Padang,gentaadalas.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatra Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat pada Selasa (18/02/2025). Mereka tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatra Barat (BEM SB) dan menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mahasiswa menuntut pemerintah pusat untuk membatalkan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang diterapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa yang bergantung pada bantuan pendidikan dari pemerintah.
Koordinator Pusat BEM SB, Rifaldi, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa, sehingga pemangkasan anggaran di sektor ini tidak dapat dibenarkan.
“Kalau untuk anggaran yang seremonial dipotong tidak masalah, tetapi ini anggaran pendidikan pondasi sebuah bangsa,”tegas Rifaldi dalam aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatra Barat pada Selasa, (18/2/2025).
Senada dengan itu, Perwakilan Kementerian Pergerakan Perempuan BEM SB, Fitria Zahra Lutfia, menyoroti dampak besar yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran akan menghambat akses pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah, termasuk penerima manfaat program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Pemangkasan anggaran ini bisa mengakibatkan banyak nya mahasiswa yang putus kuliah dan siswa yang putus sekolah,”tutur Fitria dalam orasinya pada aksi mahasiswa, Selasa (18/2/2025).
Selain pendidikan, mahasiswa juga menolak pemotongan anggaran di sektor kesehatan dan menuntut pencabutan Undang-Undang Minerba yang baru, yang mereka nilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, turun langsung menemui para demonstran. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemangkasan anggaran ini.
“Tentu juga tidak setuju atas keputusan pusat,”ujar Muhidi menyampaikan padangannya pada massa aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatra Barat, pada Selasa (18/2/2025).
Reporter: Lara Elisa Putri dan Zahra Nurul Aulia
