Beranda Berita Liputan

Mendorong Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, BPK Goes To Campus

Kuliah Umum bersama Anggota I BPK dan Anggota Komisi V DPR RI di Conventian Hall Universitas Andalas, pada Selasa, (19/03/2019) (Foto:Fildzatil Arifa)

gentaandalas.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dengan tema Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara mengadakan “BPK Goes To Campus” di Convention Hall Universitas Andalas (Unand) pada Selasa, (19/3/2019).

Anggota I BPK RI, Agung Firman Sampurna, mengatakan bahwa tiap negara dibentuk untuk mencapai satu tujuan, tujuan negara ditulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut dilakukan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara yang membutuhkan pengawasan dalam eksistensi transparansi dan akuntabilitas.
“Isu yang penting dipahami adalah transparansi dan akuntabel dalam mencapai tujuan negara. Kenapa butuh transparansi dan akuntabilitas? Agar pengelolaan keuangan negara betul-betul dapat mencapai tujuan bernegara,” katanya.

BACA JUGA:  UKOS Adakan Dekan Cup Fakultas Ilmu Budaya Unand

Ia juga menambahkan bahwa transparansi merupakan sebuah informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan program. Dengan diberikannya informasi, diharapkan dapat lebih akuntabel. Sedangkan akuntabilitas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Alex Indra Lukman, mengatakan bahwa hubungan BPK dan DPR sangatlah dekat karena laporan keuangan negara harus disampaikan kepada lembaga perwakilan untuk membuat undang-undang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Setiap pembahasan maka DPR mengamati, mengawasi, dan menelaah laporan BPK terhadap citra DPR, temuan yang diperoleh BPK akan dipelajari lagi untuk proses transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

BACA JUGA:  Pendaftaran Seleksi KKN Nasional dan KKN Internasional Sudah Dibuka

Rizki Ahmad, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum 2015, dengan antusias menanyakan hasil dari pemeriksaan keuangan yang ada di Unand. Menanggapi pertanyaan tersebut, Agung Firman Sampurna menyatakan bahwa Unand merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam pengelolaannya. Artinya, laporan pengelolaan keuangannya tidak terlepas dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
“Untuk mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ada di BPK dan terkait dengan Kemenristekdikti,” ujarnya.

Reporter : Fildzatil Arifa dan Nadya Satya Dilova
Editor : Ramadanil Fajri

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here