Beranda Berita

Petisi Online Tolak Peraturan Bidikmisi Sudah Raih 458 Suara dari Warganet Unand

Situs petisi online yang diinisiasi oleh BEM KM Unand (Foto: Mis Fransiska Dewi)

gentaandalas.com- Sebuah petisi online yang menolak diberlakukannya peraturan Bidikmisi yang memberikan beasiswa hanya hingga delapan semester terus meraih suara dari mahasiswa Unand. Petisi yang diberi judul “Tolak Ke’otoriter’an Universitas Andalas terhadap Mahasiswa Bidikmisi” itu telah ditandatangani 458 mahasiswa hingga pukul 16.00 WIB, Jumat (7/6/2019).

Petisi yang menolak peraturan Bidikmisi itu ditargetkan akan mendapatkan 500 tandatangan dari warganet Unand. Petisi online tersebut diinisiasi oleh BEM KM Unand dua hari yang lalu.

Berikut kutipan petisi dari BEM KM Unand:

Pada 20 Mei 2019 ini, Rektor Universitas Andalas (Unand) mengeluarkan peraturan baru Bidikmisi tanpa disosialisasikan secara masif, serta ditemukan perubahan bahwa mahasiswa Bidikmisi yang belum tamat 8 semester harus membayar uang kuliah semester 9 dan 10 sebesar satu juta rupiah per semester, yang mana sebelumnya mahasiswa Bidikmisi semester 9 dan 10 masih dibiayai uang kuliahnya. Mahasiswa penerima Bidikmisi pun keberatan dengan adanya peraturan baru ini. Karena mahasiswa yang belum tamat 8 semester, dapat disebabkan karena kendala tertentu lainnya.

File peraturan tersebut dapat dilihat pada link berikut bit.ly/PeraturanBantuanBidikmisi

Oleh karena itu, dihimbau kepada Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas khususnya mahasiswa penerima Bidikmisi untuk menyuarakan penolakan peraturan baru Bidikmisi tersebut dengan menandatangani petisi ini.

Suara penolakan kawan-kawan akan disampaikan ke pihak Pimpinan Unand.

Petisi ini disambut positif oleh sejumlah warganet Unand. Salah satunya datang dari pemilik akun bernama Dwi Laraswati yang setuju untuk menolak kebijakan Unand mengenai Bidikmisi.

BACA JUGA:  Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unand 2017 Resmi Ucap Janji dan Pasang Cap

“Saya tidak setuju dengan kebijakan yang tidak mempertimbangkan nasib mahasiswa Bidikmisi,” tulis Dwi Laraswati dalam petisi itu.

Akun lainnya dengan nama Riski Oktaviani juga mendukung petisi online tersebut.

“Saya menandatangani petisi ini karena peraturan itu sangat menyiksa mahasiswa miskin. Skripsi sudah menyiksa ditambah beban biaya UKT, jika lulus nanti juga ditambah dengan biaya wisuda. Mohon ditinjau kembali peraturan yang otoriter ini,” tulis Riski Oktaviani di laman change.org.

Menanggapi petisi online tersebut, Wakil Rektor I Unand Dachriyanus mengatakan bahwa peraturan Bidikmisi tersebut berasal dari Kemenristekdikti, bukan dari universitas.

BACA JUGA:  Polemik BEM KM Unand, DPM KM Unand Rekomendasikan Presma Unand Undur Diri

“Peraturan Bidikmisi tersebut bukan dari Unand, tapi dari Kemenristekdikti. Silahkan saja membuat petisi ke Dikti,” kata Dachriyanus melalui WhatsApp.

Reporter: Rani Aprianti
Editor: Nurul Pratiwi

1 KOMENTAR

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here