Beranda Berita

Sujanarko: DPR dan Parpol Adalah Lembaga Terkorup

Diskusi Publik Politik Cerdas Berintegritas bersama Dikyanmas KPK, Sujanarko di Aula Gedung Pasca Sarjana Unand, Kamis (13/10/2017).

gentaandalas- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan diskusi publik, bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas (Unand) di Aula Gedung Pasca Sarjana Unand, Kamis (13/10/2017). Acara tersebut mengangkat bahasan tentang politik cerdas yang berintegritas.

Dosen Ilmu Politik Unand Aidinil Zetra mengungkapkan tentang beberapa permasalahan politik seperti permasalahan dana dalam membiayai operasional organisasi, kurangnya kader-kader yang berkualitas dalam jajaran jabatan pemerintahan serta pemerintahan yang tergantung tangan partai yang berkuasa. “Perlu adanya perbaikan sistem lembaga-lembaga politik dengan merumuskan strategi anti korupsi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi,” ujarnya.

Disisi lain, Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas) Korupsi, Sujanarko mengatakan berdasarkan survei indikator politik Indonesia (2016) beberapa lembaga politik tidak mendapatkan banyak kepercayaan dari publik. “DPR dan partai politik (parpol) adalah lembaga terendah yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. DPR juga dipersepsikan masyarakat sebagai lembaga terkorup,” ujar Sujanarko.

Menanggapi hal tersebut salah seorang perwakilan parpol, Aguswanto dalam sesi tanya jawab menyampaikan bahwa korupsi tersebut tidaklah membawa nama parpol namun lebih ke oknum yang tak bertanggung jawab dalam parpol tersebut. “Parpol selalu terbuka untuk menerima siapapun yang mau bergabung, khususnya mahasiswa yang akan menjadi harapan bangsa,” tuturnya.

Selanjutnya Sujanarko mengatakan bahwa kebanyakan parpol diisi dengan pengusaha, dengan alasan pengusaha dapat membiayai biaya operasional parpol tersebut, meskipun pengusaha tersebut awam dengan politik. Selain itu, peneliti LIPI, Sri Nuryanti mengungkapkan bahwa masyarakat juga akan lebih cenderung memilih nama orang yang lekat dalam ingatannya seperti artis ataupun pengusaha terkenal ketika pemilu.

KPK meminta agar pemerintah lebih berkontribusi dalam pendanaan parpol serta sebaliknya parpol harus benar-benar melaksanakan kode etik dan memperbaiki sistem pengkaderan dengan lebih terbuka tidak memandang karena pengusaha semata.

Reporter : Ade Rahmat Syarif

Editor     : Suci Addina Islamy

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here