Beranda Laporan Laporan Khusus Paket Kebijakan September 1 Dicetus, Rupiah Masih Terkapar

Paket Kebijakan September 1 Dicetus, Rupiah Masih Terkapar

jokowiSemakin membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS) pasca krisis tahun 2008, ternyata berimbas negatif bagi negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Semakin menguatnya dollar, membuat nilai rupiah semakin melemah. Nilai Rupiah bahkan menembus Rp14.500,00 dan ditengarai sebagai yang terburuk pasca krisis tahun 1998. Hal ini semakin diperparah dengan devaluasi mata uang China, Yuan.

Terseok-seoknya nilai Rupiah membuat Pemerintahan Jokowi mulai bertindak dengan meluncurkan paket kebijakan yang dinamakan Paket Kebijakan Tahap I September 2015. Paket kebijakan ekonomi tersebut diumumkan langsung oleh Jokowi di istana negara, 9 September lalu. Tujuannya untuk menguatkan perekonomian Indonesia dan menekan nilai tukar Rupiah agar tidak terus melorot.

Paket Kebijakan September l

Dirilis dari website Bank Indonesia, ada tiga paket kebijakan September I yang telah ditetapkan pemerintah. Pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum, dan kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti.

Terkait dengan kebijakan September I, Puji Atmoko, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan adanya keterlibatan Bank Indonesia dalam membuat kebijakan tersebut. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demi menguatkan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. “Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian saat ini juga dibahas dalam kebijakan tersebut.” ujarnya.

Tidak hanya itu untuk membahas masalah tersebut, Presiden Jokowi juga memanggil dekan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ke istana negara. Hal ini diakui Tafdil Husni, Dekan Fakultas Ekonomi Unand. “Sebanyak 19 dekan dari Fakultas Ekonomi yang berasal dari PTN dan PTS. Diantaranya dari Unand, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Brawijaya, dan lainnya yang dipanggil Dikti untuk menghadap presiden,” paparnya.

Tafdil menjelaskan pemanggilan dekan ini bertujuan untuk membahas kebijakan presiden terhadap perekonomian Indonesia. Masalah kebijakan presiden ini didahului dengan pembahasan mengenai kondisi perekonomian Indonesia. “Kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak mengalami krisis, tetapi tengah mengalami perlambatan,” tutur Rektor Unand periode 2015-2019 ini.

Ketika ditanya peran dekan terhadap paket kebijakan tersebut, mantan Ketua Prodi Manajemen Unand ini menjelaskan dekan memberikan saran-saran kepada pemerintah. Dalam hal ini mencangkup mengenai aturan dana desa. Ia menjelaskan dekan memberikan masukan tentang bagaimana mempercepat aturan-aturan percepatan dana desa agar bisa diselesaikan dengan cepat.

Bukan Krisis, Tapi Perlambatan Ekonomi

Terkait peluncuran paket kebijakan, Abdul Khaliq, Dosen Ilmu Ekonomi Unand menilai jika untuk menggenjot ekonomi, hal itu bisa berjalan. “Hanya apabila nilai rupiah stabil di harga Rp14.000,00 atau Rp15.000,00 per dollar. Kalau tidak, maka kebijakan itu tidak akan optimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi ini mengatakan hingga saat ini perekonomian Indonesia belum bisa dikatakan krisis. “Masih pada masa perlambatan ekonomi. Memang Indonesia menuju ke krisis jika tidak diatasi dengan kebijakan tadi (kebijakan september). Gejala-gejala menuju ke sana sudah ada seperti tingkat pengangguran tinggi, kemiskinan, dan nilai tukar kita melemah,” lanjutnya.

Selain itu, Puji Atmoko ini juga menjelaskan pelemahan rupiah yang terjadi di Indonesia tidak berarti negatif. Sebab dengan melemahnya Rupiah dapat memberikan kesempatan kepada eksportir untuk menjual barang-barangya. “Kalau eksportir bisa memanfaatkan kesempatan kondisi melemahnya rupiah saat ini dengan menjual produk-produknya, maka kalau dirupiahkan barang hasil jualan tersebut akan mendapatkan pemasukkan yang lebih banyak,” kata Puji.

Hal senada diungkapkan Ikhwan, mahasiswa Ilmu Ekonomi. Ia menuturkan jika secara teori, pelemahan nilai tukar akan menaikkan nilai ekspor suatu negara. Hal ini yang menyebabkan China melakukan devaluasi Yuan untuk dapat meningkatkan ekspornya. “Jika disamakan dengan kondisi rupiah, harusnya Indonesia juga bisa meningkatkan nilai ekspor. Namun sayangnya, Indonesia belum dapat memanfaatkan momentum tersebut secara optimal, karena jumlah impor Indonesia lebih banyak dari pada jumlah ekspor,” ujar anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik itu.

Ia juga menambahkan bahwa penyebab dari fluktuasi Rupiah ada dua yakni internal dan eksternal. Faktor eksternal di antaranya jumlah dollar yang berkurang sedangkan permintaan terhadap dollar itu konstan bahkan cenderung meningkat. Faktor lainnya yaitu devaluasi mata uang China, Yuan yang turut menyeret nilai mata uang Negara asia lainnya, seperti ringgit Malaysia dan rupiah yang menyentuh titik terendah sejak 17 tahun lalu.

