Oleh: *Ifran Afdhala
Sistem pemasyarakatan dan kelayakan penjara di Indonesia telah menjadi isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, terungkap bahwa berbagai masalah mencuat terkait kondisi buruk di balik jeruji besi. Masalah- masalah tersebut bersumber dari berbagai sisi mulai dari pihak penghuni lapas, fasilitas lapas, dan yang lebih mirisnya bahkan bersumber dari pejabat pengelola lapas itu sendiri.
Dikutip dari Kompas.com yang terbit pada Selasa (29/11/2022) lalu, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Jahari Sitepu mengunjungi Lapas Teluk Kuantan, Kabupaten Kuansing Riau menyampaikan bahwa Lapas telah melebihi kapasitas mencapai 650% sehingga warga binaan lapas menumpuk di satu kamar. Lapas Teluk Kuantan bukanlah Lapas paling sesak, karena Lapas Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir Riau menjadi lapas dengan melebihi kapasitas mencapai 1000%. Selain itu, Jahari juga menyampaikan bahwa di lapas terpadat tersebut hanya memiliki 5 orang petugas pada malam hari. Jika kita benar-benar ingin mewujudkan tujuan rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan yang adil, perubahan mendasar dalam sistem penjara sangat diperlukan.
Masalah kekerasan dan korupsi yang terjadi di lingkungan lapas juga perlu ditangani secara tegas. Dikutip dari Detik.com pada Senin (7/3/2022) Komnas HAM mengungkapkan ada penyiksaan pada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA di Yogyakarta. Setidaknya Komnas HAM mencatat ada 17 betuk penyiksaan. Kekerasan fisik dan psikologis di dalam penjara merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan dan pengawasan yang ketat terhadap petugas penjara, serta menerapkan standar perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap narapidana.
Praktik korupsi di dalam sistem penjara juga memperburuk kondisi, menghalangi upaya reformasi, dan menodai integritas lembaga tersebut. Dikutip dari Depokrayanews.com yang terbit pada Kamis (30/4/2023) Mantan Kepala Lapas Sukamiskin Deddy Handoko ditahan Penyidik KPK. Kepala Lapas Sukamiskin saja yang terkenal akan lapas para koruptor tertangkap kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi di lapas ini tidak sedikit, bahkan dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri pada Selasa (9/5/2023) lalu mengatakan bahwa KPK menerima beberapa aduan masyarakat akan modus korupsi di lapas dan ia juga menyebut bahwa pengelolaan lapas menjadi salah satu sektor yang rentan terjadi tindak pidana korupsi. Tindakan hukuman yang setimpal harus diberlakukan terhadap mereka yang terlibat dalam korupsi, sementara tindakan pencegahan dan pemantauan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah penyelewengan.
Melihat dari kasus- kasus yang telah terjadi perlu ditekankan bahwa penjara seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana tempat menjalankan hukuman bagi narapidana, tetapi juga sebagai alat untuk merehabilitasi. Namun, kondisi saat ini menunjukkan adanya kegagalan dalam hal rehabilitasi. Kelebihan kapasistas, kekurangan staf, dan kurangnya program rehabilitasi yang efektif menjadi, serta kurangnya pengawasan sehingga tempat berkembangnya kejahatan telah membuktikan bahwa masih sangat diperlukannya perbaikan infrastruktur penjara, peningkatan jumlah staf yang berkualitas, dan penyediaan program rehabilitasi yang komprehensif serta lebih terarah.
Tidak kalah pentingnya, untuk memperkuat upaya pemasyarakatan dan reintegrasi sosial. Narapidana yang telah menjalani hukuman harus diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan di luar penjara. Program bimbingan dan pelatihan kerja yang efektif, kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sipil, serta dukungan penuh dari pemerintah dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas pasca-pembebasan dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial yang sukses.
Dalam kesimpulannya, kelayakan penjara di Indonesia membutuhkan perhatian serius dan langkah-langkah yang tegas untuk perubahan. Reformasi yang holistik harus dilakukan, melibatkan peningkatan infrastruktur, pembenahan program dan kelayakan petugas.
Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas *
