Beranda Berita

Khawatir Ada Komersialisasi Pendidikan, AMPU Lakukan Aksi Tolak Unand Menuju PTN-BH

Sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan aksi di halaman depan Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019). (Foto: Nurul Fatimah)

gentaandalas.com- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi  Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) melakukan aksi untuk menolak status Unand yang berencana mengubah statusnya dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Aksi tersebut dalam rangka menyikapi acara “Universitas Andalas menuju PTN-BH” yang dihadiri oleh Jamal Wiwoho selaku Irjen Kemenristekdikti di Convention Hall Unand, Kamis (14/3/2019).

Aksi dimulai pukul 15.30 setelah Irjen Kemenristekdikti, Jamal Wiwoho memberi arahan terkait PTN-BH yang dihadiri oleh pimpinan Unand, civitas akademika, serta mahasiswa. Aksi berisi tuntutan penolakan Unand menuju PTN-BH, dikarenakan hal tersebut akan menjadikan Unand sebagai komersialisasi pendidikan. Selain itu, PTN-BH dikhawatirkan akan menyebabkan kenaikan UKT. Dalam aksi tersebut, AMPU menyampaikan tuntutannya di depan Wakil Rektor III Unand, Hermansah, terkait adanya 200 mahasiswa yang mengajukan permohonan penurunan UKT karena merasa tidak sesuai dengan kondisi finansial, namun permohonannya tidak dikabulkan.

Selain itu, menurut AMPU dalam tuntutannya mengenai transparansi, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik di Unand dapat  dikatakan masih jauh dari harapan dan regulasi yang ada. Hal tersebutlah yang disinyalir menjadi alasan kuat mengapa Unand belum mampu menjadi PTN-BH.

Mahasiswa Ilmu Politik 2016, Ariq Fadel, mengatakan bahwa kampus yang telah berubah status menjadi PTN-BH,  setahun kemudian akan mengalami kenaikan UKT. Menurutnya, Unand memang sudah akreditasi A, namun hal tersebut belum cukup mampu menuju PTN-BH, dikarenakan masih sulitnya untuk banding UKT.

“Kami tidak sepakat adanya komersialisasi pendidikan,” ujarnya.

Irjen Kemenristekdikti, Jamal Wiwoho, saat memberikan arahan terkait PTN mengatakan bahwa PTN-BH bukan komersialisasi kampus, tapi ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan kemudahan bagi mahasiswa, yang didesain untuk perguruan tinggi agar bereputasi internasional.

“PTN-BH harusnya tidak membebani mahasiswa. Saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) berjumlah sekitar 25 sampai 30 persen dari mahasiswa, sedangkan 75 persen bersumber dari pemerintah,” katanya.

 

Reporter : Juni Fitra Yenti dan Nurul Fatimah

Editor : Nurul Pratiwi

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here