“Faktor internal dapat kita lihat terhadap penyebaran barang-barang impor yang ada di Indonesia. Handphone (HP) misalnya. Importir mendapatkan HP tersebut menggunakan dollar. Semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut, maka dollar yang ke luar dari Indonesia semakin banyak. Sehingga jumlah dollar di Indonesia semakin berkurang. Dan nilai rupiah semakin melemah,” katanya.

Selain itu Tafdil juga menambahkan kondisi perlambatan ekonomi yang dialami Indonesia sama halnya dirasakan oleh Amerika Serikat dan China. Permasalahan ekonomi yang terjadi di Amerika disebabkan karena keinginan untuk menaikkan suku bunga, sedangkan China mengalami perlambatan ekonomi karena kecenderungan mengekspor barang dan Indonesia lebih banyak mengimpor barang.

Rupiah Terdepresiasi, Pelaku Usaha Terpukul

Menurut Abdul Khaliq, nilai tukar rupiah yang kian anjlok beberapa waktu terakhir ini dinilai tidak akan berdampak secara langsung kepada masyarakat biasa. “Dampak langsung akan dirasakan oleh orang yang berhubungan langsung dengan hal tersebut, seperti importir atau barang-barang yang kita gunakan bahannya dari luar. Tetapi untuk pendapatan dan belanja dalam rupiah, itu tidak masalah,” ujar dosen Ekonomi Moneter dan Perdagangan Internasional tersebut.

Pedagang di Kota Padang pun mengaku merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Salah satunya adalah pedagang elektronik. Ika putra, Sales and Marketing PT Sharp Electronics Indonesia Cabang Padang merasakan pengaruh yang cukup besar. ”Penjualan di toko kami menjadi sepi dan konsumen tidak tertarik dengan pembelian elektronik. Harga barang menjadi mahal sehingga daya beli konsumen berkurang,” katanya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Mas Ayu Neng, pemilik Toko Mas H. Kamili.di pasar raya. “Saat nilai rupiah normal biasanya dalam sehari mencapai sepuluh pembeli yang datang ke toko kami namun saat ini sangat sepi bahkan tidak ada pembeli dalam sehari,” ujarnya.

Di sisi lain, Puji mengatakan perlambatan ekonomi ini tidak memiliki dampak serius terhadap Sumatera Barat. “Sumbar tidak memiliki industri yang besar. Sumbar lebih fokus mengandalkan industri perumahan. Hal inilah yang tidak berdampak kepada tenaga kerja industri perumahan. Tidak banyak pegawai yang mengalami PHK (Pemuntusan Hubungan Kerja) di Sumbar,” tambahnya.

Mahasiswa pun menurut Ikhwan tidak begitu merasakan dampak dari melemahnya nilai tukar Rupiah. “Kecuali mahasiswa baru yang mungkin membutuhkan barang elektronik untuk keperluan kuliah seperti laptop,” katanya.

Kurangi Impor Barang

Saat ditanya mengenai apa yang harus Indonesia lakukan untuk menyelamatkan rupiah, Khaliq mengatakan fundamental ekonomi harus kuat. “Daya beli masyarakat menengah ke bawah harus ditingkatkan. Artinya pendapatan masyarakat harus ditambah atau inflasinya ditekan. Karena tidak masalah jika harga naik, tapi pendapatannya juga ikut naik, maka daya beli tetap kuat,” terangnya.

Selain itu sebagai pakar ekonomi, Tafdil memberikan solusi yang dapat dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia menjadi stabil. Pertama, dengan mempercepat alokasi anggaran. Kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kebijakan bisnis. Ketiga, dengan menumbuhkan sikap optimis. “Ketiga solusi tersebut dapat menjadi pilihan alternatif dalam menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia,” kata Tafdil.

Sisi yang lain, menurut Ikhwan masyarakat Indonesia harus mengurangi penggunaan barang impor. “Jika tidak bisa menambah dollar, jangan sampai dollar yang sudah ada di dalam negeri pergi ke luar. Salah satu caranya dengan menekan penggunaan barang impor seperti handphone, baju impor, tas, dan sebagainya. Jangan jadi manusia merk. Manusia yang jadi merk-an pabrik. Kita harus menghargai produk dalam negeri.” ujarnya.

Selain itu, Abdul Khaliq menambahkan kebijakan ekonomi yang sudah dicetuskan hendaknya dapat berjalan optimal sehingga dapat membuat perekonomian Indonesia lebih bergairah. “Bagaimana pun kita harus tetap optimis dengan kebijakan yang telah dicetuskan. Karena suatu kebijakan tentunya sudah dipikirkan secara matang oleh pembuat kebijakan,” tuturnya.

Keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan jelas menjadi lampu kuning bagi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan “jurus” paket kebijakan tahap I September ini. Hingga berita ini diturunkan, paket kebijakan tak mampu membendung pelemahan nilai Rupiah, per 28 September Rupiah berada di angka Rp14.665,00. Tentu, kita tidak ingin Rupiah terus “melaju” hingga menembus Rp15.000,00. Sebagai mahasiswa, tidak banyak peran yang bisa diambil. Tidak berarti pula kita hanya berpangku tangan melihat kondisi ekonomi yang lagi “payah”. Mengurangi pembelian barang-barang impor serta mencintai produk dalam negeri merupakan sedikit dari langkah kecil yang bisa dilakukan mahasiswa membantu pemerintah dalam penyelamatan nilai rupiah.

Laporan : Arif, Fika, Fitri, Lizsa, Peri, Teja

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here