Beranda Aspirasi

Ketika Suara Masyarakat Dibungkam Dengan Alasan Investasi!

Dok. Pribadi

Oleh : Nur Arifah Sari Harahap*

Tiap- tiap warga negara memiliki hak untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintah termasuk perumusan peraturan perundang- undangan serta kebijakan lain yang menyangkut kepentingan publik. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 25 Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik. Hak untuk berpartisipasi juga perwujudan dari hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat yang merupakan komponen inti dari kebebasan ruang sipil.

Namun, partisipasi publik yang efektif hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat cukup bebas dan independen dalam menyampaikan pandangannya terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu, sikap pemerintah dalam menyambut masukan masyarakat turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Prinsip good governance menekankan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong setiap warga negara untuk menggunakan hak berpendapatnya dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebebasan ruang sipil untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Nyatanya, kritikan keras masyarakat terhadap rencana Omnibus Law hanya dilihat sebagai penghambat rencana pemerintah menggaet investor dan meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Demi melancarkan agenda investasi tersebut, partisipasi masyarakat sipil justru ditekan dengan dalih hendak melakukan ‘pendekatan komunikasi’. Padahal, pihak- pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi merupakan alat keamanan negara dan tidak memiliki fungsi komunikasi sebagaimana yang dimaksud alih- alih pendekatan ‘komunikasi’ yang ada di lapangan kelak malah praktek intimidasi.

Presiden Jokowi secara terang- terangan mengabaikan tupoksi institusi keamanan dengan menggunakan aparat keamanan dan intelijen sebagai juru bicara program pemerintah. Bukannya mendengarkan secara seksama alasan dibalik penolakan Omnibus Law lalu mengkaji muatan kritiknya atau mengutus jajarannya yang lebih sesuai dan kompeten dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, Presiden justru menggunakan aparat yang terbukti berulang kali mengekang kebebasan ruang sipil secara represif.

Alhasil, wacana ‘pendekatan komunikasi’ ini hanya pemanis untuk menutupi kenyataan pahit dibaliknya, pembungkaman sistematis masyarakat sipil. Pernyataan Presiden Jokowi yang mengharapkan masyarakat dapat memahami Omnibus Law melalui komunikasi tersebut juga secara tidak langsung mereduksi penolakan dan kritik terhadap Omnibus Law sebagai sebuah ketidaktahuan dan ketidakpahaman semata .

Buruh Korban Kekejaman Kapitalisme di Omnibus Law

Buruh selalu menjadi korban dalam kapitalisme. Selama ini, melalui mekanisme upah minimum per bulan saja, buruh sudah berada digaris kemiskinan. Jika Omnibus Law diberlakukan buruh akan diupah per jam. Dengan skema ini, buruh yang menjalankan cuti atau tidak bekerja sementara karena sakit tidak mendapatkan upah. Alhasil buruh makin termarjinalkan jamaknya, praktik upah per jam di Eropa dan Amerika serikat menjadi dalil pemerintah untuk menerapkannya di negara Indonesia. Skema ini dianggap adil karena pekerja produktif akan mendapat upah besar.

Namun, kita harus melihat latar belakang diterbitkannya Omnibus Law yakni untuk mempermudah investasi. Upah buruh yang rendah selama ini menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia. Omnibus Law diterbitkan untuk menyenangkan investor, meski harus menekan buruh. Inilah praktik korporatokrasi yakni penguasa disetir untuk mengikuti kemauan korporasi dalam proses legislasi. Lalu dimanakah jargon “Merakyat” yang selama ini dicitrakan? Selama Indonesia menganut sistem kapitalisme, selama itu pula buruh akan menjadi sapi perah ekonomi.

Makanan khas para kapitalisme yang sedang menjadi perbincangan saat ini dikalangan para pencari kerja tentulah Omnibus Law. Kata ini seakan sudah menjadi makanan khas para pemilik modal untuk disajikan pada buruh yang sedang terjerat dalam penantian kata “kesejahteraan”. Lalu sejenis makanan apa sesungguhnya Omnibus Law itu? Menurut kamus Meriam Webster, istilah Omnibus Law berasal dari kata Omnibud Bill yakni Undang- Undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata “Omnibus Law” berasal dari Bahasa Latin yang berarti segalanya.

Singkatnya Omnibus Law adalah suatu Undang- Undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa Undang- Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Pembuatan proses secara resmi, ahli hukum menyebutkan tidak ada perbedaan dengan pembuatan. Hanya saja, isi mencabut atau mengubah beberapa Undang- Undang yang terkait sebagai sumber pijakan utama dalam mengambil sebuah kebijakan.

Kedudukan Omnibus Law sama dengan Undang- Undang dan diusulkan untuk simplifikasi Undang- Undang lainnya. Terkait, aturan yang diatur dalam banyak Undang- Undang yang dihapus dan kemudian diatur hanya dalam satu Undang- Undang. Penggunaan hukum Omnibus Law baru pertama kali terjadi di era Jokowi saat beberapa peraturan- peraturan tambahan seperti undang- undang pemilu, dan undang- undang penyandang disabilitas yang mendukung 25 sektor dan juga undang- undang perlindungan anak. Omnibus undang- undang diperlukan karena Indonesia memiliki banyak Undang- Undang yang mengatur penggunaan sektor perkementrian dan lembaga, sehingga menjadi parsial dan tumpang tindih.

*Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas

Berita Lainnya

TINGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here