siloammmPro dan kontra mewarnai rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Siloam di kota Padang. Peluang besar investasinya memberikan kemungkinan peningkatan pendapatan daerah. Namun disisi lain, masyarakat juga mengkhawatirkan adanya celah perusakan terhadap adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Hal tersebut terkait isu kristenisasi yang meluas di tengah masyarakat. Maraknya isu ini didasari informasi bahwa James T. Ryadi, sang pemilik Super Block Lippo Group  merupakan seorang misionaris kristen internasional.
Lippo Group sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dan perdagangan ini rencananya akan membangun rumah sakit swasta, hotel, pusat perbelanjaan dan sekolah di kota Padang. Daerah Khatib Sulaiman dipilih menjadi lokasi pembangunan RS ini. Meskipun peletakan batu pertamanya telah dilakukan sejak 10 Mei 2013 lalu, masyarakat masih memiliki beragam pendapat dalam menanggapi pembangunan RS Siloam di kota Bingkuang.
Sejumlah aksi telah dilakukan oleh organisasi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan penolakannya terhadap RS Siloam. Dalam barisan tersebut ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Minangkabau Indonesia (KAMMI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) dan PBHI. Mereka gencar menghimpun dukungan untuk mematahkan persetujuan Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait pembangunan tersebut, terutama pada mahasiswa.

Peluang Investasi Terhambat Isu Kristenisasi
Pemerintah kota Padang melalui Sekretaris Daerah (Sekda), H. Syafril Basyir, S.H.  menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik siapapun yang berminat menanamkan modalnya di kota ini. Menurut Sekda, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Padang tidak memadai. Sebanyak 65 % dari 2.2 trilyun APBD per tahun dihabiskan untuk belanja pegawai. Hanya 35 % yang bisa dimanfaatkan untuk belanja publik dan pembangunan.
“Makanya walikota gigih mencari investor ke luar. Untuk mendekati Lippo Group saja kita butuh dua tahun. Akhirnya dia sekarang mau membeli tanah di kota Padang. Coba bayangkan, sekitar tiga ribu lapangan pekerjaan  terbuka dari investasi ini. Selain itu, mereka juga sudah berkomitmen akan menyerap  96 % tenaga kerja dari putra daerah Minangkabau,” tutur Syafril.
Terkait hal diatas, Buya Gusrizal Gazahar dalam tulisannya yang berjudul “Kami Harus Bicara, Investasi Itu Adalah Selubung Permurtadan” menjelaskan alasan dirinya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar bidang fatwa menolak pembangunan RS Siloam. Kecemasan MUI Sumbar terkait isu kristenisasi berawal dari kasus penyebaran misionaris Kristen di berbagai daerah, misalnya Pariaman. Peristiwa tersebut terjadi  saat gempa bumi (30/09) empat tahun lalu. Sesuai tulisannya, Buya Gusrizal ketika ditemui di ruangannya di Masjid Nurul Iman pada (26/11) mengingatkan masyarakat agar selektif dalam menerima investasi. “Jangan sampai mengejar kemegahan duniawi dengan menjual akhirat karena itu adalah suatu kedunguan,” tulisnya.
Pernyataan yang serupa dilontarkan oleh Reski Nathalia. Mahasiswi jurusan Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2009 ini berujar, “Saya bukan orang Minang. Tapi ketika RS Siloam akan didirikan disini, saya sangat tidak setuju.  Ini bukanlah pilihan yang tepat. Ingat, Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai identitas Minang jangan sampai hilang.”
Adanya kemungkinan isu kristenisasi yang diangkat ke permukaan oleh para pihak yang kontra dengan Siloam disayangkan sejumlah pihak. “Rumah sakik tu se alun tagak lai, baa pulo awak bisa negatif jadinyo,” ungkap Ira, staf Kabid Tata Bangunan kota Padang.
Ayu, salah seorang mahasiswi jurusan Sosiologi Unand berujar, “Nggak ada salahnya RS Siloam dibangun di kota Padang. Menurut saya, orang-orang yang menolak belum bisa menerima keanekaragaman masyarakat Indonesia. Bagaimanapun, Kristen juga sebagai agama yang sah di Indonesia.”
