Beranda Berita

Terkendala Akreditasi Prodi, Unand Optimis PTN-BH

Mansyurdin usai menghadiri sosialisasi PTN-BH di Ruang Sidang Senat Rektorat Unand, Rabu (14/8/2019). (Foto: Linda Susanti)

gentaandalas.com- Ketua Persiapan Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) Unand, Mansyurdin mengatakan persentase akreditasi prodi yang jauh di bawah kriteria menjadi kendala terbesar Unand menuju PTN-BH. Saat ini Unand hanya mencapai 41,96 persen atau sebanyak 47 prodi yang terakreditasi A. Angka tersebut masih jauh dari syarat minimal prodi akreditasi A sebesar 80 persen.

“Jumlah 47 prodi yang A itu belum termasuk prodi baru yang terakreditasi minimum, jadi kampus Unand baru 41,96 persen,” kata Mansyurdin selepas menghadiri sosialisasi PTN-BH di Ruang Sidang Senat Rektorat Unand, Rabu (14/8/2019).

Salah satu peserta sosialisasi Wakil Dekan I Fakultas Peternakan Unand, Mirzah sempat mempertanyakan kesanggupan Unand dalam memenuhi kriteria kerja tersebut. Menanggapi hal tersebut Mansyurdin mengatakan itu bukanlah perkara mudah, namun Unand masih ada peluang. Menurutnya, ada dua hal yang perlu ditingkatkan, yaitu prestasi dan jumlah doktor yang ada.

BACA JUGA:  Tolak RUU P-KS, Aliansi Bem Sumbar Ajukan Tiga Tuntutan

“Saya optimis saja walaupun berat. Kalau sudah diberikan peluang, karena di sini tadi sudah ada prakarsa. Orang menjalankan kenapa kita tidak,” ujar Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) itu.

Mansyurdin juga mengatakan jika tidak meraih status PTN-BH Unand tidak akan bisa masuk ke world class dan tidak akan ada support dana dari pemerintah.

Sebelumnya pada saat penyampaian sosialisasi, Mansyurdin menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan PTN-BH. Kewenangan untuk membuka dan menutup prodi menjadi salah satu kelebihannya.

BACA JUGA:  Terkendala Waktu, Fakultas Hukum Targetkan AUN-QA Tahun 2020

“Kelebihan PTN-BH ini kewenangan membuka dan menutup prodi, kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri, kewenangan mengatur pola remunerasi sendiri, membentuk badan usaha sendiri, membuka badan hukum usaha, dan menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) organ di bawah rektor,” ujar Mansyurdin.

Selain sisi positif, lanjut Mansyurdin PTN-BH juga memiliki sisi negatif, seperti pajak penghasilan progresif, pembiayaan SDM mandiri, pembiayaan organ baru, pembuatan produk hukum baru, dan tunjangan kinerja tenaga kependidikan (tendik).

Reporter: Suhada Tri Marneli dan Linda Susanti

Editor: Anjasman Situmorang

Baca Juga yang Menarik Lainnya!

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here