dapat belajar, menggali daerah yang potensial, bekerja dan mengabdi kepada masyarakat.

Tahun ini, kata Syamsuardi, sebanyak 173 nagari akan menjadi tempat tujuan KKN Unand. Mahasiswa yang akan mengikuti KKN jumlahnya sekitar 4.300 mahasiswa dari 15 Fakultas.

Terdapat sepuluh model KKN yang akan dilakasanakan oleh mahasiswa Unand. Model KKN tersebut ialah KKN reguler, KKN tematik model kakao, KKN hibah dikti, KKN tematik model kelapa, KKN tematik model kopi, KKN kerja sama BKKBN, KKN tematik kebencanaan, Tematik NDC (Nagari Development Center), Tematik desa sejahtera mandiri, dan KKN revolusi mental. Model KKN yang paling banyak digunakan mahasiswa adalah KKN reguler.

“Unand memiliki sepuluh model KKN, model-model tersebut dibuat untuk menyalurkan ide-ide kreatif mahasiswa untuk memajukan nagari,” katanya.

Nantinya, kata Syamsuardi, akan dikirim 25 mahasiswa dari seluruh fakultas masing-masing daerah KKN. Ia menyebutkan dana dikeluarkan untuk segala keperluan, pelaksanaan, dan keamanan mahasiswa KKN cukup besar.

“Setiap tahun itu, dana yang dikeluarkan Unand mencapai Rp 2 miliar untuk kegiatan KKN,” kata Syamsuardi.

Perwakilan Pemda yang datang dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumbar menyambut baik kegiatan ini. Berbagai daerah diusulkan untuk menjadi sasaran kegiatan KKN. Namun, ada juga daerah yang tidak terdaftar untuk pelaksanaan KKN, karena beberapa daerah yang diusulkan tidak sesuai dengan program kerja yang akan dilaksanakan.

Reporter : Rani Aprianti dan Rizqi Atikah Rambe

Editor : Endrik Ahmad Iqbal

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here