Beranda Berita

Konsolidasi Akbar Lembaga Eksekutif dan Legislatif se-Unand Berakhir Deadlock

 

Forum konsolidasi Akbar Lembaga Eksekutif dan Legislatif se-Unand, yang diadakan di Sekretariat BEM KM Unand, Minggu (25/11/2018). (foto: Sukma Hayati)

gentaandalas.com- Polemik mengenai kedaulatan negara mahasiswa yang terjadi antara lembaga eksekutif, legislatif Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Andalas (Unand) dengan 3 BEM fakultas, diantaranya Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang dibicarakan dalam forum “Kosolidasi Akbar Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif se-Unand”, di Sekretariat BEM KM Unand, tidak menghasilkan titik temu, Minggu (25/11/2018).

Forum diskusi yang berlangsung dari pukul 08.00 sampai pukul 18.00 WIB tersebut berlangsung panas. Perdebatan yang terjadi antara kedua pihak yang bertikai sama-sama kuat dan saling bantah, sehingga tidak menghasilkan suara yang bulat. Salah satu pihak yang bertikai tiba-tiba walkout saat konsolidasi, sehingga tidak menghasilkan kesepakatan.

Adapun solusi-solusi yang ditawarkan antara kedua belah pihak saat konsolidasi diantaranya, pertama dari pihak FH, FIB, dan FISIP meminta untuk tetap tidak tergabung dalam KM Unand, tetapi memiliki tujuan yang sama dengan KM Unand, dalam bidang pergerakan, advokasi serta memajukan Unand. Kedua, jika FH, FIB, FISIP bergabung dengan KM Unand, maka harus dengan sistem baru yang akan dibahas dalam sebuah kajian.

Sementara itu, dari pihak eksekutif dan legislatif KM Unand meminta adanya mediator untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Kedua, masing-masing fakultas tetap berada di garis koridor KM Unand yang mana secara administrasi dibantu, tetapi tetap berada di jalur negara bagian KM Unand.

BACA JUGA:  Polemik Pemira 2018, Penyelenggara Pemira dan 3 BEM Fakultas Adakan Konsolidasi

Namun, diskusi dan perdebatan yang berlangsung cukup lama tersebut, serta solusi-solusi yang ditawarkan tidak juga mampu menyelesaikan polemik antara kedua belah pihak.

Muhammad Nasir, selaku ketua MPM KM Unand mengatakan bahwa, FH, FIB, FISIP kembali pada koridor regulasi yang ada, yaitu UUD KM Unand sebagai konstitusi tertinggi yang harus ditaati seluruh warga KM Unand serta fakultas yang ada di seluruh lingkungan Unand. Lanjutnya, KM Unand tetap menegakkan konstitusi sesuai pasal 29 yang menyatakan fakultas tidak dapat memisahkan diri dan bagian dari KM Unand.

“Kubu fakultas 3 sebaris bersikeras dan hal itu melanggar UUD KM Unand dan SK rektor yang menjadi pegangan berorganisasi di Unand. Kedepannya akan dicarikan solusi dan hari ini deadlock, mereka walkout sepihak. Kami sayangkan, ketidakdewasaan dalam mengambil keputusan,” ujar Nasir saat diwawancarai kru Genta Andalas setelah forum berakhir.

Kata Nasir, pihak eksekutif dan legislatif KM Unand akan melaksanakan konsolidasi tertutup untuk membahas langkah kedepannya. “Kami terus mengupayakan agar tidak lagi ada perpecahan KM Unand dan memperjuangkan 3 fakultas menghentikan gerakan memisahkan diri yang sudah berjalan 14 tahun ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BEM FH Unand, Ikhbal Gusri menegaskan bahwa FH tetap negara berdaulat sendiri. lanjutnya, FH punya aturan dan kontrak sosial dengan masyarakat FH yang dinamakan konstitusi, yaitu UUD Negara Mahasiswa FH Unand. “Di sana jelas bahwa FH merupakan negara mahasiswa yang berdaulat dan tidak dibawah KM Unand,” tegasnya.

BACA JUGA:  Polemik Pemira 2018, Penyelenggara Pemira dan 3 BEM Fakultas Adakan Konsolidasi

Menanggapi soal konsolidasi yang berakhir deadlock, Muhammad Hafiz selaku ketua BEM FIB mengatakan bahwa, beberapa usulan yang diajukan oleh 3 fakultas nan sebaris ditolak, dikarenakan pihak eksekutif dan legislatif KM Unand lebih mengutamakan eksistensi dan pencitraan dibanding menjaga itikad baik dalam menyelesaikan polemik yang terjadi.

“FIB akan kembali ke rutinitasnya menjalankan sistem pemerintahan mahasiswa berdasarkan kultur dan kebutuhan yang ada di FIB, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada itikad baik dari pihak eksekutif dan legislatif Unand tanpa mengutamakan eksistensi dan pencitraan demi Unand yang lebih baik, dengan senang hati akan membuka pintu dialog bersama,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Unand, Teguh Tegas Kata, mengatakan bahwa, KM Unand tetap mewadahai advokasi dan regulasi yang dibutuhkan warga FH, FIB, FISIP. “ Tetap kami layani advokasi karena kita berpatokan konstitusi, seluruh mahasiswa Unand adalah warga KM Unand dan itu wilayah kerja kita di BEM KM Unand,” tegasnya.

Reporter : Juni Fitra Yenti dan Sukma Hayati

Editor : Anjasman Situmorang

6 KOMENTAR

  1. Semoga suatu saat, pada suatu generasi, ketika generasi tua ini telah wisuda, KM Unand bisa hidup dengan damai dan sejahtera dalam suatu kedaulatan penuh yang bukan pencitraan, bukan keterpaksaan, dan dipenuhi rasa saling memiliki oleh masyarakatnya. Salam damai~

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here