Beranda Gentainment Karya Calon Anggota

RUU KPK Resmi Keluar, Mahasiswa Unand Lakukan Penolakan

Salah seorang mahasiswa Unand saat berorasi di Bundaran Rektorat Unand, Jumat (13/9/2019). (Foto : Nurul Anisa Azwir)

gentaandalas.com- Surat Presiden (Surpres) untuk melanjutkan Rancangan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang resmi dikeluarkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 11 September lalu membuat Mahasiswa Universitas Andalas (Unand) melakukan penolakan lewat aksi yang digelar di Bundaran Rektorat Unand, Jumat (13/9/2019).  Koordinator Lapangan Aksi, Doko mengatakan peserta aksi ini tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, namun juga dari beberapa kalangan dosen dan tenaga pendidik Unand. Sebanyak kurang lebih 100 orang dosen mendukung aksi ini.

Dalam aksi tersebut, salah seorang Dosen Fakultas Hukum (FH) Unand Feri Amsari, mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam mengontrol bangsa.

“Ajak teman-teman lain yang tidak tahu masalah yang sedang dihadapi. Saat ini rezim sudah kotor, maka ketika rezim kotor turunlah dari kampus dan tegakkan keadilan,” ajak Feri.

Presiden BEM NM FH Unand D. Aziz Abdullatif, menjelaskan aksi ini murni dari kekhawatiran mahasiswa dan dosen akan RUU KPK yang justru akan melemahkan KPK dengan berbagai kebijakan yang ada. Menurut Aziz, sebagai mahasiswa menggelar aksi adalah kekuatan utama untuk mencegah kelaliman.

BACA JUGA:  Indonesia 'Juara' Impor Gandum Dunia

“Tidak ada cara lain, kami tidak memiliki kewenangan tinggi untuk menyuarakan hati kami kepada para pemimpin. Hanya melalui aksi ini kami sebagai mahasiswa Sumbar menyuarakan penolakan terhadap RUU KPK. Kami ingin agar suara kami sebagai mahasiswa sampai ke istana sana,” jelas Aziz.

Salah seorang massa aksi, Abe memaparkan aksi ini merupakan penolakan tegas terhadap RUU KPK, karena terdapat beberapa poin yang disinyalir dapat melemahkan dan membunuh KPK secara sistematis dan terstruktur. Abe juga menyampaikan poin-poin yang bermasalah tersebut, di antaranya kewajiban KPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban satu kali setahun kepada Presiden, DPR, dan BPK. Selanjutnya, melakukan penyadapan atas izin tertulis dewan pengawas, dan pembentukan dewan pengawas.

“KPK memiliki dewan pengawas dari internal KPK yang bersifat independen, sementara dalam RUU tidak jelas dari mana dewan pengawasnya. Entah dari DPR atau kepolisian,” papar Abe.

Reporter : Linda Susanti dan Nurul Anisa Azwir

Editor : Nurul Pratiwi

Pilihan Editor

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here