Beranda Berita

Kebebasan Berekspresi Seorang Penyair Ada Batasnya

Foto: Ist

 

gentaandalas.com-Puisi yang dibacakan oleh budayawati Sukmawati Soekarnoputri  beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra. Beberapa kelompok masyarakat hingga mahasiswa bergejolak menyatakan penolakan atas isi puisi yang dibacakan oleh putri presiden pertama Republik Indonesia ini karena dianggap menyinggung agama Islam.

Menanggapi hal tersebut Dosen Sastra Indonesia Universitas Andalas (Unand), Ronidin mengatakan dalam proses penciptaan karya sastra, ada yang namanya lisensia puitika yang berarti kebebasan seorang penyair dalam menulis suatu karya, akan tetapi tentu harus dibatasi oleh lingkungan sosial budaya.

“Seorang pengarang atau penyair bebas berekspresi menyatakan pendapatnya, namun tentu harus dibatasi oleh lingkungan sosial budaya,” ujarnya saat diwawancarai di ruangannya, Rabu (4/4/2018).

Ronidin mengatakan bahwa di Indonesia para penikmat sastra umumnya bukan berasal dari akademisi sastra, melainkan hanya masyarakat umum yang menafsirkan suatu karya secara dangkal dengan melihat apa yang tampak saja, sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda.

“Ada pendapat dari seorang penyair yang menyatakan ketika suatu karya lahir, berarti pengarangnya telah mati, yang tertinggal hanyalah penafsiran pembaca. Bisa saja suatu kelompok menilai suatu karya itu bagus atau sebaliknya,” katanya.

Untuk menghindari suatu perpecahan, kata Ronidin pengarang sebaiknya menulis karya yang mampu menyejukkan dan menentramkan masyarakat. Sebaiknya jangan menulis sesuatu yang dapat menyakiti kelompok masyarakat tertentu. Jika masih tetap ingin menulis tentang suku, ras, agama dan semacamnya pengarang harus lebih berhati-hati, karena pengarang pun hidup bersama di dalam masyarakat

Senada dengan itu, menurut Dosen Sastra Daerah Minangkabau Unand, Eka Meigalia sastra merupakan salah satu cabang seni yang mengekspresikan sesuatu dan diberikan kebebasan seluas-luasnya, tidak ada batasan bagi seorang pengarang dalam berkarya, namun, batasan itu diciptakan oleh negara maupun masyarakat.

“Misalnya, saat masa orde baru pemerintah tidak membolehkan adanya karya sastra yang menjelekkan pemerintah, atau saat masa penjajahan Belanda, karya sastra tidak boleh memuat hal-hal yang dapat membangkitkan semangat patriotik,” katanya.

Lebih lanjut Eka menjelaskan pada saat sekarang ini, setelah runtuhnya masa orde baru pengarang diberikan kebebasan untuk berekspresi bahkan kata-kata yang dulunya dianggap tabu, kini sudah sering digunakan oleh pengarang. Selama masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang seorang pengarang dalam menulis, maka penulis bebas menulis apa saja, dan itu dinilai wajar dan sah.

Eka berpesan kepada pembaca agar dapat memaknai suatu karya dengan lebih mendalam, jangan hanya melihat apa yang tersurat, cobalah kaji hal-hal yang tersirat dalam karya tersebut, karena pandangan sastra itu berbeda.

“Karya itu tidak hitam-putih, ada realita dan fenomena yang diangkat di dalammnya,” ujarnya.

Reporter: Rani Aprianti dan Yashirli Mulyadi

Editor: Ivonyla Krisna

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here