Jumat, 26 Mei 2017

Home » Berita » Beberapa Lembaga Mahasiswa Juga Ada Terafiliasi Partai

Beberapa Lembaga Mahasiswa Juga Ada Terafiliasi Partai

18 Maret 2015 - 10:19 WIB Kategori: Berita, Liputan 31 Komentar A+ / A- Dilihat: 1.822 Kali

pemiraDalam diskusi para Capres bersama para aktivis kampus yang berkegiatan di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Reido Deskumar salah satu Capres BEM-KM Unand nomor urut 2 tidak menampik bahwa adanya mahasiswa yang berkecimpung di lembaga mahasiswa yang terafiliasi dengan salah satu partai politik. Namun Reido sendiri mengaku bukanlah kader dari partai politik tertentu. Hal ini diungkapkan Reido dalam diskusi di Mushala PKM, Rabu (18/3).

“Sebuah lembaga yang besar dan pergerakannya yang mendominasi di Unand. Barangkali ini yang selalu dipermasalahkan oleh pihak yang tidak suka. Jujur Saya akui ada kader lembaga mahasiswa yang terafiliasi oleh partai, tetapi masih banyak juga lembaga lain yang belum terungkap ke media karena pergerakannya masih kecil,” kata Reido.

Mahasiswa Teknik Mesin ini menambahkan mahasiswa yang terafiliasi dengan partai adalah hak mereka, namun Reido menegaskan jika ia sendiri bukan kader partai. Pernyataan tersebut disampaikan Reido dengan nada yang cukup tinggi ketika forum mempertanyakan apakah ada lembaga yang pernah diikutinya terlibat dengan salah satu partai.

Menanggapi pernyataan ini, Bobby Tri Rahmad, Ketua Unit Kesenian (UKS) mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum. “Sebenarnya ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Saya sebagai warga PKM menginginkan lingkungan kampus kita ini terhindar dari keberpihakan suatu golongan. Agar hubungan kita sesama mahasiswa berlangsung dengan baik, nyaman, dan tentram tanpa ada intervensi satu sama lain,” ujarnya. (Arif, Faishal)

Beberapa Lembaga Mahasiswa Juga Ada Terafiliasi Partai Reviewed by on . Dalam diskusi para Capres bersama para aktivis kampus yang berkegiatan di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Reido Deskumar salah satu Capres BEM-KM Unand nomor ur Dalam diskusi para Capres bersama para aktivis kampus yang berkegiatan di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Reido Deskumar salah satu Capres BEM-KM Unand nomor ur Rating:

Permalink : http://wp.me/p52sAd-1UQ

Jangan Lewatkan

Komentar (31)

  • Joni Iskandar

    wah. wah.
    pengakuan jujur dari kader FSI cikal bakal kader PKS.
    secara tidak langsung, anda mmg mengakui kalau lembaga anda sudah melebur dan terafiliasi dgn PKS.
    semoga pemenang pemira sesuai dgn keputusan dwan syuro anda.

  • Abdirian Syaputra

    hahaha.. kalau gini kan jelas… yang penting itu pengakuan..
    Semoga mahasiswa sadar bahwa lembaga mahasiswa tertinggi sudah diboncengi partai . mantapks .. hahahahha

  • Wiky

    Benar, hati2 jg dgn media kampus yg satu ini, sepertinya jg sudah diboncengi salah satu partai, apa itu partanya?yg jelas #bukanurusansaya

  • enam sembilan

    mulutmu harimaumu. sekarang publik sudah mengetahuinya. lantas mau gimana lagi. nasi sudah menjadi bubur. politik memang kecam. apapun yang anda ucapkan, ingat itu akan menyerang anda sendiri.
    Media tidak pernah salah, media hanya menyampaikan apapun yang anda ucapkan, ingat media ada di mana-mana. jadi waspadalah waspadalah!

  • HambaUnand

    Wah wah. Ngeri2 sedap media satu ini. Beneran itu Fsi sampe berpartai gt? berita drmn? Apa jgn2 Genta juga berpartai? provokasi gini beritanya. Baru tau karakter genta begini ya, yg katanya media intelek d kampus. #sedihliatgentasekarang

    • jangan2melulu

      Begini nih komen yg ingin memojokkan kembali agar terhindar dari pertanyaan..
      Kenapa harus lo tanya balik?
      Bukannya media ini hanya memberitakan apa yg disampaikan pak capres.
      Wah. Saya lebih curiga ke anda, anda ingin membolak2an fakta agar tidak nampak mana yg benar.
      Ingatkan saja kalau ada salah.
      jangan pakai kata “jangan2 melulu”.
      Bosan gw trik menghindar lo.
      Munafik tau gak?

    • Dion Ortega

      Hahahaaa
      Sayangnya gak ada partai yg mau sama Genta Andalas. Mungkin rumputnya BEM dan FSI terlihat lebih hijau dan segar oleh partai2 itu ketimbang rumputnya Genta Andalas.

  • Saya

    Bodoh sekali orang2 yang menyalahkan media kampus. Sudah ketahuan jeleknya,langsung menyalahkan media. Yang pasti setahu saya media apalagi media kampus itu hanya memberitakan apa yang di dengar. Makanya terkadang mereka merekam wawancara agar bisa menjadi bukti. Dasar orang2 pengecut yang hanya bisa menyalahkan media saja kalau sudah ketahuan jelek. Tapi kalau di publikasikan yg baik2, baru memuji2 media.hahaha lucu

  • Mahasiswa Anti Partai

    Yang berbicara kan REIDO CAPRES FSI
    Media Kampus ini cuma memberitakan dan menyampaikan.
    Yang namanya Busuk akan terbongkar juga.
    Terbongkar nya dari calon presiden sendiri.. SADARLAH WOYYY WAHAI MAHASISWAAA .. Usir antek antek partai dari BEM
    #SAVEBEMKMUNAND

  • Apatism

    tapi gue heran, kenapa capres no. 2 aja ya yg diberitakan? Apa capres yg lain juga gada kepntingan golongan? Ah pasti ada boong bgt.

    Terkadang kita gaboleh juga pasif terbawa sama alur yg diharapkan Oleh suatu media. Karena memang, mereka pastinya hanya memberitakan apa yg diucapkan. Tapi jangan lupa media itu juga ‘memilih’ berita tersebut untuk dipublikasikan dan tentunya brtujuan untuk kpentingan rating dari berita itu sendiri Tanpa memikirkan dampak bagi golongan yang dirugikan akibat giringan opini yg dilakukan media tsb.

    Jadi memang semua tidak ada yang tidak berlandaskan kepentingan, baik itu media sendiri.
    Kita penikmat berita saja yang bodoh, kenapa juga mau secara pasif tergiring sama berita sehingga menimbulkan pertikaian diantara kita. Please be proactive guys

  • Fadilla zennifa

    Apa saya yang terlalu bego? Baca komen komen yang menyatakan bahwa si capres menyatakan dengan lugas bahwa fsi terafliasi partai? Berulang kali saya baca artikel ini, tak menemukan satu kalimat yang menyatakan bahwa fsi terafliasi partai terutama pks. Permisi ya, saya alumni unand angkatan 2009. Tolong adik adik yang cerdas ini bantu saya mengkutip kalimat yang kalian sebut itu. Lalu kenapa beberapa nama yang tercantum lebih ke anonim. Ingin kritis tapi mari bertanggung jawab..

