Beranda Aspirasi

Gagal Paham Soal Negara Mahasiswa

Doc.pribadi

*Oleh : Ikhbal Gusri

Ignorantia juris non exucusat”

Ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan, begitulah terjemahan salah satu adagium hukum. Hal ini menjadi menarik, mengingat ada kekeliruan berfikir yang terus dipertahankan oleh segelintir oknum soal negara mahasiswa. Saya juga ingin menyampaikan bahwa tulisan ini bukanlah balasan atas petisi yang dibuat oleh segelintir elite yang mengatasnamakan KM Unand. Mengapa demikian? Karena saya melihat petisi tersebut dibuat oleh MPM KM UNAND BEM KM UNAND, dan saya tidak tahu apakah petisi tersebut merupakan pandangan seluruh warga KM UNAND atau bukan. Dalam tindakan, pernyataan dan petisi yang dibuat tersebut, gagal paham soal negara mahasiswa ini terus dipertahankan dan disebarkan kepada yang lain. Meyakini apa yang tidak sepenuhnya dipahami merupakan hal yang ironi. Saya khawatir, frasa kebencian yang terus disebarkan melalui kata separatisme akan menyesatkan kita semua. Maka oleh karena itu secara moril saya ingin menyudahi gagal paham soal negara mahasiswa ini.

Berdasarkan laman petisi yang dibuat akun MPM KM UNAND BEM KM UNAND di change.org, ada 2 alasan yang dijadikan dasar untuk menuding Negara Mahasiswa Fakultas Hukum (NM FHUA), Negara Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (NM FISIP), serta Negara Mahsiswa Fakultas Ilmu Budaya (NM FIB) melakukan gerakan separatisme”,
Pertama, NM FHUA, NM FISIP, dan NM FIB melanggar ketentuan pasal 22 ayat (3) UUD KM UNAND yang berbunyi negara bagian tidak dapat memisahkan diri dari Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas
Kedua, NM FHUA, NM FISIP, dan NM FIB melanggar ketentuan dalam Kemendikbud No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dan pasal 1 point (i) Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 5315/XIII/A/UNAND/1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas yang berbunyi KM-UA adalah Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan ada 2 argumentasi utama yang digunakan oleh MPM KM UNAND BEM KM UNAND, yaitu aturan di tingkat mahasiswa (UUD KM UNAND) serta Kemendikbud dan Keputusan Rektor yang pada dasarnya bukanlah peraturan perundang-undangan.

Salah Kaprah soal Legalitas

Mari kita bicara soal legalitas yang disampaikan oleh MPM KM UNAND BEM KM UNAND. Pertama terkait dengan UUD KM Unand. Pasal 3 menyatakan bahwa wilayah negara mahasiswa KM UNAND meliputi seluruh wilayah negara bagian KM UNAND. Pasal selanjutnya, yaitu pasal 4 berbunyi bahwa negara bagian adalah fakultas yang berada dalam wilayah negara KM UNAND. Kita tidak menemukan satu pasal pun yang menyatakan FH, FISIP dan FIB merupakan negara bagian KM UNAND. Lalu bagaimana kita bisa menentukan mana yang merupakan negara bagian KM UNAND? Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan UUD fakultas masing-masing. Ketika warga fakultas lainnya menyepakati bahwa sebagai bagian dari KM UNAND yang kemudian terjadi kontrak sosial dan dituangkan dalam konstitusi, maka UUD Fakultas tersebut akan demikian. Baik, kan masih ada pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga negara KM UNAND adalah seluruh mahasiswa yang berjenjang S1 dan D3, termasuk keprofesian. Perlu diingat, dengan melakukan penafsiran konstitusi secara gramatikal dan sistematis, maka subtansi yang terkandung dalam pasal 29 ayat (1) tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal terdahulu, yaitu pasal 3 dan 4 UUD KM UNAND.

Kedua, soal Kemendikbud No. 155/U/1998, tidak ada satupun pasal yang didalilkan oleh MPM KM UNAND BEM KM UNAND. Maka saya mengganggap menggunakan Kemendikbud No. 155/U/1998 merupakan hal yang tak berdasar.

