Beranda Berita

BEM-KM Unand Gelar Aksi Tolak LPJ Jokowi-JK di DPRD Sumbar

Peserta aksi tolak LPJ Jokowi-JK berkumpul di depan gedung DPRD Sumbar, Kamis (16/8/2019).

gentaandalas.com- Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas (Unand) melakukan aksi untuk menolak  Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jokowi-JK di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis, (16/8/2018).

Aksi yang berkaitan dengan 73 tahun Indonesia merdeka ini dihadiri kurang lebih 200 mahasiswa. Mereka melakukan orasi dan puisi pencerdasan di bundaran DPRD Sumbar.

Aksi tersebut dimulai dari pukul 09.00 sampai 13.30 WIB. Peserta  aksi tampak membawa  beberapa spanduk dengan tulisan yang berisi tuntutan mereka.

Faizil Putra, selaku Presiden Mahasiswa BEM KM Unand mengatakan aksi ini bertujuan untuk mengadukan nawacita yang tidak terealisasikan dengan baik.

“Kita melihat momentum 73 tahun Indonesia merdeka dan besok 17 Agustus 2018 ada penyampaian LPJ Jokowi-JK yang pemerintahannya telah berjalan 4 tahun. Banyak nawacita yang belum terealisasikan dengan baik sehingga menjadi nawatipu. Kami menyampaikan hal itu kepada DPRD selaku penyambung aspirasi rakyat, agar tuntutan itu tersampaikan kepada pemerintahan pusat,” ujarnya.

Ada enam hal penting tentang penolakan LPJ Jokowi-JK yang disampaikan oleh Faizil Putra, di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar. Pertama, keseriusan pemerintah dalam mengelola ketersediaan, harga, serta kualitas sektor energi demi menciptakan kedaulatan energi dan ekonomi berdaulat. Kedua, melakukan sosialisasi yang layak pada masyarakat secara menyeluruh  setiap menaikkan harga pangan dan listrik maupun bahan bakar minyak. Ketiga, tidak mempolitisasi Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempat, mengembalikan segala sumber daya alam yang dikuasai asing. Kelima, pemerintah untuk menjamin warga negara mendapat setiap pelayanan kesehatan yang sama tanpa perbedaan sedikitpun. Keenam, keseriusan pemerintah dalam memberdayakan petani dan lahan pertanian.

Sementara itu, pimpinan DPRD Sumbar, menandatangani pakta integritas yang bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh aksi mahasiswa bisa diteruskan ke pimpinan pusat. Terdapat 3 pakta integritas, diantaranya tuntutan yang disampaikan saat aksi diteruskan kepada pemerintah pusat, kedua, menindaklanjuti segala permasalahan yang ada, dan yang ketiga, mempublikasikan tuntutan mahasiswa di website DPRD dan media, bahwa tuntutan tersebut telah sampai di pemerintah pusat.

”Kami memberi waktu tiga minggu sampai pakta integritas tersebut sampai di pemerintah pusat dan tampak ketua DPRD mengatakan bahwa hari ini akan ditindaklanjuti dan kami sangat mengapresiasi itu,” kata Faizil.

Ananda Harahap, selaku Koordinator Aksi, mengatakan bahwa banyak persepsi mahasiswa yang salah mengenai aksi yang dilakukan.

”Dikatakan kami menjatuhkan pemerintah dan memecah belah Indonesia. Tujuan aksi kita mulia yaitu untuk mengingatkan pemimpin kita, sebab sejatinya pemimpin itu sifatnya lemah sehingga perlu diingatkan. Kita hadir di DPRD untuk menyuarakan aspirasi masyarakat agar pihak DPRD menyampaikan kepada lembaga eksekutif,” kata Ananda Harahap saat ditemui setelah aksi selesai.

Reporter : Fildzatil Arifa dan Nadya Satya Dilova

Editor : Juni Fitra Yenti

Baca Juga yang Menarik Lainnya!

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here