    To abdirian saputra, joni iskandar dan wiky, bantu saya untuk memahami.

    • Forum Studi Islam

      Dear Fadilla…
      Didalam berita memang tidak ada capres nomor urut 2 menyatakan bahwa FSI berafiliasi terhadap PKS, tapi hal tersebut sudah rahasia umum.

      Untuk kawan2 yang mempertanyakan kualitas berita GENTA ANDALAS, itu pemilihan judul berdasarkan ucapan si capres nomor urut 2. Tolong kalian jangan menyalahkan media ini !!!

      Salahkan saja otak2 kalian yang tidak mengerti bahaya latennya forum2 kalian yang berafiliasi terhadap partai, terutama PKS.

      • PHP

        wah om, nyatut nama FSI lg,
        kenapa PKS aja yg ditembaknya? padahal PDIP, golkar PAN, pun ada
        kalo cuman tau PKS, b’arti maennya di mushola nih kayaknya?
        dan bahaya mana dg PDIP dg PKS,
        secara PDIP itu partai terkorup no1 versi kpk tahun 2014
        tuh mereka udah masuk lewat “anak kiri “udah ke lembaga unand,

  • Traveler negara sahabat

    Sudah lama menunggu pernyataan dari FSI dan akhirnya ada seorang anggotanya yg menyatakan dengan lugas dan jelas, meskipun berita ini sedikit diedit dari versi awal tadi malam (FSI diganti sebuah lembaga yang besar).
    Mungkin karena ada keluhan dari oknum bersangkutan.
    Sudahlah…kami sudah lama menyadari meskipun baru kini dgn lantang anggotanya menyatakan dalam sosialisasi capresma dgn ukm-ukm kemaren.

    • SAVE BEM

      hahaha benar banget. berita ini sudah diedit. tadi malam awalnya bukan lembaga besar tetapi FSI. mungkin oknum bersangkutan takut diserang, jadi melakukan ke medianya langsung wkwk. jelas banget cuihh. sudah jatuh tertimpa tangga pula hahaha

    • SAVE BEM

      hahaha benar banget. berita ini sudah diedit. tadi malam awalnya bukan lembaga besar tetapi FSI. mungkin oknum bersangkutan takut diserang, jadi melakukan lobi ke medianya langsung wkwk. jelas banget cuihh. sudah jatuh tertimpa tangga pula hahaha

  • urang unand samaso doelo

    sbg media, hendaklah menampilkan data dan fakta,
    jangan hanya cuma perkataan satu orang aja, udah dibesar2kan, bahkan dia pun cuma memberikan opini bukan bukti.
    hendaklah genta pun indenpence dlm pemberitaan, bukan jualan gosip bahkan jatuh spt media jurnalistik metromini dan tipi ciek

  • timbangan

    namanya juga media, baik atau buruk, asli atau palsu, yang penting beritanya POPULER,,,,,
    #yang penting media kampus JANGAN seperti PROFOKATOR

    • Combro ijo

      ape lu kate. media bukan ajang profokator tapi sebagai kontrol sosial. jelas di sini media ini hanya menyampaikan apa yang narasumber katakan. makanya biar gak asbun, lo harusnya nanya ke yang hadir ke forum komunikasi kemaren. pasti jawaban dari mereka sama dengan yang media ini sampaikan.

  • Traveler Negara Sahabat

    Faktanya…masa mentoring yang diadakan lembaga dakwah kampus diwajibkan bagi mahasiswa tahun pertama..kalau tidak ikut mentoring maka nilai pendidikan agamanya akan rendah.
    Masa agama dipaksakan. Agama itu privasi.

  • bang jeks

    Dasar antek-antek partai lo.. selamat jadi presma. jalan afiliasi akan terbuka lebar wkwkw

  • Dian Anugrah

    Menjadi anggota parpol bukanlah hal haram, parpol merupakan bagian dari sistem berbangsa yg secara legal formal diakui hukum.
    Siapapun asal sudah bisa memilih alias 17 tahun ke atas boleh dan berhak menjadi anggota atau simpatisan partai apapun itu baik kuning ijo biru putih dll.
    Bahkan pns pun memilih, rektor pun punya hak pilih dan soal afiliasi adalah hal yg terlalu dipaksakan dalam skema bahasa.
    Semisal jika seorang rektor sering bertemu dan simpatik dengan tokoh partai tertentu apakah ia haram ada di ada di universitas ?.
    Atau semisal profesor unand yg diminta jadi wakil mentri dll kemudian dia ada afiliasi dgn partai tertentu ?.

    Afiliasi adalah bahasa muntahan yg dirangkai agar ada stigma yg dipaksakan negatif dalam hal berita spt ini.

    Mahasiswa dalam kampus ya adalah mahasiswa, berkreasi dengan caranya.
    Ketika diluar gedung mahasiswa dia boleh jd siapa sj, anggota ormas, parpol, remaja mesjid, hmi, dll.

    Saya dukung mahasiswa aktif gabung kegiatan positif sebagai pribadi di luar kampus, baik itu jd anggota parpol, anggota ormas, anggota komunitas seni dll, organisasi.

    Politik adalah seni dan kalau yg muda mengganggap semua serba buruk maka perbaikilah cara pandang, yg jelek adalah person, namun semua agama, partai, organisasi pastinya punya idealisme kebaikan sendiri sendiri.

    Jika di kampus ya jd mahasiswa..
    Di luar kampus adalah hak pribadi masing masing orang, tak usahlah terlalu diatur atur.

  • Dian Anugrah

    POLITIK MASUK KAMPUS = TABU ?

    Oleh: Adi Darma Indra

    “Sebuah pencerdasan terhadap bangsa tidak akan terwujud ketika sesuatu hal yang dianggap tabu bukannya dikupas dan dihadapkan kepada masyarakat secara kritis dan argumentatif malah dihindarkan atau bahkan diilegalkan.” –Prof. Dr. Magnis Suseno, SJ

    Pernyataan diatas mungkin dapat membuka fikiran kita untuk membuka tabu & kejanggalan mengenai banyaknya permasalahan sosial politik yang terjadi di negeri ini, yang seakan ditutup-tutupi dengan kepura-puraan sebagian golongan untuk membuat frame negatif atas permasalahan bangsa khususnya terhadap mahasiwa yang kritis dan mempunyai semangat juang tinggi dalam partisipasi politik.

    Gerakan pemuda yang idealnya dapat berkontribusi dalam proses penyelenggaraan negara melakukan upaya besar yaitu sebuah pembaharuan, seakan dibungkam dan dikerangkeng dengan memonopoli fikiran mahasiswa bahwa “mahasiswa tidak boleh berpraktik politik dan berpartai.” Disanalah doktrin dan stigma negatif merasuk dalam fikiran mahasiswa sehingga sifat apatis non-partisipant melekat dalam benak kaum muda. Dari mana isu itu berkembang? Kenapa mahasiswa menjadi tabu ketika berpolitik atau bahkan berpartai? Tak ada satupun peraturan yang melarang hal tersebut. UUD 1945 telah menjamin hak seluruh warga negara dalam berpartisipasi di bidang politik. Sejarah mencatat berbagai gerakan kaum muda lah yang menjadikan kebijakan terselenggara, kaum muda dan mahasiswa lah yang sejak perjuangan bangsa indonesia menjadi tulang punggung dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya dapat membagi secara proporsional kelancaran akademis di kampus dengan gerakan kepemudaan.