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ayes. Menurut mahasiswi jurusan Kimia ini, tidak semua pemeluk agama Kristen mengkristenisasi pemeluk agama lain. “Kalau mau membangun rumah sakit, menurut saya bangun saja apalagi rumah sakit ini pasti alat-alatnya lebih lengkap,” tambahnya.
Disisi lain, Ayu menekankan adanya banyak keuntungan yang bisa diperoleh melalui pembanguan RS Siloam. Salah satunya, RS tersebut memiliki alat-alat medis yang lebih lengkap. Hal senada diungkapkan Asnidar, salah seorang warga kota Padang. “Rumah sakik yang ka dibangun ko kan canggih, indak samo jo rumah sakik yang ado di daerah awak kini ko, masyarakat awak indak paralu barubek ka lua nagari lai do, “tuturnya.
Selain itu, Romo Alex sebagai pemuka agama Katolik (pastor) di Keuskupan Padang mengatakan masalah kemanusiaan jauh lebih penting daripada hal lain. “Selama ini, masyarakat Padang jika berobat, perginya ke Malaka. Jadi apa salahnya jika kita melihat kinerja dari RS ini?” tuturnya.
Irwan,  Kabid Tata Bangunan kota Padang berharap masyarakat lebih membuka mindset terkait isu kristenisasi. “Negara kita bukanlah negara Islam. Katakanlah hal itu (kristenisasi-red) benar. Tapi bukankah negara kita sesuai pasal 29 UUD 1945 mendukung kebebasan beragama? Jika ada hal-hal yang melanggar atau mengganggu kebebasan beragama, berarti melanggar hukum. Kita bisa mengajukan untuk diproses secara hukum,” ungkapnya.
Daripada dihambat isu kristenisasi, Irwan menyarankan masyarakat kota Padang memproteksi lingkungan. “Rapuh sekali kita bila adanya isu kristenisasi membuat kita mundur dari kemungkinan pengembangan kota Padang. Kalaupun terjadi permurtadan, hal itu tergantung keimanan masing-masing orang. Kita tak bisa melarangnya sepanjang memang dari dalamnya sendiri tanpa paksaan orang lain ingin murtad,” tambahnya. Asnidar juga berpikiran sama. “Masyarakat  minangkabau ko indak samo jo urang lain yang mudah di pengaruhi, Urang bodoh yang bapikia mode itu (isu kristenisasi-red), tergantung keimanan awak,” katanya.
Dedi Juliansah S.E., M. Si, dosen fakultas Ekonomi Unand mengakui beratnya pembangunan RS Siloam oleh investor asing. Hal ini disebabkan kentalnya budaya masyarakat Padang. Misalnya  birokrasi yang sulit untuk  pelepasan lahan serta pembayaran uang lahannya kepada masyarakat sekitar dan ninik mamak. “Jadi, inilah yang menjadi masalah untuk berinvestasi  di daerah Minang ini. Kalau memang RS tersebut jadi dibangun pastinya akan memberikan dampak berupa peningkatan pendapatan daerah,”tambahnya.
Menurut Auliya, RS besutan perusahaan asing ini pastinya akan memberikan pelayanan yang terbaik, dan bukan tidak mungkin nantinya masyarakat akan beralih ke RS ini. Namun mahasiswa fakultas Ekonomi ini juga ingin pemerintah mempertimbangkan imbas persaingan RS Siloam terhadap RS lain di Kota Padang agar tidak ada pihak yang dirugikan ke depannya.
Di sisi lain, Irwan menilai investasi Siloam ini bagus. Kedatangan investor ini akan menyerap lebih kurang 3000 tenaga kerja. Peralatan kesehatan, tenaga perawat dan tenaga dokter jadi lebih meningkat. Apalagi ada tren dalam masyarakat terkait kebiasaan berobat di Malaka.