Ketiga, soal pasal 1 point (i) Keputusan Rektor No. 5315/XIII/A/UNAND/1999 yang menyatakan KM-UA adalah Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas. Baik, saya setuju dengan bunyi pasal tersebut dan sampai saat ini tidak ada yang salah dengan pasal tersebut. Kesalahan terjadi ketika MPM KM UNAND BEM KM UNAND justru menafsirkan bunyi pasal tersebut menjadi dasar bahwa di Universitas Andalas hanya ada satu negara mahasiswa dan FH, FISIP, serta FIB merupakan bagian dari KM UA. Kita tidak akan menemukan satu pun frasa yang menyatakan hal yang demikian. Melainkan, Pasal 1 point (i) hanyalah penjabaran mengenai defenisi dari KM-UA.
Kemudian, jika kita melihat dari kekuatan hukum Kemendikbud No. 155/U/1998 dan keputusan Rektor No. 5315/XIII/A/UNAND/1999. Maka jelas keduanya bukanlah peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat.

Dalam pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 itu ada jenis hierarki peraturan perundangan-undangan mulai dari UUD Tahun 1945 hingga peraturan daerah kabupaten / kota.

Kemudian, dalam pasal 8 ayat (1) juga dijelaskan terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain, salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mendalilkan legalitas dengan berdasakan keputusan? padahal jelas, ketentuan hukum yang mengikat berada pada peraturan, bukan keputusan.
Padahal jika kita berfikir lebih jernih. Kita punya dasar yang benar-benar mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Unand pasal 103 terdapat 4 ayat penting yang memuat beberapa ketentuan. Pertama, organisasi kemahasiswaan intrauniversitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Kedua, kedudukan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas merupakan kelengkapan nonstructural di UNAND. Ketiga, organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan Jurusan/Bagian/Departemen. Keempat, bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Artinya, ketika mahasiswa Fakultas Hukum menyepakati bahwa Fakultas Hukum Unand membentuk negara mahasiswa sendiri yang berdaulat, tidak di bawah KM UNAND, hal ini merupakan hal yang sah. Perihal pembentukan NM FHUA, terdapat kesepakatan bersama mahasiswa FHUA (kontrak sosial) yang dituangkan dalam konstitusi, yaitu berdasarkan Ketetapan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor : VIII/MMF/FHUA/2004 tentang Konstitusi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saya fikir, kita semua sepakat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa itu sendiri.

Lalu selanjutnya, BEM KM UNAND punya Keputusan Rektor lain yang menyatakan bahwa pimpinan BEM KM UNAND adalah seorang presiden mahasiswa sehingga tidak boleh ada presiden mahasiswa lainnya di Universitas Andalas, apakah benar demikian? Sekali lagi ini keliru. Perihal Keputusan rektor yang didalilkan, hal tersebut hanyalah mengikat BEM KM UNAND. Mengapa demikian? Karena memang keputusan tersebut perihal kepengurusan BEM KM UNAND. Kemudian kita juga harus memahami pembagian lembaga mahasiswa intrauniversitas tingkat universitas dengan fakultas, jurusan, bagian atau departemen.

Mari kita kembali pada pasal 103, Permendikbud No. 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Unand tadi. Ayat (3) menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, bagian, dan departemen. Maka harus kita pahami, untuk organisasi intrauniversitas di tingkat universitas maka wajar jika penetapannya melalui keputusan rektor. Kita dapat melihat pada lembaga kemahasiswaan seperti unit kegiatan mahasiswa, MPM KM UNAND, BEM KM UNAND, BAWASLU dan sebagainya yang merupakan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas maka penetapannya ya melalui keputusan rektor. Jika organisasi tersebut berada di tingkat fakultas, maka penetapannnya ya melalui keputusan dekan. Maka keliru ketika MPM KM UNAND BEM KM UNAND mengatakan bahwa NM FHUA tidak mempunyai legalitas, padahal kita mempunyai Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No. 1067/XIII/D/KPT/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (BEM) periode 2018-2019 yang menyatakan bahwa pimpinan BEM FHUA adalah seorang presiden.

Selanjutnya, Apakah Keputusan Dekan tersebut adalah sah? Jelas sah, silahkan lihat lampiran II, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Andalas. Dalam lampiran tersebut jelas disebutkan, bahwa kewenangan penandatangann keputusan sebagai bagian dari naskah dinas dimiliki oleh rektor, wakil rektor, dekan/direktur, ketua lembaga, kepala UPT, dan kepala biro. Maka aneh ketika ada yang mempertanyakan keabsahan keputusan dekan, padahal peraturan rektor telah memberikan legitimasi terhadap hal tersebut. Bagi yang masih ragu perihal kekuatan keputusan, silahkan lihat ketentuan pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Andalas yang menyatakan bahwa keputusan merupakan naskah dinas berupa penetapan yang tidak bersifat mengatur.