    Peran pemuda dalam perjalanan sejarah Indonesia merubah kondisi bangsa sangatlah berpengaruh, berbagai aksi mahasiswa telah mencatat nilai historical dalam pembangunan bangsa. Namun dewasa ini kearifan mahasiswa telah pudar, mahasiswa acap kali tenggelam dalam mindset negatif mengenai partisipasi politik dan peran mahasiswa untuk menjalankan kewenangan dalam tatanan sistem pemerintah. Hingga kini mahasiswa masih merasa tabu ketika berbicara mengenai keanggotaan dalam organisasi tertentu yang memiliki kaitan dengan suatu partai atau bahkan terlibat langsung dalam keanggotaan partai. Padahal partai politik merupakan sarana dan fasilitas seluruh warga negara berpartisipasi politik untuk bersatu menjunjung nilai dan pemikiran yang sama menuju orientasi negara RI yang konstitusional.

    Pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung & digabung dengan aspirasi orang lain yang senada. Kemudian aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih sistematis. Hal ini lah yang dinamakan perumusan kepentingan atau “interest articulation.”

    Sekeras apapun subjek berteriak menggelorakan perbaikan yang diimpikan untuk negeri, semua itu akan sulit terlaksana jika subjek tidak turun langsung melakukan aksi nyata dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik dan organisasi yang berafiliasi dengan partai adalah sarana yang paling tepat dalam menampung segala tuntutan untuk mempengaruhi kebijakan yang dirasa tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. Apakah yang akan dihasilkan ketika mahasiswa dan masyarakat luas hanya berkoar-koar diluar sistem? Akankah perubahan itu tercapai? Tentu hal itu akan sulit menciptakan jalan menuju tujuan.

    Kelompok anomi, atau kumpulan individu diluar sistem dan tidak mempunyai organisasi secara real, yang hanya merasa mempunyai kesamaan secara emosional yang frustasi dan mempunyai rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah memang dapat berpengaruh terhadap tatanan sosial seperti halnya “chaos” yang terjadi di hungaria tahun 1950, dan pemberontakan di polandia tahun 1980. Namun hal itu terjadi secara spontan dengan mengadakan aksi massal yang tidak akan terorganisir secara rapi dan sistematis, tidak melalui konsolidasi dan cara-cara diplomatis dalam melakukan partisipasi mempengaruhi kebijakan publik. Perisitiwa tersebut hanya sebatas “pengungkapan” melalui demonstrasi dan pemogokan yang tak terkontrol bahkan berakhir dengan kekerasan.

    Bangsa kita membutuhkan negarawan yang solutif, tak hanya sekedar pengungkapan ketidakpuasan terhadap pemerintah secara emosional namun kinerja dan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa yang sehat dan bersih. Tidak pandang bulu dari golongan manapun orangnya ketika seseorang mempunyai integritas dan idealisme yang tepat maka menjadi suatu arahan baginya untuk mengemban amanah rakyat. Partai politik, organisasi underbow dan yang berafiliasi adalah sebagai wadah untuk seluruh warga negara baik itu cendikiawan, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk melakukan partisipasi dibidang politik.

    Fungsi partai politik sebagai sarana komikasi politik untuk merumuskan orientasi masyarakat yang dikumpulkan dan dijadikan usul kebijakan lalu dimasukan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan melalui parlemen kepada pemerintah dan dijadikan kebijakan umum sudah seharusnya dikembangkan secara optimal untuk menjunjung negara ini pada paham demokrasi yang sebenarnya. Sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik merupakan fungsi parpol yang terintegrasi dengan jalannya pemerintahan. Karena merekalah yang melahirkan kader-kader pemegang kepentingan masyarakat luas dimasa yang akan datang. Kontibusi nyata pemuda dibutuhkan sekarang ini untuk membangun kolektif kerja yang sehat.

    Pembungkaman partisipasi politik mahasiswa sebenarnya adalah budaya politik yang berkembang ketika masa pemerintahan orde baru dengan mengeluarkan surat keputusan NKK/BKK Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan secara paksa untuk menghindarkan sifat kritis mahasiswa yang akan menggoyahkan kelanggengan kekuasaan pemerintah. Seluruh potensi mahasiswa dalam pembangunan negara diluluh lantakan dengan turunnya pasukan militer untuk meneretibkan kegiatan mahasiswa yang dinilai sedang berkonsolidasi mengenai urusan kenegaraan. Ahirnya tak heran budaya tersebut mengalir hingga kini, meski peraturan tersebut sudah dihapus karena bertentangan dengan konstitusi namun sifat apatis dan tidak peduli pada lingkungan sekitar tetap merebak di kalangan mahasiswa.

    Kesimpulan yang didapat tidak ada larangan dan wacana ilegal terhadap mahasiswa yang berusaha merubah kondisi bangsa kearah yang lebih baik dengan masuk ke dalam sistem dan mengungkapkan seluruh aspirasi masyarakat. Pandangan mengenai mahasiswa berpartai dan berpartisipasi politik secara aktif adalah hal yang tabu dan tidak layak dilakukan seorang intelektual harus segara dihapuskan demi terwujudnya generasi muda yang mampu mengawal jalannya konstitusi. Masuk ke dalam sistem untuk mengabdikan potensi mahasiswa adalah upaya kongkret demi menjadikan budaya partisipasi politik meningkat. Semoga kesadaran terjun dalam arus besar perjuangan merubah bangsa dimiliki seluruh mahasiswa Indonesia demi terwujudnya negara indonesia yang konstitusional. Namun pada akhirnya pilihan ditentukan oleh pemuda sebagai tonggak pembangunan bangsa, akankah merintis hal tersebut sejak dini atau tetap pada sikap ke-apatisan yang dimiliki nya.

  • Dian Anugrah

    Komaruddin Hidayat: Banyak Orang Bagus Tapi Tak Berpartai

    Editor: Obsession News Rabu, 5 Juni 2013 | 11:3051 Views
    Komaruddin Hidayat: Banyak Orang Bagus Tapi Tak Berpartai
    Komaruddin Hidayat (ist)
    A.Rapiudin
    Jakarta– Rektor UIN Jakarta Komaruddin Hidayat menegaskan, mahasiswa yang tergabung dalam dewan mahasiswa atau senat mahasiswa dapat mengasah dan melatih kemampuan diri sehingga punya kualitas dalam kepemimpinan. Karena hal itu amat diperlukan bagi mereka yang nantinya ingin aktif di partai politik.

    “Rakyat itu memilih politisi yang berkualitas. Partai politik harus mampu menyediakan kader-kadernya yang berkualitas. Kalau tidak rakyat tidak akan memilihnya. Artinya, deman-nya bagus, suplay-nya juga harus bagus,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/6).

    Menurut Komaruddin, di tingkat nasional sebenarnya banyak orang-orang yang bagus, tapi sayangnya tidak punya grup band (parpol-red), sehingga tidak bisa tampil di depan. Sebaliknya, ada parpolnya tapi tidak punya orang yang bagus, sehingga tidak bisa tampil juga.