Staf Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Indra S.Kom dalam perbincangan seputar polemik R. Siloam pada (11/11) berkata,”Dari segi kesehatan menurut ambo rancak, tapi pasti ado nilai plus dan minus. Kalau plusnyo samakin banyak rumah sakik samakin banyak pelayanan untuk urang sakik, tapi kalau minusnyo, misalnyo biayanyo murah alun tantu baa kualitas pelayananyo lai,” jelasnya.  Indra menambahkan jika pembangunan Siloam ini akan membuka harapan mahasiswa lulusan bidang kesehatan untuk bekerja disana.
Selain itu, Ferli, pemuda sekitar Khatib Sulaiman juga mengungkapkan hal serupa. “Awak sebagai pemuda disiko hanyo berharap, bisa dapek karajo kalau rumah sakik ko jadi di bangun,” jelasnya. Mengenai pemurtadan (kristenisasi), menurutnya itu tergantung keimanan seseorang.
Pendirian RS Siloam Langgar Perda, Benarkah?
Peraturan Daerah (Perda) kota Padang No.4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Padang tahun 2010 – 2030 berisi aturan mengenai pengaturan kawasan daerah. Menurut pasal 70, Jl. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman merupakan kawasan perkantoran pemerintah provinsi. Hal inilah yang mendasari pihak kontra menolak pembangunan RS Siloam karena dianggap tidak sesuai dengan Perda. Padahal, dalam pasal 69 telah dijelaskan mengenai kawasan perdagangan dan jasa.
Aspek lokasi pendirian bangunan RS Siloam yang berada di Khatib ini menjadi alasan pihak  KAMMI menolak pembangunannya.  Menurut Jimmy, ketua KAMMI, Lippo Group telah melanggar pasal 69 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang tidak menaati tata ruang yang telah ditetapkan maka dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun”. Wilayah disekitar Khatib akan dijadikan lokasi pengembangan pembangunan pemerintah Padang. Dengan akan dibangunnya RS Siloam, tentu akan mengubah dan melanggar salah satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala bidang (Kabid) Tata Bangunan, Irwan S.T.   pun berkomentar.  “Jika Khatib Sulaiman bukan kawasan perdagangan coba perhatikan lagi. Disana ada rumah makan, showroom mobil. Jika itu salah, dari dulu seharusnya menjadi masalah. Itu baru yang kasat mata. Tidak mungkin kawasan perkantoran saja semuanya. Ada floating zone yaitu kawasan yang berkembang. Artinya, bangunan yang berkolerasi dengan suatu kawasan tersebut boleh dibangun,” jelasnya.
Menanggapi adanya isu pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait Perda tersebut, Sekda kota Padang, H. Syafril Basyir, S.H., menegaskan bahwa izin pembangunan RS Siloam telah sesuai prosedur. “Masa kita (pemko-red) yang buat Perda, kita sendiri juga yang melanggar,” tambahnya.
Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2012, pembangunan RS Siloam sudah memenuhi peraturan tersebut. “Kami dari bidang tata bangunan akan mengurus masalah izin memberikan dokumen. Sebelum kabid tata bangunan memasukkan bangunan ke suatu lahan, ada planning kota. Mulai dari bentuk bangunan, lahan parkir dan sebagainya. Kemudian, tata ruang akan memrosesnya. Kawasan apa, peruntukan apa, siapa yang mengajukan, semua data-datanya harus dipenuhi untuk memperoleh IMB. Untuk Siloam ini, IMBnya sudah terpenuhi,” ungkap Irwan.
Hal senada diungkapkan oleh Ira, salah seorang staf bidang tata bangunan. Menurut alumni Fakultas Teknik Unand ini, tidak ada masalah dari segi IMB untuk RS Siloam. Rekannya sesama staf bidang tata bangunan, Yola juga sepakat bahwa IMB yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang, Tata Bangun dan Perumahan Kota Padang tentunya mempertimbangkan peraturan yang ada.
“Aturan IMB untuk RS Siloam tidak menyalahi Perda No. 4 tahun 2012. Rekomendasi dari pihak Badan Pengawas Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) sudah ada. Sementara melengkapi data, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Siloam akan diproses oleh Bapedalda.
