Padang, gentaandalas.com- Presiden Mahasiswa (Presma) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNAND telah melakukan kunjungan ke Satgas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk membahas kasus kejahatan seksual yang melibatkan seorang dosen FIB pada Senin (23/10/2023). Pada kunjungan tersebut, mereka telah melaporkan perkembangan terbaru dalam kasus tersebut.
Menurut Yodra Muspierdi, Presma BEM KM UNAND, pihak universitas telah memberikan kelengkapan berkas kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak satu bulan yang lalu terkait pemecatan dosen FIB berinisial KC. Selama kunjungan mereka ke Ditjen Dikti, Yodra mengetahui fakta bahwa berkas untuk pemecatan dosen tersebut baru diberikan satu bulan yang lalu.
“Hasil pertemuan saya dengan Ditjen Dikti mengungkapkan bahwa UNAND telah memberikan kelengkapan berkas kepada Kemendikbudristek untuk pemecatan dosen KC baru satu bulan yang lalu,” ungkap Yodra dalam wawancara dengan Genta Andalas pada Senin (30/10/2023).
Selain itu Yodra juga turut menambahkan, dalam proses pemecatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan waktu dua tahun karena melibatkan tiga kementrian, termasuk Inspektor Jenderal Kemendikbudristek, Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Sekretariat Negara. Selama dua tahun menunggu proses ini, oknum dosen tersebut masih menerima gaji walaupun diberhentikan pihak UNAND, hal itu karena masih berstatus sebagai PNS.
Mahasiswa UNAND, Afria Eka Utami, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan oknum dosen tersebut dan berharap pemecatan dapat selesai dalam dua tahun yang telah ditentukan.
“Tindakan dosen tersebut sangat merugikan, harapnnya semoga dalam dua tahun ini kita mendapatkan hasil yang pasti, jika tidak, maka hal tersebut sangat disayangkan,” ungkap Afria Senin (30/10/2023).
Reporter: Vannisa Fitri dan Lara Elisa Putri
Editor: Fadhilatul Husni
