Aksi Hari Tani Nasional tidak dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, tapi hanya dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Gubernur Sumbar pada Jumat (24/9/2021). (Genta Andalas/ Ade Selvi)

Padang, gentaandalas.com- Aliansi BEM Sumatra Barat (BEM SB) bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menggelar aksi untuk memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Sumbar pada Jumat (24/9/2021).

Koordinator lapangan Audi Gunawan menyatakan tujuan utama aksi yang digelar hari ini adalah untuk menyampaikan aspirasi khususnya dalam hal penurunan hak-hak petani pada tanah ulayat, regenerasi petani di Sumbar yang hingga kini dianggap tidak menyokong perekonomian karna minimnya sdm petani, hingga difusi lahan di sumbar.

Massa aksi membawa berbagai tuntutan yang dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dalam hal keadilan dan kesejahteraan petani. Berbagai keluhan terkait minimnya kebijakan yang pro terhadap petani juga disampaikan dalam momentum Hari Tani Nasional ini. Tak hanya itu, kriminalisasi kepada petani yang terjadi di masa pandemi juga disoroti.

“Ada empat orang petani Nagari Kapa Pasaman Barat yang ditangkap di Polda Sumbar. Ada dua petani Agam yang dikriminalisasi memperjuangkan tanah ulayatnya. Kemana hati nurani, kemana tanah-tanah itu diberikan,” sorak Indira Pengacara Publik dari LBH Padang saat menyampaikan orasinya.

Sepanjang berjalannya aksi, massa tidak diizinkan aparat memasuki Kantor Gubernur Sumbar. Bahkan, pihak Pemerintah Provinsi menolak membukakan pintu gerbang saat massa meminta tempat untuk melaksanakan salat Asar.

“Kami datang tidak akan merusak Kantor Gubernur. Tapi minta salat saja tidak boleh,” ujar Perwakilan SPU Januardi saat berorasi pada Jumat (24/9/2021).

Adapun Gubernur Sumbar Mahayeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy tidak tampak hadir sepanjang aksi berlangsung. Aksi ini hanya sempat dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Sumatra Barat, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perikanan, dan Kepala Kesbangpol Sumbar, tapi tidak menjawab tuntutan massa.

“Mereka tidak mengizinkan kita berdialog secara bersama-sama, itu bukan bentuk komunikasi yang baik. Kami mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur di aksi momentum seperti ini aktif mendengar aspirasi masyarakat,” ungkap Indira menyampaikan kekecewaanya. Massa juga berharap konflik tanah masyarakat dengan perusahaan dapat terselesaikan.

Reporter: Natasya Salsabilla Festy dan Elvi Rahmawani
Editor: Suhada Tri Marneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here