Oleh: Ulya Nur Fadillah*
Dalam beberapa tahun terakhir ini, dapat dilihat bahwa bagaimana pandangan masyarakat Indonesia yang semakin sulit percaya kepada para politisi dan tata proses politik yang ada di Indonesia. Banyak orang yang merasa bahwa saat ini politik yang ada tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat, tetapi justru lebih kepentingan pribadi, kelompok, bahkan kepentingan partai politik tertentu. Kondisi seperti inilah yang membuat kepercayaan publik terhadap politik semakin menurun dan memunculkan krisis terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Salah satu faktor utama yang membuat masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan adalah karena banyaknya kasus korupsi besar yang terjadi melibatkan pejabat dan politisi. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (IWC) pada tahun 2023, lebih dari ratusan kasus korupsi di Indonesia banyak melibatkan pejabat dan politisi seperti kepala daerah, anggota DPR, pegawai kementrian hingga pejabat tinggi negara. Dari kasus korupsi yang berlimpah ini memaksa rakyat untuk melihat orang yang seharusnya memimpin dengan tanggung jawab penuh, justru terlibat dalam korupsi sehingga sangat sulit untuk percaya bahwa politik bisa menghasilkan pemimpin yang jujur.
Selain korupsi, yang membuat masyarakat kecewa terhadap politik adalah karena adanya janji kampanye yang ditepati. Contohnya seperti pada setiap pemilu, banyak para calon pemimpin yang menjanjikan banyak perubahan seperti harga sembako yang murah, lapangan kerja yang banyak, layanan publik yang cepat, pembangunan yang merata dan masih banyak janji manis lainnya. Namun, saat terpilih janji yang terucap tadi seketika hilang dan tidak diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Menurut Litbang Kompas tahun 2024, mencatat bahwa salah satu utama masyarakat tidak percaya kepada politisi adalah karena “sering tidak konsisten” antara janji kampanye dan kebijakan setelah menjabat sehingga tidak memenuhi amanah rakyat.
Faktor lainnya yang membuat publik semakin tidak percaya adalah munculnya dinasti politik. Fenomena dinasti politik ini dapat dilihat pada beberapa daerah ketika jabatan publik dipegang oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Pandangan ini diperkuat dengan adanya penelitian BRIN pada 2023 yang menemukan bahwa lebih dari 120 kepala daerah di Indonesia yang memiliki hubungan keluarga dengan politisi lain. Politik yang seharusnya menjadi kesempatan yang sama bagi semua orang, malah menjadi kesempatan untuk keluarga tertentu.
Masalah lainnya yang menjadi perhatian utama adalah ketidakterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan politik. Beberapa undang-undang penting kerap dibahas dalam waktu yang singkat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Sejumlah media seperti Kompas dan Tempo juga pernah melaporkan bahwa terdapat pasal-pasal yang berubah tanpa penjelasan yang transparan kepada publik. Kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar yang justru berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Di luar dari faktor-faktor yang ada, media sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap politik. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi pendapatnya. Namun di sisi lain, media sosial juga sangat mudah sekali untuk memberikan informasi hoaks, provakasi serta informasi yang tidak lengkap. Hal ini dapat menciptakan suasana politik yang memanas dan membingungkan. Sehingga membuat publik merasa muak dengan dunia politik yang dianggap penuh drama.
Meskipun kondisi politik saat ini terlihat suram, masih terdapat harapan untuk memperbaiki keadaan. Krisis kepercayaan publik justru dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dalam sistem politik. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah perlu bersikap terbuka dengan melibatkan masyarakat serta menyediakan data yang jelas dan valid kepada publik. Transparansi ini juga dapat diperkuat melalui penyelenggaraan diskusi publik dan dialog yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Langkah kedua ialah memperbaiki cara partai politik dalam memilih calon pemimpin. Partai politik harus mengutamakan kader yang jujur, kompeten, dan memiliki rekam jejak baik. Dimana proses pencalonan ini tidak boleh dengan ada unsur berdasarkan hubungan keluarga atau kekuatan harta kekayaan. Jika partai politik mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, maka kepercayaan publik akan semakin meningkat.
Langkah terakhir adalah memberikan edukasi politik yang lebih kuat. Masyarakat harus diberikan pehaman tentang bagaimana proses politik, hak warga negara, dan cara mengawasi kekuasaan agar tidak melakukan tindakan menyimpang. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap politik, maka semakin kecil kemungkinan mereka terjebak pada berita hoaks dan manipulatif.
Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak bisa hanya dibangun melalui janji, tetapi juga melalui tindakan yang nyata. Pemerintah dan politisi perlu menunjukkan bagaimana komitmen dalam berkerja untuk rakyat, memperjuangkan keadilan dan menolak praktik korupsi. Ketika publik melihat perubahan secara nyata, maka mereka akan perlahan kembali percaya.
Krisis kepercayaan ini merupakan alarm peringatan bahwa masyarakat sebenarnya menginginkan politik yang lebih bersih, lebih jujur, dan lebih adil secara manusiawi. Jika para pemimpin mampu merespon dengan memberikan perubahan yang nyata, maka demokrasi Indonesia akan menjadi lebih cerah dan kuat di masa depan. Namun, jika krisis ini terus dibiarkan, maka akan membuat masyarakat semakin menjauh dari politik dan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa.
*Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
