Beranda Berita

Tolak RUU P-KS, Aliansi Bem Sumbar Ajukan Tiga Tuntutan

Orasi oleh Presiden BEM KM Unand Ismail Zainuddin di depan kantor DPRD Sumbar, Selasa (23/07/2019). (Foto: Dian Fitra Yova)

gentaandalas.com- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) lakukan aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) di depan gedung DPRD Sumbar. Koordinator Lapangan Ahlul Aulianur mengatakan penolakan yang dilakukan adalah terkait pasal-pasal karet yang bertolak belakang dengan adat yang ada di Indonesia pada umumnya dan Sumbar pada khususnya.

“Aliansi BEM Sumbar dengan tegas menolak dan akan mengkritisi setiap RUU tersebut,” kata Ahlul saat diwawancari di fepan gedung DPRD Sumbar, Selasa(23/07/2019).

Ahlul menjelaskan aksi ini diawali dengan long march dari Rumah Makan Lamun Ombak dan berakhir di depan gedung DPRD. Selanjutnya orasi disampaikan di bundaran oleh perwakilan setiap kampus. Para orator menyampaikan penolakan yang tegas terhadap pasal pasal yang dinilai tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia.

BACA JUGA:  Unand Buka Jalur Khusus Penerimaan Maba FP Kampus III Dharmasraya

Koordinator Forum Perempuan BEM Universitas Negeri Padang (UNP) Rahayu Sri Wahyuni menjabarkan ada tiga tuntutan yang diajukan kepada DPRD. Penolakan tersebut berupa permintaan untuk merivisi pasal-pasal karet, mengubah diksi terhadap kata-kata yang multi tafsir, dan mengembalikan peran dan fungsi keluarga.

Adapun tiga tuntutan yang dimaksud adalah menolak pasal-pasal karet yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Sumbar khususnya dan Indonesia umumnya. Perubahan diksi pada kata-kata multi tafsir seperti pemaksaan, kekerasan, dan lain-lain. Mengambalikan peran dan fungsi keluarga terhadap penyelesaian tingkat awal kejahatan seksual.

BACA JUGA:  Terkendala Jadwal, Pembukaan Resmi BAKTI Unand Terlaksana Hari Ketiga

Menjawab tuntutan mahasiswa, wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano mengatakan akan melanjutkan tuntutan ini ke pusat.

“Kita akan siapkan surat untuk pemerintah pusat, tentu kita berharap pemerintah pusat dapat mendengar apa yang disuarakan karena ini demi kepentingan anak-anak bangsa,” ungkap Arkadius.

Rahayu mengatakan belum puas dengan apa yang disampaikan oleh Arkadius karrna belum adanya hitam di atas putih. Secara tidak langsung tanggapannya bagus tapi upaya lebih dari DPRD Sumbar ke pusat itu belum nampak. Karena aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat Sumbar harus diperjuangkan, jadi itu yang belum nampak.

Reporter: Linda Susanti dan Dian Fitri Yova

Editor: Ramadanil Fajri

Baca Juga yang Menarik Lainnya!

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here