Beranda Gentainment Karya Calon Anggota

Isu Pengesahan RUU PKS, AMPU Adakan Aksi Penolakan

Salah seorang massa aksi saat membagikan pamflet kepada massa lainnya di area Car Free Day Jalan Khatib Sulaiman Padang, Minggu (14/7/2019). (Foto: Icha Putri)

gentaandalas.com – Beredarnya pemberitaan mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) membuat banyak masyarakat dan lembaga resah, termasuk juga Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) Kota Padang. Oleh karena itu, AMPU mengadakan aksi penolakan pengesahan RUU PKS di area Car Free Day Jalan Khatib Sulaiman Padang, Minggu (14/7/2019).

Pada kegiatan yang juga melibatkan FSLDK Sumbar, Salimah Kota Padang, BMI Kota Padang, dan Indonesia Tanpa Jaringan (ITJ) Islam Liberal Kota Padang ini dilakukan aksi berupa orasi di satu titik, pembagian leaflet, dan penandatanganan petisi penolakan. Dalam aksi ini juga kerap kali didengungkan kalimat “RUU PKS bukan solusi”.

Koordinator ITJ Chapter Kota Padang Primananda Alfidiya Ikhsan mengatakan, penolakan ini muncul karena RUU PKS tidak sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai Pancasila.

“RUU PKS itu tidak menjadi solusi, karena ruh yang diakomodirnya adalah ruh-ruh paham liberal dan feminisme yang sama sekali tidak sejalan dengan nilai  Pancasila dan agama,” kata Primananda.

BACA JUGA:  DPL KKN-PPM Desa Tungkal Selatan Adakan Penyuluhan dan Cek Golongan Darah

Menurut Primananda, RUU PKS ini hanyalah mendefinisikan ulang korban. Korban adalah semua yang tidak bisa melaksanakan kebebasan seksualnya. Hal itu bermakna jika ada yang melarang seseorang melaksanakan hasrat seksualnya, maka ia akan dikenakan pasal.

Lebih lanjut, Primananda menuturkan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dalam RUU PKS. Salah satunya adalah pasal 1 ayat 1 yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Pada pasal tersebut dikatakan, kekerasan seksual singkatnya adalah semua perbuatan yang melarang hasrat seksual seseorang. Namun saat diuji dengan pertanyaan bagaimana jika hasrat seksualnya menyimpang dari segi medis dan nilai-nilai moral, misalnya berhubungan seksual dan melakukan aborsi, berbuat kasar dan suka dikasari, dan berhubungan seksual namun tidak menikah, maka selama si pelaku mau itu diperbolehkan.

“Hal itulah yang tidak bisa diterima semua agama di Indonesia dan juga nilai-nilai Pancasila,” tutur Primananda.

BACA JUGA:  Kegiatan Donor Darah, Bentuk Kontribusi Sederhana

Dengan dilakukannya aksi ini, Primananda berharap masyarakat sadar akan adanya RUU PKS dan aksi ini akan didengar oleh stakeholder. Primananda juga menambahkan, untuk kedepannya aksi ini akan dilakukan setiap pekan dengan tujuan agar masyarakat Kota Padang sadar akan RUU PKS dan mau bersuara untuk menolak. AMPU juga akan melakukan aksi lain seperti diskusi terbuka, kampanye di media sosial, sebar leaflet, dan tidak menutup kemungkinan melakukan long march.

Senada dengan itu, Koordinator Komisi C FSLDK Sumbar Sindy Aprilia juga mengungkapkan penolakan dan harapannya terhadap RUU PKS.

“Saya menolak RUU PKS ini karena terdapat ambiguitas di dalamnya, sehingga banyak pasal yang tidak jelas. Saya harap RUU PKS ini tidak benar-benar disahkan,” ungkap Sindi.

Reporter : Muhammad Fikri dan Icha Putri

Editor : Nurul Pratiwi

 

Baca Juga yang Menarik Lainnya!

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here