Beranda Berita Liputan

Adakan Audiensi terkait Banding  UKT, UKM PHP Belum Temukan Titik Terang

gentaandalas.com Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik (UKM PHP), Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum (LAMPK FH), serta BEM Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Andalas (Unand) mengadakan audiensi bersama Wakil Rektor II (WR II) terkait permasalahan permohonan penurunan level Uang Kuliah Tunggal (UKT), Jumat (11/01/2019).

Firmatus Hia selaku Ketua UKM PHP mengatakan bahwa audiensi dilakukan setelah diterimanya pengajuan permohonan untuk melakukan audiensi dengan pihak kampus.

“Selain itu juga ada delapan orang mahasiswa Unand yang merasa level UKT–nya terlalu tinggi,” ujarnya.

“Namun, permohonan mengenai banding UKT tidak diterima oleh pihak WR II. Ada beberapa alasan, pertama munculnya rasa khawatir dan tidak percaya dengan mahasiswa yang mengajukan banding UKT, karena pernah kejadian seperti hal tersebut. WR II akan ‘mengancam’ menaikkan UKT bagi mahasiswa yang banding UKT apabila mahasiswa tersebut termasuk dalam kriteria ‘layak’. Sehingga menurut WR II tidak ada penurunan terkait UKT. Kedua, Unand membutuhkan dana operasional kampus sehingga banding UKT untuk Mahasiswa tahun pertama tidak bisa dilakukan,” lanjutnya.

BACA JUGA:  Sukri Umar: Jurnalis Profesional dimulai dari Proses Profesional

Menurut Firmatus, padahal per UKT punya legalitas pada pasal 6 ayat 1 huruf A Permenristekdikti No.39 tahun 2016 yang menyebutkan bahwasanya mahasiswa (mengajukan banding UKT) dapat diproses apabila mahasiswa tersebut tidak mampu secara ekonomi maupun finansial ekonomi orang tua.

Tanggapan pihak kampus mengenai UU tersebut yakni berdasarkan hasil rapat dengan pihak kampus, Mahasiswa baru (Maba) yang berada pada semester I dan II tidak bisa melakukan banding UKT. Sehingga Maba harus menunggu sampai semester III untuk bisa melakukan banding UKT.

”Pernyataan tersebut sudah melanggar hierarki aturan perundang-undangan di Indonesia. Secara hukum, peraturan rektor beregulasi di kampus pun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya termasuk peraturan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti),” ujar Firmatus.

BACA JUGA:  Sempat Vakum, FIB Kembali Buka SP

Bagi mahasiswa jalur mandiri tidak dapat mengajukan permohonan banding UKT  karena sudah terikat dengan perjanjian kampus Unand ketika mendaftar ulang. Dalam surat tersebut, mahasiswa tidak akan melakukan permohonan penurunan level UKT.

Untuk itu, UKM PHP akan melakukan tindakan lebih lanjut, memohon kesempatan melakukan audiensi langsung kepada rektor. Walaupun tidak diterima, mereka akan berupaya melakukan segala cara baik secara litigasi maupun non litigasi agar audiensi mereka diterima.

Firmatus berharap, mahasiswa yang merasa beban UKT-nya terlalu tinggi dapat diturunkan. Selain itu, pimpinan kampus dapat memperbaiki cara penetapan UKT bagi mahasiswa,  mengubah perumusan dan membentuk suatu badan atau prosedur tetap berupa  surat keputusan rektor terkait banding UKT ini.

Reporter : Gifra Sentia dan Tiwi Veronika

Editor : Ramadanil Fajri

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here