    “Yang bagus itu dua-duanya,” katanya singkat.

    Komaruddin menambahkan, ia mempersilahkan mahasiswa untuk berpolitik praktis di luar kampus. Tetapi, aktivitas politik itu tidak boleh di bawa ke dalam kampus

  • Dian Anugrah

    Mahasiswa harus berpartai
    ( Tulisan seseorang di Kaskus sebagai referensi berfikir )

    Kegenitan beberapa kelompok yang mengklaim dirinya gerakan mahasiswa terulang lagi. Belasan mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Universitas Indonesia (KMUI) melakukan unjuk rasa dan pembakaran bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Stasiun UI Depok, Senin (4/12). Pembakaran dilakukan sebagai simbol penolakan lokakarya kewilayahan yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (02/12) di Pusat Studi Jepang (PSJ) Fakultas Ilmu Budaya UI. Menurut Imamum Zaenal Mutaqien, Koordinator Lapangan, pelaksanaan lokakarya kewilayahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi kampus. Sebab, kampus merupakan pusat kegiatan ilmiah (Tempo Interaktif, 4 Desember 2006). Posisi semacam ini, anti partai politik, tidak sekali dua kali ditunjukkan oleh kelompok-kelompok mahasiswa di kampus.
    Tiga kelemahan

    Sikap anti partai politik mengindikasikan tiga kelemahan dalam cara pandang politik mayoritas lingkungan gerakan mahasiswa saat ini. Pertama. Sebagai elemen mahasiswa yang paling maju, seharusnya kelompok gerakan (baca: aktivis) menyadari bahwa alat perjuangan politik teringgi dalam model demokrasi yang paling modern hanya satu: partai politik. Begitu seringnya mereka turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi politik semacam penolakan terhadap kenaikan BBM, impor beras, bahkan terhadap kunjungan imperialis no.1 George W. Bush pun mereka menentang dengan keras. Tetapi apa hasilnya? Selalu mentah di DPR atau eksekutif, yang tak lain adalah perpanjangan tangan partai politik besar.

    Kedua. Dengan berbicara bahwa kampus adalah tempat kegiatan ilmiah (mungkin maksud mereka adalah akademis) saja, mereka seperti berangan-angan bahwa dunia pendidikan di adalah sama sekali bebas nilai (baca: politik praktis). Suatu upaya yang sia-sia untuk mencoba memisahkan dunia politik dari dunia pendidikan. Salah satu contoh adalah tentang kasus RUU BHP. Bukankah sudah jelas bahwa penolakan terhadap RUU BHP pun dengan getolnya mereka lakukan? Mereka berpura-pura tidak mengetahui dari mana asal RUU tersebut dan oleh siapa RUU itu pula akan disahkan. Sudah jelas bukan?! Partai-partai politik besar yang mengabdi pada imperialis neoliberal.

    Untuk kedua kelemahan yang baru dipaparkan mungkin masih bisa dijawab oleh kalangan gerakan mahasiswa dengan naif: kami kan adalah agent of change, moral force. Benar-benar jawaban peninggalan dari para senior mereka dari zaman angkatan ’66 sampai ’98. Mereka begitu saja menjiplak slogan-slogan tanpa pernah mengunyahnya benar-benar, ataupun memikirkan sedikit lebih dalam lagi akan dampaknya. Gerakan mahasiswa selalu ditunggangi. Tanpa menumpahkan darah sedikit pun atau berterima kasih kepada gerakan mahasiswa yang telah menjatuhkan rezim, mereka (militer di tahun 1966 dan elit politik oportunis di tahun 1998) melenggang kangkung menaiki tahta pemerintahan. Adalah merupakan kesalahan gerakan mahasiswa bahwa dalam dua mementum dimana mahasiswa mampu memimpin sendiri perubahan, mereka malah menyerahkannya ke pihak lain- yang akhirnya terbukti gagal dalam memerintah. Tak ubahnya suatu lingkaran setan yang tak pernah berakhir: mahasiswa menjatuhkan suatu rezim, menaikkan yang baru untuk kemudian menggulingkannya lagi tanpa pernah mendatangkan perubahan sejati untuk rakyat.

    Kelemahan ketiga atau yang terakhir bersifat paling fundamental, yaitu lemahnya pemahaman tentang sejarah gerakan kemahasiswaan itu sendiri. Kebanyakan kalangan gerakan mahasiswa telah melupakan sejarah puluhan tahun didepolitisasinya kehidupan kampus.

    Depolitisasi Kampus

    Dunia pendidikan kita, sadar atau tanpa disadari, menganut paradigma liberal yang telah menjadi mainstream dunia pendidikan. Mansour Fakh menguraikan secara sistematis mengenai peta masalah paradigma pendidikan, termasuk paradigma pendidikan liberal, yang beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, pendidikan adalah apolitik dan exellence (Dialektika, Vol. 1: 35). Implikasinya, kampus selama puluhan tahun menjadi elitis dan menjaga jarak terhadap problematika dan dinamika kehidupan berbangsa, karena beranggapan kampus dan masalah sosial adalah dua ranah yang berbeda. Paradigma tersebut memiliki suatu sejarah, bukannya begitu saja jatuh dari langit.

    Selama puluhan tahun kampus diposisikan seperti layaknya menara gading yang berjarak dari realitas sosial politik tempat dia berpijak. Tentu saja, selain disebabkan oleh kebijakan depolitisasi kampus yang dijalankan secara efektif oleh Orde Baru melalui NKK/BKK di akhir 1970an, tapi juga sudah sejak tahun 1950an akibat berkonsolidasinya sebagian kalangan aktivis mahasiswa, yang tersingkir dari politik kampus dan negara (partai tempat mereka berafilisasi), yang melakukan konsolidasi diam-diam dengan kelompok militer reaksioner.

    Semua orang tentu ingat bahwa momentum pemilu tahun 1955 merupakan pesta demokrasi (pertama) tersuskses yang pernah digelar oleh Republik. Pesta tersebut tidak hanya secara antusias dirayakan oleh masyarakat, tetapi juga merasuk sampai ke kampus-kampus. Pada saat itu berdiri organisasi mahasiswa yang berafiliasi ke partai, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafilsi dibawah PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GMS/GERMASOS) dengan PSI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, Concentratie Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dengan PKI. Empat partai politik tersebut bisa dikategorikan sebagai partai-partai besar pada masanya. Kampus pun menjadi ramai oleh ajang kampanye program partai politik.

    Sayang kondisi demikian tak bertahan lama. Akibat semakin terpolarnya kekuatan politik paska tahun 1955 di tangan kubu militer dan komunis , ada kelompok-kelompok politik seperti Masyumi dan PSI yang tersingkir dari percaturan politik negara. Kelompok-kelompok yang akhirnya memilih jalan buntu di gerakan separatisme (ingat PRRI dan PERMESTA) dan berakhir dengan dilarangnya segala aktivitas politik legal kedua partai tersebut di Republik oleh negara.