Maka hal yang wajar, jika terdapat istilah yang berbeda terkait pimpinan lembaga mahasiswa, ada yang disebut ketua, pimpinan umum, direktur, koordinator umum, kepala suku, bahkan presiden pun merupakan hal yang wajar. Karena hal tersebut merupakan kesepakatan mahasiswa sesuai dengan prinsip organisasi kemahasiswa yang merupakan amanat dari pasal 103 ayat (1) Permendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Unand.

Terakhir, mudah-mudahan kita semua bisapaham dengan tulisan yang sederhana ini. mari kita belajar beragumentasi dengan basis keilmuan. Mari kita dewasa dan belajar dari kampus lain, yang mempunyai lebih dari satu negara mahasiswa yang berdaulat dalam satu universitas. Mari kita belajar untuk tidak saling berprasangka seolah-olah kita ketika beda negara akan saling membenci, tidak bisa dalam satu pergerakan dan tujuan. Lalu ketika frasa “kebencian” terus disebarkan, sesungguhnya siapa yang membenci?

Mohon maaf apabila ada kesalahan, sesungguhnya saya hanyalah orang yang masih belajar.

Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2015

38 KOMENTAR

  1. Alhamdulillah seperti inilah argumen yang seharusnya disampaikan, dengan landasan, tidak sekedar omong kosong belaka yang hanya mengemukakan emosi tanpa pikir panjang dan mengumbar ujaran kebencian

  2. Tulisan yang cerdas dengan argumen yang berdasar. Jika dibaca secara jeli dan teliti tidak ada satupun poin yang mengharuskan untuk tergabung di bawah KM Unand. Bahkan dalam UUD KM UNAND Pasal 22 ayat (3) yang merupakan norma baru dalam UUD KM UNAND “negara bagian tidak dapat memisahkan diri dari Negara Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap negara mahasiswa FH, FIB dan Fisip. Mengingat norma tersebut adalah norma baru yang dimunculkan setelah amandemen ketiga. Sedangkan deklarasi memisahkan diri berlangsung 14 tahun yang lalu. Mengapa demikian ? Karena hukum tidak bersifat retro aktif (berlaku surut). Jadi jika norma tersebut dipaksakan untuk dijadikan dasar argumen terhadap kondisi sekrang maka norma tersebut bukanlah dasar yang kokoh dan kuat.

  3. Trimakasih saudaraa ikhbal, tulisan ini meluruskan kembali kerangka berfikir yang salah dari kawan-kawan lain yang terhasut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
    Semoga dapat memberikan pelajaran bahwa segala hal ucalan harus memiliki landasan yang tepat dan benar.

  4. Harapan saya sebagai pembaca, disamping mencerdaskan pengetahuan pribadi saya , ini seyogyanya harus diterima sebagai sebuah kebenaran karena bisa dipertanggung jawabkan. Mari kita cerdas untuk mencerdasi.
    Bagi saya mahasiswa mengemukakan perasaan ragu dan mencari kebenaran , bukan meragukan kebenaran dengan menghadirkan pembenaran-pembenaran. Terimakasih saya sampaikan kepada penulis telah berupaya menghadirkan pembenaran.

  5. Alhamdulilah, ada juga yang bisa mencerahkan pemikiran oknum yang bicara seenaknya, ceplas ceplos dan tak berdasar. Kalau gini kan saya bangga jadi mahasiswi Universitas Andalas, kemaren padahal sempat malu baca komen yang itu :’). Terimakasih ikhbal

  6. Sungguh mantap landasan dan pemikiran yang bang ikhbal berikan. Karena segala pendapat atau argument yang diberikan harus memiliki landasan yang berdasar. Tidak melulu kita harus mengikuti rasa emosi dan argument yang tidak tepat dan berdasar. Salam jaya fakultas hukum kampus merah👍

  7. Gue curiga komentar di atas komentar bayaran semua.

    Pertama, tulisannya cukup membosankan untuk dimuat di media kampus. Memuat banyak sekali undang2 yang bikin sakit kepala untuk dibaca.

    Kedua, negara mahasiswa tigo nan sabaris itu klasik sekali Permasalahannya HANYA muncul saat pemira saja. Usai pemira kalian kemana? Hanya panas saat pemira. Tahun depan pemira lagi, muncul lagi tulisan kayak gini. Konsolidasi lagi. Serang lagi. Udah kayak event tahunan aja ahahahha

    Ketiga, apa pentingnya memisahkan diri? Toh anak fakultas hukum, fisip, fib juga nantinya akan ada yg jadi pengurus BEM. Sebenarnya tiga Negara Mahasiswa ini mewakili siapa? Kok masih ada aja yg jadi pengurus BEM usai pemira. Opini saya jika masih ada mahasiswa dari 3 fakultas itu yg jadi bagian dari BEM, maka kalian gagal. Lumayan untuk bahan cemoohan.

