padang, gentaandalas.com-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Barat pada Selasa, (29/4/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan desakan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait sejumlah persoalan nasional.
Dalam unjuk rasa tersebut, KAMMI menyampaikan tujuh poin tuntutan utama. Di antaranya, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna mencabut revisi UU TNI, menunda pembahasan RUU Kejaksaan dan RUU Kepolisian, serta mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Mereka juga menuntut penyelesaian kasus-kasus mega korupsi, langkah konkret dalam menghadapi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melemahnya nilai tukar rupiah, anjloknya IHSG, serta turunnya daya beli masyarakat.
Selain itu, KAMMI juga menuntut evaluasi dan penghentian program makanan bergizi gratis yang dinilai membebani anggaran negara. Mereka secara tegas menolak keterlibatan oknum aparat TNI dan Polri dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil dan demonstran, serta menolak keterlibatan TNI di lingkungan kampus. Terakhir, mereka mendesak pemerintah agar memiliki sikap politik luar negeri yang tegas dan berpihak terhadap kemerdekaan Palestina.
Ketua Umum Pengurus Komisariat KAMMI Universitas Andalas, Firdaus menjelaskan bahwa aksi ini merupakan hasil konsolidasi nasional KAMMI se-Indonesia. “Aksi ini merupakan amanah dari pusat yang meminta seluruh perwakilan KAMMI di daerah untuk menyuarakan aspirasi melalui DPRD setempat, agar kemudian dapat diteruskan ke DPR RI,” jelas Firdaus saat diwawancarai Genta Andalas pada Selasa,(29/4/2024).
Firdaus juga menyoroti dua isu krusial, yakni revisi UU TNI dan program makanan bergizi gratis. Menurutnya, revisi UU TNI membuka celah masuknya militer ke ranah sipil tanpa harus mundur dari jabatannya, yang dinilai dapat mengancam demokrasi sipil. Ia juga mengkritik program makanan bergizi gratis yang menyebabkan efisiensi anggaran negara hingga sekitar Rp71 triliun.
Koordinator Lapangan, Agis Mulya Akbar menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini kurang partisipasi publik. “Menurut saya, integritas Prabowo sangat diragukan. Setiap kebijakan yang dibuat tidak pernah mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai Genta Andalas pada Selasa, (29/4/2025).
Aksi ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP yang menemui para demonstran sekitar pukul 16.40 WIB. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi KAMMI dalam mengawal isu-isu strategis nasional dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI. “Kami akan menyalurkan aspirasi ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, kewenangan legislasi berada di tangan DPR Pusat,” kata Nanda.
Meski demikian, massa aksi menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, MM yang menurut informasi sedang dalam kondisi kurang sehat. KAMMI mendesak agar dijadwalkan ulang pertemuan dengan Ketua DPRD guna membahas tuntutan secara lebih komprehensif.
Ketua KAMMI Sumbar, Jenni Mandala Saputra menegaskan bahwa mereka menginginkan respon nyata dari DPRD. “Kami ingin pembahasan ini tidak berhenti di mulut saja. Kami menuntut langkah konkret dan kejelasan proses penyampaian aspirasi ke DPR RI,” tegasnya. Ia juga berharap aksi ini menggugah para pemangku kebijakan untuk lebih peka terhadap kondisi Indonesia saat ini. “Negara kita sedang darurat, banyak harapan rakyat yang belum terpenuhi,” tutup Jenni.
Reporter: Pitri Yani dan Jovina Naila
Komentar