    Berakhirnya karir PSI dan Masyumi berakibat pada terkucilnya kedua underbouw nya, yaitu GMS/GERMASOS dan HMI, di percaturan politik kampus-kampus. Kelompok mahasiswa ‘kanan’ ini memilih untuk memutar haluan perjuangan. Mereka memilih untuk bersekutu dengan kelompok militer reaksioner (yang akhirnya sukses di tahun 1966). Pada tanggal 28 Februari 1957, aktivis-aktivis mahasiswa yang berbasis di UI berprakarsa menggalang senat-senat mahasiswa dari berbagai universitas dan berhasil membentuk federasi mahasiswa yang bernama Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Sementara itu peran militer dalam negara terus mengalami perluasan sejak akhir 1950-an.
    Depolitisasi gerakan pemuda dan mahasiswa bermula dari penandatanga nan kerja sama antara pemuda dan Angkatan Darat 17 Juni 1957. Eskponen gerakan sosialis dan HMI diikut sertakan dalam aktivitas-aktivitas di luar kampus. Sejak awal 1959 mereka telah mengukuhkan hubungan dengan administratur-administratur militer yang berkaitan dengan urusan pemuda dan mahasiswa. Sejak itulah kelompok mahasiswa ini mulai mengukuhkan diri sebagai anti partai politik (karena dengan tersingkirnya Masyumi dan PSI, partai yang terbesar saat itu adalah PNI dan PKI). Sialnya lagi kelompok mahasiswa ini lah yang menang (bergandengan tangan dengan militer) di tahun 1966. Mereka inilah senior pertama dari gerakan mahasiswa yang sangat kencang meniupkan propaganda “kebebasan akademik” , “kembali ke kampus”, ataupun yang masih merupakan duri dalam daging di gerakan mahasiswa sampai sekarang: agent of changes (ingat Soe Hok Gie).

    Partai nya Mahasiswa

    Perjuangan mahasiswa tahun 1998 memang telah melahirkan segi-segi positifnya bagi perkembangan demokrasi seperti; kebebasan mendirikan ormas, partai politik dengan sistem multi partai, serikat buruh, kebebasan mengutarakan pendapat; aksi dan demonstrasi, yang walaupun itu masih dalam batasan-batasan yang sangat minimal- karena dalam beberapa kasus pemerintah berkuasa masih sering menggunakan metode-metode refresif untuk menghadapi aksi protes rakyat. Sehingga ada sebuah kebutuhan obyektif gerakan kedepan dalam makna keloporan mahasiswa untuk semakin membuka luas ruang-ruang demokrasi yang nantinya bisa menguntungkan perjuangan rakyat, terutama untuk berorganisasi secara bebas tanpa dikontrol dan dihambat, dan yang paling penting adalah kebebasan dalam menemukan ideologi yang tepat

    Dalam momentum politik pemilu 2009, sudah semestinya gerakan mahasiswa merumuskan sikap dan program kerakyatan yang akan ditawarkan kepada rakyat, karena pemilu bisa menjadi panggung politik bagi gerakan mahasiswa untuk mendorong maju proses demokratisasi, kalau tidak, sekali lagi mahasiswa akan kehilangan panggung meluaskan kesadaran politik secara masif. Intervensi pemilu (membuat partai elektoral) tidak hanya dilakukan dengan mengikuti pencoblosan suara dan memenuhi kantong suara sebanyak-banyaknya saja tetapi bagaimana menginjeksi kesadaran Politik sejati kepada massa mahasiswa maupun massa rakyat lainnya.

    selesainya pemilu 2009 harus dipandang sebagai langkah awal untuk mengambil jalur konstitusional yang mengarah pada target upaya penyelesaikan problem-problem krisis ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kini sangat kronis, yang menimpa seluruh sektor termasuk sektor mahasiswa (baca: pendidikan). Kesalahan tidak boleh diulangi lagi, mahasiswa jangan mau menjadi koboi lagi (yang kembali ke kampus setelah persoalan selesai). Seluruh kritik ataupun tuntutan politis gerakan mahasiswa harus dapat bermanifestasi menjadi sebuah platform programatik yang diikat dalam suatu kerangka yang solid, diperjuangkan di era demokrasi modern sekarang ini dengan alat yang paling tepat: partai politik.

  • Dian Anugrah

    Kesadaran Mahasiswa dalam Partai Politik
    Oleh: T. Noval Ariandi

    ( Noval secara gamblang menyatakan diri sebagai bagian dari Liga Mahasiswa Nasdem )

    MAHASISWA banyak memiliki peran penting dalam membuat sejarah kebangsaan Indonesia, mahasiswa indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini banyak memiliki peran aktif dalam sosial politik, pada era-era awal kemerdekaan banyak mahasiswa Indonesia menduduki kursi legislatif dan menjadi pengurus partai politik. Masa Demokrasi Liberal berkisar tahun 1950-1959 beriringan dengan penerapan sistem kepartaian di Indonesia dengan menjadikan mahasiswa sebagai wadah ideologisasi dan tulang punggung partai.

    Tugas pertama partai politik pada saat itu mendirikan organisasi kemahasiswaan yang menjadi tulang punggung partainya, kita ketahui bersama partai Masyumi dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Partai Khatolik dengan Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI), PKI dengan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), dan partai lainnya.

    Dengan demikian tokoh-tokoh bangsa negeri ini berpendirian bahwa partai politiklah yang layak menjadi peluang instrument dan alat ekspresi kepentingan bangsa. Penggabungan idologis mahasiswa dan partai politik itu memiliki jarak setelah peristiwa ’65, hingga tahun ketahun hubungan mahasiswa dengan partai politik bagaikan cerai paksa. Beberapa tahun setelah meletusnya peristiwa yang di kenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), pada saat itu pemerintah mulai semakin ketat memenjarakan sikap kritis mahasiswa dengan dikeluarkannya SK 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kebijakan Kampus (NKK) lalu di susul dengan keluarnya SK Menteri P&K no.037/U/1979 mengenai Badan Kordinasi Kemahasiswaan (BKK).

