Home Berita

Ninik Rahayu: Layanan Publik adalah Hak Konstitusional Masyarakat Indonesia

Diskusi Pengawasan Masyarakat dan Pelayanan Publik yang Berkeadilan oleh Ninik Rahayu. (Foto: Muthia Ekadiany)

gentaandalas.com- Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 menyebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam hal pelayanan publik. Hal tersebutlah yang menjadi tugas Ombudsman RI, lembaga negara pengawas pelayanan publik yang memperhatikan pemenuhan hak konstitusional atas warga negara terkait pelayanan publik secara berkeadilan ini hadir di Hotel Axana Padang, Sabtu (21/10/2017) dalam perayaan lima tahun Ombudsman RI Sumatera Barat (Sumbar).

Salah seorang Pimpinan Ombudsman RI, Ninik Rahayu menyebut bahwa pelayanan publik menjadi sangat penting dan harus dikedepankan, namun kondisi saat sekarang ini ternyata berbanding terbalik dari apa yang diharapkan. Ninik mengatakan bahwa seharusnya pelayanan publik harus sangat diperhatikan terlebih dahulu.

“Harusnya pelayanan publik lebih utama diperhatikan. Kalau pelayanan publik sudah bagus, maka korupsi tidak akan ada. Namun kenyataannya, korupsi yang terlebih dahulu ditekan, sementara pelayanan publik tidak diperbaiki,” tuturnya. Hal tersebut disebut Ninik sebagai situasi yang lebih buruk dari Myanmar dan Vietnam yang merupakan negara terakhir yang mengalami kemerdekaan dengan situasi konfliknya.

Disamping itu, Ninik menjelaskan bahwa pelayanan publik dan kejadian maladministrasi berbanding terbalik. “Jika pelayanan publik bagus, maka kepatuhan lembaga publik juga akan bagus dan maladministrasi rendah, namun sebaliknya jika kepatuhan aparatur buruk, maka pelayanan akan buruk dan maladministrasi juga semakin tinggi,” ujar dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember ini.

Reporter  : Muthia Ekadiany dan Ulfa Sevia Azni

Editor      : Ulfa Sevia Azni

NO COMMENTS

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here