    Keempat. Apa hebatnya punya negara sendiri? Bisa lebih berprestasi? Atau bentuk kerja nyata nya apasih? Cuma buat pegang toa doang? Atau punya banyak acara? Jangan-jangan biar kayak BEM Unand yg punya banyak acara udah kayak EO?

      • Saya curiga komentar ini hanyalah buzzer yang senang mencari sensasi saja.

        Pertama, dalam berpendapat tentunya kita membutuhkan dasar pijakan sehingga pendapat kita itu dapat dipertanggung jawabkan. Dan toh ditulisan ini pun sekiranya menjawab “tulisan lain” yang juga setau saya mencantumkan pasal pasal dalam beberapa peraturan. Tentu saja harus dijawab juga dengan pasal lainnya, tidak mungkin dijawab dengan rumus phytagoras hehe.. Kalau kepala anda pusing membacanya berarti kapasitas diri anda yang saya kira tidak mampu untuk mengikuti isi dari tulisan ini. Mungkin anda lebih baik membaca buku cerpen yang penuh gambar yang tidak ada pasal. Atau, ansa bisa membeli dan minum obat pusing kepala saat membaca tulisan ini. Hehe..

        Kedua, anda mengatakan kesalahan seperti ini merupakan permasalahan klasik yg terjadi setiap tahun. Berarti secara tidak langsung dapat dikatakan pemira tiap tahun berjalan tidak semestinya juga kan? Apakah pemira tahun ini tidak belajar dari pemira sebelum-sebelumnya kah? Hehe..

        Ketiga, suatu hal terjadi karena sebab akibat. Sebelum berkomentar seperti ini coba cari tau dulu sejarah kenapa tiga negara nan sabaris ini memisahkan diri. Dan untuk opini anda yang mengatakan 3 negara tersebut gagal karena ada mahasiswa mereka yang menjadi pengurus bem km unand setelah pemira. Berarti berdasarkan pendapat anda tersebut bem km unand juga telah gagal dong? Karena nyatanya ada 3 fakultas yang melepaskan diri dari km unand. Hehe..

        Keempat, menurut saya berdirinya suatu negara bukan tentang hebat-hebatan. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, silahkan dicari tau dulu sejarah berdirinya 3 negara ini, baru berkomentar kembali. Hehe..

    • Membalas dari komentar gio .Terlihat dari argumen yang saudara sampaikan bermuara kepada tindakan yg berbau provokasi. Presiden BEM fhua sudah dengan bijak dalam memberikan edukasi penyelesaian masalah dengan menciptakan suasana yang menyejukkan. Kami berbicara berdasarkan dasar dan landasan. Jika provokasi ini terus berlanjut maka saudara harus bertanggung jawab atas perbuatan saudara tsb!
      #BERBEDABUKANBERARTIKITAMUSUH

    • Terimakasih mas gio atas pendapatnya,tanpa bermaksud mendiskreditkan apalagi merendahkan pendapat saudaraku karena pada dasarnya konstitusi mengakomodir kebebasan dalam menyampaikan pendapat,saudaraku boleh berpendapat,sayapun boleh berpendapat,jikalau berbeda mungkin dikarenakan salah satu dari kita belum sampai pada pemahaman betapa pentingnya legal reasoning dalam membedah suatu
      perkara,izin kan saya juga menyampaikan pendapat atau barangkali menanggapi hal yang jadi diskursus bagi saudaraku ini

      Pertama,dengan adanya tulisan dari saudara ikbal in
      justru menjadi oase ditengah tandusnya gurun pasir,kenapa demikian,karena dengan banyaknya dasar hukum dalam tulisan ini justru malah memudahkan kita untuk menarik suatu benang merah dalam diskursus ini.

