Beranda Gentainment Karya Calon Anggota

Masyarakat Sumatera Barat Tolak RUU KPK

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, Ayu saat menyampaikan maklumat RUU KPK di Convention Hall Unand, Selasa (17/9/2019). (Foto : Rahmadina Firdaus)

gentaandalas.com- Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (Sumbar) melakukan aksi penolakan  Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Convention Hall Unand, Selasa (17/9/2019). Aksi ini tak hanya membahas penolakan RUU KPK, namun juga pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah. Aksi ini dilakukan oleh semua aktivis masyarakat sipil Sumbar dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berada di Provinsi Sumbar.

Dosen Hukum Universitas Bung Hatta, Miko Amal menjelaskan bahwa dengan adanya RUU KPK, KPK akan merasa hilang, karena itulah ada aksi ini.

“Menurut lembaga survei, lembaga penegak hukum yang paling kuat adalah KPK. Rakyat tidak mau lembaga yang dicintainya ini dihilangkan,” jelas Miko.

BACA JUGA:  Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unand 2017 Resmi Ucap Janji dan Pasang Cap

Dalam aksi tersebut, koalisi masyarakat sipil Sumbar, civitas akademika, serta mahasiswa memberikan sebuah maklumat tentang RUU KPK, Perwakilan koalisi masyarakat sipil Sumbar, Ayu menyampaikan isi maklumat tersebut. Pertama, menolak pimpinan KPK RI  terpilih periode 2019 hingga 2023 yang diindikasi memiliki cacat integritas. Kedua, menolak Revisi UU KPK yang berakibat adanya pelemahan terhadap KPK. Ketiga, mendukung independensi KPK secara konsisten sebagai wujud nyata penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Aksi ini juga dilakukan karena adanya proses dari perubahan UU KPK yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan dalam pemilihan pimpinan KPK tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, Masyarakat Sumbar menganggap itu sebagai  tindak sewenang-wenang dari anggota DPR.

BACA JUGA:  Aksi Lanjutan Aliansi BEM Sumbar, Gubernur Tandatangani Tuntutan Mahasiswa

Ketua Senat Unand Werry Darta Taifur juga menuturkan bahwa dalam perubahan UU harus dipersiapkan secara matang dan sudah lama dicanangkan.

“Kita ingin dalam perubahan UU ini dapat dipikirkan secara matang. Jikalau tergesa-gesa, maka akan tidak baik bagi bangsa dan negara kita,” tutur Werry.

Masyarakat Sumbar berharap agar apa yang dilakukan hari ini dapat didengar oleh pemerintah dan pemerintah pun cepat dalam mengambil kebijakan ini, sehingga yang dilakukan hari ini tidak dianggap masalah sepele.

Reporter : Rahmadina Firdaus dan Hafiz Al-Ma’arij

Editor : Nurul Pratiwi

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here