Beranda Berita Liputan

UKM PHP Laporkan Pelayanan Publik Unand ke Ombudsman

Gentaandalas.com Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP) Universitas Andalas (Unand) mengadukan pelayanan publik Unand ke Ombudsman terkait kurang responsifnya Unand dalam menanggapi permasalahan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT), Rabu (19/12/2018).

Pelaporan ini dikarenakan, tidak adanya gubrisan dari Wakil Rektor II Unand mengenai banding UKT. Berbagai upaya dilakukan agar tindakan ini diberi kejelasan, namun tidak mendapatkan jawaban sama sekali seperti meminta audiensi transparansi dari banding UKT.

Ketua Umum UKM PHP, Firmatus Hia, menyatakan bahwa telah mengajukan audiensi semenjak bulan Oktober, namun belum ada balasan.

“Kami mengajukan audiensi I pada bulan Oktober, namun tidak mendapat balasan apapun, permintaan kedua kami hanya diberi jawaban mengenai pengajuan pertama yang telah kami lakukan,” tuturnya.

Sampai saat ini, mahasiswa yang ingin mengajukan banding UKT hanya diminta untuk melengkapi data-data pengajuan diri, namun tidak ada tindak lanjutnya. Mahasiswa juga tidak diberi penetapan waktu secara langsung mengenai pengajuan data dan  syarat yang harus dilengkapi untuk banding UKT. Sudah sekitar 200 mahasiswa yang melapor kepada UKM PHP terkait hal ini.

BACA JUGA:  Selebaran Poster Kritikan Terhadap BEM KM FP Beredar di FP Unand

Bahkan yang sangat disayangkan bagi pelapor, fakultasnya tidak menetapkan untuk melakukan banding UKT. Hal ini menjadi titik telat bagi mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki UKT pada level tinggi.

“Selain banding UKT, kami juga ingin tau bagaimana transparansi dari penetapan level UKT tersebut, bagaimana orang yang kurang mampu mendapatkan level UKT yang tinggi,” lanjut Ketua Umum PHP tersebut.

Pelaporan kepada Ombudsman kali ini merupakan usaha selanjutnya dari UKM PHP untuk memperjuangkan mahasiswa yang telah mengajukan diri untuk banding UKT. Beberapa syarat juga sudah mereka bawa ke kantor Ombudsman tersebut, seperti surat permohonan audiensi I dan II, balasan surat permohonan audiensi I, bukti foto dari Fakultas Teknik mengenai banding UKT, dan SK Kepengurusan UKM PHP.

BACA JUGA:  Unand Berlakukan Dana Bidikmisi Rp 700.000 Per Bulan

Aldio Syah Putra, salah satu mahasiswa angkatan 2017, berpendapat terhadap pelayanan baik yang diberikan kepada mahasiswa terhadap banding UKT ini, terutama dalam segi untuk mencukupi fasilitas Unand.

“Pelayanan yang diberikan cukup baik, namun untuk mengurus berbagai kepentingan saya sering kali mendapatkan respon yang kurang baik atau tidak ditindak lanjut, serta jika untuk UKT agak kurang tepat sasarannya, sepertinya butuh transparansi bagaimana pengaturan level UKT tersebut,” tuturnya.

Firmatus berharap, dengan dilakukannya pelaporan kepada Ombudsman ini, bisa dilakukannya audiensi dengan pihak rektorat, sehingga mahasiswa mendapatkan kejelasan mengenai banding UKT.

Reporter : Gifra Sentia dan Tiwi Veronika

Editor : Ramadanil Fajri

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here