      Kedua panas ketika pemira saja,begini saudara ku pernyataan saudara ini justru membuka aib KM sendori yang hanya peduli kepada negara 3 nan sabaris hanya saat pemilu saja,hanya datang meminta suara kami saja,tanpa peduli bagaimana kami setelahnya,ingat rekanku kedaulatan itu berada ditangan rakyat,dan untuk menjalankan suatu negara kedaukatan itu dititipkam kepada penyelenggara negara yang disebit pemerintahan,namun kedaulatan itu harus kembali ketika pemerintah yg diamanati daulat rakyat tadi melakukan pengabaian,mirip2 yang dilakukan selama inilah,jadi agenda tahunannya hadir karena mereka mencoba mengais atau mengemis suara dari kami,itulah kenapa permasalahan ini ibarat lingkaran setan yang tak ada ujungnya.
      Ketiga justru kamilah yang bertanya,apa pentingnya menyatukan diri? Sebenarnya siapa yang kalian wakili? Kepentingan siapa yang kalian perjuangkan? pertanyaan seperti ini harusnya terlontar dari kami,sudahlah jamgan manfaatkan suara kami untuk pemuas hasrat kekuasaan oknum tertentu.
      Keempat apa pentingnya punya negara sendiri? Menurut saya punya negara sendiri tidak hanya penting tetapi sangat2 penting,karena inilah wujud kontrak sosial kami guna mencapai tujuan yang paling fundamental dalam bernegara,dan satu lagi kami tidak ingin menjadikan bem unand sebagai EO seperti yang saudaraku katakan,karena pada dasarnya menurut saya mereka sudah jadi EO,terlepas status dari status saya sebagai mahasiswa hukum,saya merasa mereka tidak benar-benar jadi penyambung lidah rakyat,maaf itu bukan menjelekan tapi itu sebuah kritik,dan kritik adalah buah dari “demokrasi”yang pada dasarnya sedang kaloan lakukan

      Terakhir,saudaraku berfikir yang komen adalah akun bayaran,tapi maaf fikiram saudara terlalu picik,saya bahkan tidak percaya fikiran dan perkataan seperti itu harus datang dari seorang mahasiswa seperti saudaraku gio ini

    • Saya curiga anda bukan mahasiswa, mohon maaf jika memang anda seorang mahasiswa harap bijak dalam bertutur kata.
      Membaca undang undang kok bisa bikin sakit kepala:v, undang undang dicantumkan sebagai landasan dalam berpemdapat.
      Tak kan ada asap tanpa ada api. Berkaitan dengan perkataan anda “permasalahan hanya muncul saat permira saja”, seakan akan anda ingin permasalahan terus muncul, sedangkan antar negara harusnya hidup berampingan dengan rukun tanpa permasalahan. Permasalahan tak harus muncul saat pemira jika memang pemira diadakan dengan semstinya dan tidak mengusik kedaulatan Negara Tigo Nan Sabaris.
      Bicara soal kegagalan, saya harap berkaca. Bisa kita bandingkan mana yg lebih byk menohrehkan byk kegagalan. Hanya saja, saya pribadi tidak akan menjadikan hal itu sebagai bahan cemoohan saya terhadap bem km unand (saya bukan tipe org seperti anda)
      Terakhir, saya mendoakan semoga hidup anda kedepannya bisa lebih tentram dan damai tanpa dipenuhi rasa gelisah krna ketidak senangan terhadap sesuatu hal.
      😁

    • Mohon maaf jika memang anda seorang mahasiswa harap bijak dalam bertutur kata.
      Membaca undang undang kok bisa bikin sakit kepala:v, undang undang dicantumkan sebagai landasan dalam berpemdapat.
      Tak kan ada asap tanpa ada api. Berkaitan dengan perkataan anda “permasalahan hanya muncul saat permira saja”, seakan akan anda ingin permasalahan terus muncul, sedangkan antar negara harusnya hidup berampingan dengan rukun tanpa permasalahan. Permasalahan tak harus muncul saat pemira jika memang pemira diadakan dengan semstinya dan tidak mengusik kedaulatan Negara Tigo Nan Sabaris.
      Bicara soal kegagalan, saya harap berkaca. Bisa kita bandingkan mana yg lebih byk menohrehkan byk kegagalan. Hanya saja, saya pribadi tidak akan menjadikan hal itu sebagai bahan cemoohan saya terhadap bem km unand (saya bukan tipe org seperti anda)
      Terakhir, saya mendoakan semoga hidup anda kedepannya bisa lebih tentram dan damai tanpa dipenuhi rasa gelisah krna ketidak senangan terhadap sesuatu hal.
      😁

