Oleh: Nia Rahmayuni*
Isu dugaan penerimaan gratifikasi berupa mobil mewah oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan memantik kegelisahan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan integritas aparatur negara, gratifikasi menjadi persoalan serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Respons pejabat publik dalam menanggapi isu semacam ini berdampak besar terhadap persepsi masyarakat, bukan hanya terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap institusi yang diwakilinya.
Kegelisahan publik semakin menguat setelah pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang terkesan santai dalam menanggapi isu tersebut. Dalam pemberitaan Tribunnews.com, Purbaya menyatakan bahwa dirinya tidak ambil pusing terhadap pihak-pihak yang tidak menyukai pemberitaan soal dugaan gratifikasi mobil mewah dan menduga ada pihak yang sengaja membesar-besarkan isu tersebut. “Ada yang tidak suka, biasa saja,” ujarnya (18/2/2026). Bagi masyarakat, pernyataan ini dinilai kurang mencerminkan kehati-hatian dalam merespons isu yang berkaitan langsung dengan etika jabatan.
Gratifikasi bukanlah isu ringan dalam tata kelola pemerintahan. Bagi publik, dugaan penerimaan fasilitas mewah oleh pejabat negara menyentuh persoalan integritas dan moralitas penyelenggara negara. Oleh karena itu, sikap yang terkesan meremehkan isu justru memperkuat kesan adanya jarak emosional antara pejabat dan masyarakat yang kehidupannya diatur oleh kebijakan negara.
Purbaya juga menyampaikan adanya langkah penelusuran internal. Dalam pemberitaan Tribunnews.com, ia menyebut akan menelusuri pejabat Kementerian Keuangan yang diduga menerima gratifikasi mobil mewah guna memastikan kebenaran informasi yang beredar. “Nanti akan kami telusuri,” katanya (18/2/2026). Pernyataan ini memberi sinyal adanya respons administratif, namun bagi masyarakat, langkah tersebut masih belum cukup menjawab keresahan yang berkembang.
Pandangan serupa muncul dalam pemberitaan HMSTimes.com yang menuliskan bahwa Purbaya menyatakan akan melihat kasus dugaan penerimaan mobil Alphard oleh pejabat Kementerian Keuangan sebagai bagian dari klarifikasi internal. “Akan kami lihat dan dalami,” ujarnya (18/2/2026). Meski demikian, publik menilai bahwa penelusuran internal tanpa penjelasan mekanisme yang transparan berpotensi dipersepsikan sebagai formalitas semata.
Kecurigaan publik semakin bertambah ketika narasi mengenai adanya pihak tertentu yang sengaja mengembuskan isu kembali disampaikan. SindoNews.com mengutip pernyataan Purbaya yang menyebut adanya kemungkinan isu tersebut sengaja dilempar oleh pihak tertentu. “Bisa saja ada yang sengaja mengembuskan,” katanya (18/2/2026). Bagi masyarakat, narasi ini dinilai menggeser fokus dari substansi dugaan gratifikasi ke spekulasi mengenai motif pihak lain.
Dalam pandangan publik, fokus utama seharusnya diarahkan pada pembuktian dan keterbukaan. Dugaan gratifikasi perlu dijawab dengan data dan proses yang jelas, bukan dengan dugaan balik yang justru menimbulkan kesan defensif. Ketika pejabat lebih banyak berbicara soal motif penyebaran isu, kepercayaan publik cenderung semakin tergerus.
Isu ini terasa semakin sensitif karena muncul di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Ketika rakyat bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi, kabar dugaan gratifikasi mobil mewah menciptakan kontras tajam antara kehidupan pejabat dan realitas publik. Kontras ini memperkuat kesan adanya jarak sosial yang kian melebar.
Harapan publik sedikit menguat ketika muncul pernyataan mengenai rencana komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemberitaan FajarPapua.com, disebutkan bahwa Purbaya berjanji akan berkomunikasi dengan KPK terkait dugaan tersebut sebagai bagian dari klarifikasi. “Kami akan berkomunikasi dengan KPK,” ujarnya (18/2/2026). Keterlibatan lembaga independen dipandang penting untuk menjaga objektivitas penanganan isu.
Namun, masyarakat berharap komunikasi dengan KPK tidak berhenti pada pernyataan normatif. Publik menginginkan proses yang transparan serta hasil yang disampaikan secara terbuka. Kepercayaan yang terlanjur goyah tidak dapat dipulihkan hanya dengan janji, melainkan melalui tindakan nyata.
Dari sudut pandang masyarakat, polemik ini mencerminkan persoalan yang lebih luas tentang cara pejabat publik merespons kritik. Klarifikasi memang penting, tetapi empati dan kesadaran etis jauh lebih menentukan. Jabatan publik menuntut sikap ekstra hati-hati karena setiap pernyataan membawa konsekuensi simbolik terhadap kepercayaan rakyat.
Kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu peristiwa, tetapi dapat terkikis melalui respons yang tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini, keteladanan menjadi kunci. Publik menilai pejabat bukan hanya dari hasil kerja, tetapi juga dari sikap ketika kekuasaan dan integritasnya dipertanyakan.
Masyarakat berharap isu dugaan gratifikasi ini tidak berlalu tanpa kejelasan. Lebih dari sekadar bantahan, publik menuntut keterbukaan dan akuntabilitas. Sebab, kepercayaan terhadap negara dibangun bukan dari pembelaan, melainkan dari kesediaan pejabat publik untuk bersikap transparan ketika berada di bawah sorotan.
*Penulis Merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas
