Beranda Berita Masyarakat Sipil Anti Korupsi Regional Sumatera Soroti Tiga Permasalahan Korupsi

Masyarakat Sipil Anti Korupsi Regional Sumatera Soroti Tiga Permasalahan Korupsi

Peserta diskusi masyarakat Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Regional Sumatera di Hotel Fave Padang, Selasa (9/1/2018).

gentaandalas.com- Diskusi masyarakat Jaringan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Regional Sumatera yang melibatkan organisasi mahasiswa, kelompok aktivis, lembaga hukum, jurnalis, komunitas, dan pegiat anti korupsi ini menyoroti 3 permasalahan korupsi diantaranya pemberantasan korupsi Sumber Daya Alam, pelayanan publik dan transparansi pemerintahan daerah, serta penegakan hukum pemberantasan korupsi yang berlangsung di Hotel Fave Padang, Selasa (9/1/2018).

Diskusi ini menghasilkan keputusan yang ditujukan kepada masyarakat, dalam melaksanakan Pilkada di tahun 2018 agar tidak memilih calon kepala daerah yang bermasalah. Pernyataan sikap tersebut berisikan sebagai berikut :

DEKLARASI SUMATERA

“Jangan Pilih Calon Kepala Daerah Bermasalah”

2018 merupakan tahun politik. 171 Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Persaingan antar calon terjadi sangat tajam.

Tentu saja pemilih rasional akan memastikan calon kepala daerah yang hendak mereka pilih adalah orang yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun daerah dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Calon yang diajukan koalisi partai politik dan/ atau gabungan partai politik cenderung memiliki “janji kepentingan” yang hendak dipenuhi apabila terpilih, sementara janji terhadap masyarakat pemilih kerap diabaikan.

Belajar dari pemilihan kepala daerah yang telah lalu, calon yang diajukan partai politik dan/atau gabungan partai politik seringkali adalah kandidat yang memiliki rekam jejak yang tidak baik, bahkan cenderung bermasalah. Disebut bermasalah karena terdapat calon yang terlibat perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta perampasan hak-hak masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Keterlibatan langsung dalam perusakan lingkungan dan sumber daya alam itu misalnya, dilakukan oleh calon yang berasal dari pebisnis yang memiliki perusahaan perusak lingkungan dan sumber daya alam. Sedangkan calon yang terlibat secara tidak langsung adalah terhadap kandidat yang mendapatkan dukungan keuangan, pernah terlibat memberikan izin terkait perusakan lingkungan dan/atau sumber daya alam, dan segala sesuatu yang terkait kerusakan lingkungan hidup.

Calon bermasalah lainnya adalah calon yang terlibat dengan kasus korupsi, baik yang telah divonis dan menjalankan hukuman serta terlibat dalam upaya-upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Untuk menghindari terpilihnya orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk sebagaimana disebut di atas, maka sedari awal masyarakat sebagai orang yang memiliki hak pilih harus lebih hati-hati dan mampu menjadi pemilih yang rasional, dengan memperhatikan rekam jejak dari calon-calon yang diusung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah. Sehingga harapan untuk menghasilkan demokrasi yang “shahih” dapat tercapai dengan baik.

Untuk itu, kami Jejaring Masyarakat Sipil Antikorupsi Regional Sumatera menyerukan kepada masyarakat pemilih untuk tidak memilih calon kepala daerah :

  1. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perusakan lingkungan hidup, sumber daya alam serta perampasan hak-hak masyarakat dan menerima bantuan dana dari korporasi perusak lingkungan.
  2. Terlibat kasus korupsi yang telah divonis berkekuatan hukum tetap atau yang sedang menjalani proses hukum, serta menjadi pembela koruptor dan terlibat dalam upaya-upaya melemahkan pemberantasan korupsi.
  3. Teridentifikasi sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan seksual.
  4. Tidak berkomitmen dalam rangka transparansi di pelbagai sektor terutama di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam, Pelayanan Publik, serta Penegakan Hukum.
  5. Teridentifikasi melakukan tindakan money politics, black campaign, dan tindakan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan bahwa “Gerakan anti korupsi bisa sebagai alat pembongkar dari kejahatan-kejahatan yang sedang kami urus. Dengan menggunakan ini, sinergi antara gerakan sumber daya alam, gerakan anti korupsi bisa terbangun,” Ucapnya.

Menurut Dadang, jangan jadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai suatu ikon, karena nanti masyarakat hanya akan menjadi penonton KPK saja. “KPK tidak bisa menjangkau banyak kasus ditingkat bawah, seperti ditingkat desa. Sehingga harus direspon oleh masyarakat sekitar desa tersebut,” ujarnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand Feri Amsari mengatakan lebih baik sumber masalahnya yang terlebih dahulu dibersihkan.

“Menurut kami di PUSaKO, sumber masalah itu adalah di peradilan, karena seberapa pun korupsi polisi serta banyaknya koruptor, jika mereka masuk peradilan yang bisa membebaskan mereka ya susah juga,” ujarnya.

Dadang mengatakan ”Kalau kami tidak bisa menggalang gerakan sosial anti korupsi yang kuat dan masuk pada isu-isu politik Indonesia misalnya soal kehutanan, pemberian konsesi, pemberian kuota perdagangan, pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha dan lainnya, selama itu masih menjadi kolam yang kotor, banyak orang yang menggali di situ terutama para politisi,” ujarnya.

Reporter : Mishthafiyatillah

Editor      : Endrik Ahmad Iqbal

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here