    • sungguh sangat disayangkan ketika seseorang berargumen dengan tetap mengemukakan emosinya, saya tidak tau saudara mahasiswa atau bukan tapi bila anda mahasiswa jujur saya malu melihatnya, komentar anda tidak mencerminkan seorang yang berpendidikan, kalau anda memang tidak sanggup menelaah tulisan ini karena pusing dengan pasal yang dijabarkan sepertinya anda harus belajar kembali di bangku sekolah dasar dan lanjutan sehingga anda memahami betapa pentingnya dasar hukum dalam sebuah negara

      selanjutnya, justru pihak siapa yang panas saat pemira saja? siapa yang memulai dahulu? kenapa KM hanya mempermasalahkan 3 nan sebaris saat pemira saja? apakah ini ada unsur politik? atau sebuah kamuflase belaka? atau ini sebuah ketakutan akan kehilangan eksistensi ? saya kembalikan kepada saudara

      dan bagi mereka yang menjabat di bem km sesungguhnya mereka bukan bagian dari warga negara dia berasal, karena dalam konstitusi negara mahasiswa dikatakan bahwa hak warga negara mereka akan dicabut bila menduduki jabatan di KM unand soo mereka bukan bagian dari negara mahasiswa lagi jadi tak perlu mempersoalkan mereka, dan untuk prestasi mungkin tak perlu dijabarkan kita bisa melihat mana yang hanya mengunggulkan omongan belaka dan mana yang tampam kerja nyatanya, ingat kenyataann tidak akan pernah berdusta saudaraku

      semoga diri anda tercerahkan dan bisa memahami tulisan yang memuat banyak pasal diatas saya sarankan anda belajar kembali dirumah

    • Mahasiswa mahasiswa BARBAR seperti ini yg menjatuhkan kualitas SDM dari Unand! Tidak paham mengenai ideologi suatu NM, malah ngomong EO lah inilah itulah. Bosan dengan undang undang, anda hidup dinegara apa bung? Indonesia bagian mana? Atau memang warga negara Indonesia tapi memiliki kecacatan hukum?

    • Bro Gio yang terhormat, anda selaku mahasiswa jika ingin membalas tulisan balaslah dengan tulisan. Dan kalau bisa tunjukkan tulisan yang tidak membosankan seperti pernyataan Anda. Jangan hanya bisa komentar saja. Seperti anak SD main instagram saja Anda.

  8. Alhamdulillahirabbil alamin..
    terimakasih saya sampaikan kepada saudara ikbal yg telah membuka pikiran kita dengan ilmu,sehingga kita dpat mngetahui mana yg hanya keliru dan argumentasi tanpa dasr ilmu yg disebut “halu”,dan mana argumentasi atau pendapat yang berdasar kepada peraturan yang ada,dalam artian mendasar terhadap ilmu yg kita miliki serta berdasarkan data yg faktual. karena kita hidup di negara hukum,dimna hukum lah yg menjadi pedoman dalam melakukan kgiatan sehari2.. jadi disaat memberikan cuitan,mhon sertakan data yg kongkret agar argumentasi kita tidak terbantahkan..😬😎

  9. Cerdas!

    Barangkali mereka BEM KM UNAND perlu menghadirkan anti tesis atas tulisan ini. Setidaknya, kami warga nan sabaris, bisa memahami permasalahan ini dari perspektif kawan-kawan BEM. Tentu, tulisan yang dijadikan antitesis nantinya haruslah berdasarkan kaidah keilmuan yang jelas: baik dari segi hukum, sosial dan politik, maupun hal lainnya.

    Kami menunggu kawan-kawan. Bagaimanapun, dialektika tak boleh mati! Hidup mahasiswa!

  10. Salut, bang Ikhbal. Aturan hukum yang mendasari tulisan ini menjadikannya lebih berbobot dan tidak sehalu sebelah 😉
    Namun maaf, saya sepakat dengan Gio dalam satu hal, aturan hukum yg banyak dipaparkan ini membuat pembaca cukup bosan. Tak usah munafik, lah. Pembaca Genta Andalas ini bukan hanya dari kalangan mahasiswa hukum saja. Kita harus pikirkan pembaca yang kurang terbiasa dengan tulisan padat merayap.
    Memang tulisan ini masuk ke rubrik aspirasi, namun redaktur Genta Andalas mungkin bisa menyederhanakan bentuk tulisan bersama bang Ikhbal.
    Tak apa, ini sudah sebuah pencapaian yang baik. Hanya butuh penyesuaian sedikit tulisannya:)
    Buat teman-teman BEM KM Unand, semangat yah. Silahkan perdayakan SDM teman-teman sebaik mungkin dalam masalah ini.
    Salam dari tetangganya hukum. Solid!
    P. S. Bus kampus lewat tigo nan sabaris, boleh ga?

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here