    Mahasiswa di Era NKK dan BKK
    Setelah tahun 1978 tidak ada lagi gerakan besar yang dilakukan oleh para intelektual, ini dikarnakan pemberlakukan NKK dan BKK oleh pemerintah secara paksa. Konsep ini hanya mengarahkan mahasiswa ke persoalan akademik saja dan menjauhkan mahasiswa dari aktivitas politik. Sebenarnya kebijakan BKK ini untuk membekukan dewan mahasiswa dan melahirkan badan perwakilan tingkat fakultas yang memberi wewenang kepada rektor serta pembantunya untuk menentukan kegiatan mahasiswa sesuai NKK dan BKK yang bisa di intervensi. Depolitisasi mahasiswa di era Orde Baru melalui NKK/BKK sangat membatasi gerakan mahasiswa yang dampaknya sampai hari ini, dikarnakan kurangnya kesadaran mahasiswa dalam politik, termasuk kesadaran mahasiswa ilmu politik sendiri dalam berpartai.
    Pola gerakan mahasiswa yang di bangun pada masa itu dilakukan secara bawah tanah dalam bentuk diskusi di ruang-ruang kuliah dan bentuk diskusi lainnya hingga menjadi organisasi yang berandil besar dalam gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Setelah lensernya Orba juga belum menghasilkan kontribusi positif dalam perbaikan sistem seperti diharapkan oleh gerakan mahasiswa, malah mahasiswa enggan mengambil peran dalam kancah politiknya untuk mengsejahterakan rakyat. Sementara pada pasca lengsernya Soeharto pemilik modal (kapital) atau donator memiliki andil besar dalam partai politik Indonesia kini. Kebanyakan dari partai politik di Indonesia semua di penuhi oleh para kapital yang di anggap memiliki finansial yang mapan, mereka mencari keuntungan dari pemimpin melalui partai politik, tidak satu pun hari ini partai yang menjadikan mahasiswa sebagai tulang punggung partainya untuk perubahan Indonesia, dan banyak partai juga tidak melakukan pendidikan politik terhadap kader-kadernya.
    Sudah saatnya partai politik kembali menjadikan mahasiswa sebagai sumber kader partainya sesuai dengan kesamaan ideologis, orientasi dan cita-cita yang sama. Baru-baru ini Partai Nasdem yang telah membuat organisasi kemahasiswaan untuk menjadikan tulang punggung partainya dengan jiwa restorasi dan gerakan perubahan, suatu contoh yang baik untuk partai-partai yang lain agar partai politik yang lain melibatkan mahasiswa sebagai sumber kadernya atas kesamaan ideologis tersebut. Akankah partai politik lainnya yang telah lama berdiri juga mau mengikuti partai politik nasional yang baru berdiri beberapa waktu lalu, ini untuk mengembalikan dan mengrujukkan kembali mahasiswa dengan partai politik demi menjadi tulang punggung (backbone) partai.
    Kondisi para intelektual mahasiswa yang apatis di era sekarang tidak lepas dari peran Orba yang memperlakukan depolitisasi terhadap mahasiswa dengan NKK/BKK yang dicetuskan oleh Daoed Joesoef pada masa beliau menjabat Mendikbud, mahasiswa juga di fokuskan dengan persoalan akademik melalui sistem SKS dan jenjang tahun yang telah ditentukan, mahasiswa hanya di beri hak berkegiatan memenuhi hobi mereka melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus. Dari sinilah muncul organisasi intra dan ekstra kampus yang penuh pertentangan keduanya. Organisasi intra dianggap organisasi yang tunduk dan tidak kritis serta menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah melalui rektor, dan sebaliknya organisasi ektra kampus dipandang gagal secara akademik dikarnakan banyak beraktifitasnya di luar kampus.

    Pada tahun 1990-an NKK/BKK dicabut dan dikelurkannya pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK), melalui PUOK tersebut ditetapkanlah bahwa organisasi intra kampus diantaranya adalah Senat Mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), yg terdiri senat mahasiswa fakultas (SMF) dan Unit kegiatan mahasiswa (UKM), dalam beberapa perkembangan kedepan mengenai PUOK banyak kekecewaan yang timbul dari perguruan tinggi karna kesalahan konsep. Perlu kita ketahui bersama para mahasiswa, bahwasannya kampus kita dijebak dengan situasi Depolitisasi, Deorganisasi dan Deideologisasi. Banyak mahasiswa kita yang pandai, pandai dalam memahami teori-teori, mengerti buku-buku tapi malah menjadi manusia yang berpikiran apolitis, banyak dari kita yang hanya ingin menjadi bagian dari PNS saja.

    Mari kawan-kawan mahasiswa yang berpikiran maju, kritis dan bertindak maju semestinya mendedikasikan dirinya untuk memimpin negeri ini melalui partai politik. Agar politik di negeri ini tidak dipenuhi oleh pelawak-pelawak, artis-artis yang tidak memiliki Integritas Ideologis.
    Kalau kita kembalikan kepada titah awal mahasiswa pada era-era sebelumnya dengan terjadinya reformasi maka saya berangkapan bahwa sah-sah saja bila mahasiswa terlibat dalam kancah politik di bawah wadah partai politik. Mau tidak mau, suka tidak suka bila mahasiswa ingin perubahan dalam negeri ini mesti terjun keranah politik tidak hanya menghujat dan mengkritik tanpa ada perubahan dalam diri mahasiswa kita sendiri, sudah saat nya mahasiswa ikut serta dalam ranah partai politik, memenuhi struktur partai politik, sudah saat nya juga mahasiswa untuk menjadi anggota parlemen.

    Mahasiswa sudah semestinya memperjuangkan hak-hak rakyat di parlemen tidak hanya di jalan-jalanan, bersorak-sorak hingga membakar ban di simpang jalan. Mahasiswa sebagai garda terdepan dan simbol perjuangan telah saat nya menunjukkan nilai-nilai dan sikap yang beretika, dan sudah saat nya pula mahasiswa memimpin negeri ini masuk melalui wadah partai politik. Walau saat ini masih kurangnya kesadaran mahasiswa untuk bergabung dan menduduki struktur pengurus parati, tapi setidaknya apa yang telah di contohkan oleh Partai Nasdem membuat banyak kesadaran terhadap mahasiswa-mahasiswa kita untuk ikut andil dalam kancah dan fenomena-fenomena politik baik di daerah maupun di pusat, seperti yang telah di ajarkan oleh pemimpin-pemimpin era Orde lama, para mahasiswa harus mengesampingkan konflik yang terjadi antar mahasiswa intra dan ektra kampus.

    Mari mahasiswa Indonesia untuk jangan pernah enggan berpolitik dan berpartai, karna menurut saya Politik tanpa bepartai adalah hal yang merugikan, berpartai tanpa berbakti adalah kemunafikan.

    *T. Noval Ariandi adalah Ketua Infokom Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Unimal dan Aktif di Liga Mahasiswa NasDem Kordinasi Komisariat Unimal

  • Dian Anugrah

    Artikel tentang Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tadulako yg setelah tamat menjadi Anggota Dewan dari Partai Golkar..

    Iqbal Andi Magga: Dari ‘Pulpen’ ke ‘Palu’
    Senin, 20 Oktober 2014 11:00 WIB
    Oleh Sriwahyuni
    Iqbal Andi Magga: Dari ‘Pulpen’ ke ‘Palu’Palu (antarasulteng.com) – Kalau dulu sering memegang pulpen, sekarang memegang palu. Pulpen sebagai alat utama seorang wartawan, sedangkan palu adalah peralatan penting seorang Ketua DPRD dalam mengambil keputusan pada sebuah sidang.

    Begitulah kira-kira gambaran peralihan profesi Muhammad Iqbal Andi Magga, wartawan yang kini menjadi Ketua DPRD Kota Palu.

    “Saya terjun ke politik karena panggilan jiwa,” kata politisi muda Partai Golkar kelahiran Palu, 21 Juni 1973 ini.

    Menjadi pemimpin lembaga legislatif di kota terbesar di Sulteng itu dianggapnya hal yang biasa karena sudah memiliki banyak pengalaman memimpin organisasi sejak duduk di bangku SMA, sampai universitas dan di dalam kehidupan bermasyarakat.

    Lelaki yang gemar berorganisasi ini pernah menjabat ketua di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), Wakil Sekretaris Senat Mahasiswa Universitas Tadulako (SMUT), kemudian Wakil Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Untad.

    Kemudian Wakil Sekretaris di KNPI Sulteng periode 2004-2009, Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia pada 2009-2014, Pengurus AMPI sejak 1999 hingga saat ini, MKGR dan Yayasan Merah Putih Palu, serta Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng.

    “Saya sudah paham sekali apa yang nantinya akan saya kerjakan khususnya dalam pengambilan keputusan. Saya sudah terbiasa mengambil keputusan yang bersifat kolektif,” ujarnya lekaki yang akrab disapa Eq ini.

    Terkait tugas pokoknya di DPRD, alumnus FH Untad ini mengatakan bahwa dirinya hanyalah wakil masyarakat. Tentunya jika ada hal yang berhubungan dengan Pemda dan kepentingan masyarakat yang berbeturan, menjadi tugas kami untuk memediasi, ujarnya.

    Menurut dia, kasus-kasus yang ada selama ini adalah akibat miskomusikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu dibangun pola komunikasi yang baik,” ujar mantan Pemred Mingguan Pelopor Karya, koran afiliasi Partai Golkar itu.

    Bagi mantan Direktur Perusda Palu itu, yang nomor satu dalam bekerja adalah kepuasan hati, bukan jabatan atau uang.

    “Kita akan puas saat apa yang kita kerjakan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

    Suatu ketika ia menulis soal pembebasan lahan warga di lokasi pembangunan pusat perbelanjaan Palu Plaza saat ini.

    “Warga yang merasa terbantu dengan tulisan saya, memberi segepok uang dalam amplop. Saya katakan, “tidak, saya sudah puas karena warga mendapat manfaat dari hasil kerja saya.”

    Ia pun berharap, sebagai Ketua DPRD, bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

  • Dian Anugrah

    Tentang Definisi Politik Mahasiswa Yang Kita Perdebatkan
    ISTIMEWA
    Ditulis oleh: Rizki Alfi Syahril

    Pemilihan raya (Pemira) untuk memilih Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala untuk masa bakti satu tahun ke depan akan dilaksanakan pada hari Senin (11/5) ini. Masa kampanye dan debat kandidat telah terlalui. Dan rupanya, proses politik yang biasanya kita dengar di dunia nyata, juga terjadi kampus. Misal adanya pengrusakan atau penghilangan beberapa atribut kampanye dari beberapa calon, adanya black campaign¸dsb.

    Tetapi, di antara semua hal yang terjadi, isu utama yang mengalir, yaitu bagaimana rupanya isu partai politik masuk kampus tetap menjadi isu utama yang digembor-gemborkan oleh beberapa calon untuk menjatuhkan calon lain yang ditengarai menjadi boneka dari sebuah partai politik. Isu ini telah berkembang selama beberapa periode kepengurusan Presiden Mahasiswa Unsyiah.

    Kampus Unsyiah, dengan lebih dari dua puluh ribu mahasiswanya, adalah lahan empuk dan menjadi rebutan bagi partai politik untuk mencoba mendulang suara dari kalangan intelektual muda itu. Kampus, dinilai sangat potensial untuk menjadi basis massa partai-partai politik.

    Pada debat kandidat Calon Presiden Mahasiswa yang dilaksanakan tahun 2008, saya teringat bagaimana jawaban Yanwar Fakhri (Capresma 2008) yang menjawab pertanyaan dari mahasiswa tentang bagaimana tanggapan Anda terhadap partai politik yang masuk ke kampus. Yanwar menjawab “ Fungsi mahasiswa ada dua. Yang pertama sebagai akademisi/intelektual yang menuntut ilmu di kampus, dan yang kedua sebagai masyarakat. Karena Fungsinya sebagai masyarakat, mahasiswa memiliki hak untuk berpolitik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bahwa setiap orang bebas mengeluarkan pendapat dan berorganisasi. Dan kita tidak boleh melarang seseorang untuk berpolitik, karena itu adalah Hak nya sebagai warga negara. Mungkin yang perlu kawan-kawan cermati, bahwa ketika dia di kampus, dia tidak boleh menyebarkan ideologi politiknya pada orang lain, karena Undang-Undang Pemilu juga melarang orang untuk berkampanye di lingkungan kampus”. Hal yang kemudian saya lihat perkembangannya selama dua tahun ini, isu ini tetap berkembang, karena pada dasarnya Partai lain tidak ada yang bisa mendapatkan massa sebegitu besarnya, selain partai yang dituding telah menitipkan kader-kadernya di lingkungan dakwah kampus.

    Ketika duduk dan berdiskusi dengan beberapa kawan, isu ini kembali mencuat dan menjadi diskusi dan debat yang menarik, yang kemudian mendorong saya untuk menuliskan opini ini. Mengapa hal ini saya lakukan ? Karena ada banyak hal yang hingga saat ini, rupanya masih luput atau abai untuk kita pikirkan bersama. Yang pertama tentu saja tentang Apa itu Definisi Politik.

    Saya harus membaca buku The Art of War karangan Sun Tzu, Zarathustra karangan Nietzche yang menjadi buku penggerak Hasan Tiro untuk memproklamirkan GAM di Gunung Halimun, membaca Das Capital dan Reason ini Revolt yang menjadi landasan berpikir kaum Marxian, Bayang Tak Berwajah karangan Subcomandante Marcos, In The Origin of Species karya Charles Darwin, Catatan Seorang Demonstran karya Soe Hok Gie, Di Bawah Bendera Revolusi karya Soekarno, Aksi Massa dan Madilog karya Tan Malaka, dan tentu saja buku tentang varian gerakan atau strategi politik yang pernah ada di dunia ini. Dan tak lupa juga, Alquran.

    Apa yang merisaukan saya tentang definisi ini?

    Saya termasuk orang yang percaya bahwa Hidup, bagaimanapun itu, adalah proses kita berpolitik. Proses bagaimana kita dapat mencapai tujuan kita, proses dimana kita menunjukkan eksistensi diri kita, dan proses kita untuk dapat bertahan.

    Bahkan, Alquran, juga menegaskan bahwa Tujuan manusia diturunkan ke bumi adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah atau imam, atau leader atau pemimpin adalah jabatan politik tertinggi yang sering kita Ributkan dan Kita Rebutkan.

    Salah satu tesis dari Bapak Evolusi kita, Darwin, yaitu bahwa bukanlah species yang terkuat dan terpandai yang akan menang dari proses seleksi alam,(menjadi the survivor), tetapi yang paling pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dapat menang dan bertahan!

    Dari proses pembentukan Kita (Selaku manusia), kita telah melakukan proses politik yang paling kejam yang pernah ada di bumi ini, yaitu penaklukan dengan cara membunuh lawan (bahkan bila mungkin, memnbunuh kawan).

    Dari ribuan sperma yang diproduksi dari Bapak Kita, hanya sebagian atau bahkan satu yang dapat bertemu dengan sel telur Ibu Kita, sehingga kemudian dapat membentuk Kita. Proses kejar mengejar, proses perjalanan sperma yang terjadi di saluran rahim Ibu Kita, tanpa kita sadari adalah sebuah proses politik yang paling purba!

    Bahkan pada awal penciptaan dunia juga sudah mulai dapat kita temukan prose politik itu, yaitu Lobby, Negosiasi, dan juga Persaingan.

    Adam kesepian di surga, dan dia meminta Allah untuk menciptakan seseorang untuk menemaninya.

    Hawa telah tercipta, dan sebagaimana kemudian terang diceritakan dalam Novel atau Film tentang Spionase khususnya Genre James Bond, bahwa wanita dengan segala daya tariknya, dapat meluluhkan hati pria, sehingga mau menuruti permintaannya!

    Dan Adam dan Hawa turun di bumi!

    Kemudian kita juga tentu masih ingat, bagaimana sejarah terus berkembang.

    Kita mengetahui tentang persaingan yang terjadi antara Habil dan Qabil untuk memperoleh pasangan istri yang juga adik kandungnya, yang juga menjadi sejarah pembunuhan yang pertama terjadi di bumi!

    Saya menjadi geli dan nyaris tertawa terbahak-bahak ketika kawan-kawan saya dan siapapun itu,yang apatis dan benci dengan apa yang namanya politik (seperti halnya Abang angkat saya yang tertawa ketika membaca buku karangan orang Jawa yang menuliskan tentang Aceh tetapi detail ceritanya Sangat Jauh dari Aceh).

    Mengapa ?

    Karena saya tidak mendapatkan sebuah pencerahan atau gagasan baru yang dapat kita perdebatkan, kecuali mengakui, bahwa yang mengatakan itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia katakan !

    Dalam sebuah buku kuno yang berjudul “Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa” yang saya temukan di pustaka tua di kampus Ekonomi, tertulis bahwa : “Tidak semua sarjana atau orang yang pernah duduk di perguruan tinggi dapat disebut sebagai intelektual. Karena syarat menjadi seorang intelektual yaitu sebagaimana yang dikemukakan olen Knopfelmacher :

    1. Intelektual adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi yang mempunyai pengetahuan setingkat dengan pengetahuan yang diberikan di pendidikan tinggi

    2. Mereka berminat pada masalah-masalah yang menyangkut nasib (destiny) manusia, yaitu masalah-masalah moral dan moral politik.

    3. Mereka mampu menyatakan prinsi-prinsip moral dan prinsip-prinsip politik mereka secara lisan maupun tulisan.

    Salah satu ciri khas kaum intelektual adalah sifatnya yang kritis. Karena ia hidup dalam dunia idea, maka kaum intelektual selalu melihat kekurangan dalam kenyataan dan selalu mau mengkritik dunia nyata, selalu menghendaki perubahan-perubahan dalam dunia nyata ke arah yang menghendaki harapan-harapan idealnya.

    Fremerey mengemukakan bahwa sebagai salah satu kelompok masyarakat mahasiswa mempunyai peranan yang penting sebagai kekuatan politik (political pressure group) karena sifatnya yang berikut :

    pekerjaannya yang luas, kebebasan atas keuangan dan keluarga, penyelesaiannya melalui sebuah jaringan komunikasi informal yang relatif dekat, sebaik control yang terbatas dari aktivitas yang dilakukan jajaran eksekutif. (Framerey, M. 1976)

    Lipset juga berpendapat bahwa mahasiswa dapat diperhitungkan sebagai kelompok yang punya kekuatan politik oleh karena :

    Mahasiswa sebagai sebuah lapisan sosial lebih responsif pada trend politik, untuk merubah suasana hatinya, kesempatan untuk melakukan aksi, daripada kelompok lain di dalam populasi. (Lipset & Altbach: 1969).

    Teranglah bahwa peranan mahasiswa dalam masyarakat oleh beberapa sarjana tidak dipandang hanya terbatas pada kritik atau kontrol sosial, melainkan lebih jauh lagi bisa merupakan kekuatan politik yang mampu merangsang terjadinya perubahan-perubahan sosial-politik di negara itu. Sehingga D. K. Emerson perlu mengingatkan :

    Bahaya yang besar ketika menulis tentang aktivitas politik mahasiswa di negara berkembang yaitu intensitas dan capaian kemenangan yang bisa mengaburkan kita pada ketidakhadirannya, kelemahan, dan tidak kurangnya kegagalan. (Fremerey, M. 1976).

    Pada dasarnya, saya adalah orang yang sangat tidak suka dan benci dengan keseragaman, (apalagi memaksa orang agar menjadi “tampak seragam” dengan kita), tetapi saya sangat suka dengan perbedaan yang terjalin dan terjaga dengan indah, sebagaimana Pelangi!

    Dan semoga kita tidak termasuk dalam jamaah yang hanya berdoa ketika musibah datang tanpa adanya keinginan untuk merubah keadaan!

    Sedikit saya kutip sajak karya Wiji Thukul dengan Judul Peringatan (1987) :

    Apabila usul ditolak tanpa ditimbang

    Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

    Dituduh subversi dan mengganggu keamanan

    Maka hanya satu kata : lawan !

    Episentrum, 27 April 2009.

  • Bukan Anak Forum

    Kok ANAK FORUM masih KEBAKARAN JENGGOT dengan media satu ini atau berita ini.

    JUSTRU HARUSNYA KAMI YANG KECEWA KEPADA ANAK FORUM.
    YANG MEMAKAI LABEL ISLAM UNTUK POLITIK DEMOKRASI !

    SEKARANG !
    PILIHAN ANDA HANYA DUA :
    MENGAKUI FORUM SEBAGAI SAYAP DARI PKS, SAYAP DARI IKHWANUL MUSLIMIN !
    ATAU !
    HAPUSKAN FORUM2 YANG ADA DI UNIVERSITAS ANDALAS !

    SAYA TUNGGU JAWABAN ANDA SAMPAI 31 AGUSTUS 2015 !

    KALAU TIDAK ADA JAWABAN !
    BERARTI ANDA LEBIH DARI SEORANG MUNAFIK !
    YANG MENJUAL NAMA ISLAM DEMI POPULARITAS SEMATA !

  • Bukan Anak Forum

    LIHAT APA YANG TERJADI SAMPAI TANGGAL 31 AGUSTUS.

    JIKA TIDAK ADA JAWABAN.

    SAYA SENDIRI YANG AKAN BERTINDAK !

    BUBARKAN FORUM !

  • Andri Satria Masri

    Saya adalah alumni Genta Andalas.

    Saya juga sangat anti jika kegiatan kemahasiswaan disusupi oleh Partai Politik.
    Jika kegiatan kemahasiswaan telah disusupi oleh kepentingan politik maka visi dan misi mahasiswa telah tercemar oleh kepentingan politik tertentu.

    Mahasiswa itu harus independen secara etis dan independen secara organisatoris.
    Indpenden etis adalah independen secara pribadi tidak terkontaminasi oleh kepentingan pihak lain dalam menerapkan visi dan misinya di kampus. Independen organisatoris adalah independen secara kelembagaan, bahwa dia tidak terlibat oleh partai politik yang jelas-jelas mengusung kepentingan golongan tertentu.

    Sekaitan dengan berita yg ditulis Genta, saya tidak melihat Genta menyebarkan isu yang tidak bertanggung jawab. Genta hanya melaporkan hasil wawancaranya dengan calon Presma BEM Unand. Jika saja Genta tidak lagi menghormati Kode Etik Jurnalistik maka saya sebagai alumni Genta akan turut memprotes kepada pihak Genta melalui Pimpinan Redaksi tentunya.

    *Mantan Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi Genta Andalas (1996-1997)

Tinggalkan Komentar

scroll to top