Terkait protes KAMMI bahwa persetujuan Amdal Siloam belum didapatkan, Irwan menyatakan bahwa Amdal bukanlah harga mati karena masih bisa diperbaiki dan dilengkapi jika ada dokumen yang kurang. Selanjutnya, Irwan menegaskan bahwa dirinya sebagai penanda tangan plang IMB tidak mungkin sembarangan mengeluarkan izin.

Masyarakat Jangan Mudah Terprovokasi
Menurut Sekda kota Padang, permasalahan RS Siloam bersumber dari persaingan bisnis beberapa pihak. Pemberitaan dari media tidak berimbang sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat mengetahui kebenaran terkait pembangunan RS Siloam. Hal yang sama diungkapkan Wel. Mantan Ketua HMI Komisariat Teknik Pertanian Unand ini menuturkan adanya persaingan bisnis dalam pembangunan RS Siloam. “Itu yang saya dengar dari masyarakat sekitar saya terkait pihak yang pro Siloam. Kalau untuk pihak kontra, mereka umumnya menekankan pada isu kristenisasi,”jelasnya.
Irwan, Kabid Tata Bangunan berharap masyarakat dan mahasiswa dapat berpikir jernih dan rasional, punya prinsip dalam hidupnya agar tetap tegar dan tidak mudah terombang-ambing oleh isu yang berkembang dalam masyarakat. “Silahkan masyarakat membuat analisis keuntungan dan kerugian pembangunan RS Siloam di kota Padang. Masukkan segala aspek. Cubo, pasti banyak keuntungan dibandingkan kerugiannyo,”ungkapnya.
Yunis, seorang mahasiswa Fakultas Farmasi angkatan 2011 berharap pihak yang berwenang saling bermusyawarah dan memikirkan baik dan buruknya RS Siloam dengan matang. Sebagai mahasiswa, dirinya berharap yang terbaik bagi kota Padang.
“Kita sebagai mahasiswa, ketika akan ada kemungkinan terburuk yang akan terjadi bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?” tegas Jimmy. Lagipula, penolakan masyarakat terhadap pembangunan RS Siloam di kota lain tidak berhasil karena tidak dilakukan secara kompak dan terintegrasi. Hal itulah menurut Jimmy yang membuat Lippo berhasil mencanangkan tujuannya di beberapa tempat tersebut.
Mengenai anggapan tidak adanya sosialisasi dari Pemko Padang terkait alasan mereka menyetujui pembangunan RS Siloam, Sekda membantah hal ini. “Kita sudah sering sosialisasi ke masyarakat pada setiap pertemuan antara walikota dengan masyarakat. Konferensi sudah entah berapa kali. Malah sudah ada 13 wartawan yang kami persilahkan untuk menuliskan berita tentang kebenaran isu kristenisasi Siloam. Tidak hanya di Padang, tapi juga di Tangerang, Palembang dan daerah lain. Faktanya, tidak ada kristenisasi. Lagipula, tidak mungkin Pemko membiarkan masuknya sesuatu yang dapat mengganggu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,”jelasnya.
Di sisi lain, Jimmy menyayangkan pengambilan keputusan terkait pembangunan RS Siloam diputuskan oleh segolongan tertentu. Padahal beberapa pemegang kekuasaan di Ranah Minang seperti ulama, kaum adat, cadiak pandai menolak keberadaan Lippo group. Keputusan tersebut telah dituangkan secara tertulis bahkan telah disampaikan pada Pemprov kota dan DPRD. “Kita ini ranah minang, ninik mamak, cadiak pandai, dan pemerintah harus bermusyawarah dalam memimpin,” tambah Jimmy.
Hal serupa dinyatakan oleh Apryandi, Gubernur BEM Fakultas Farmasi. Kalau sebagai orang Minang ibarat tigo tungku sajarangan. Walaupun walikota memberi kebijakan, tetapi haruslah kita mendengarkan pertimbangan alim  ulama dengan pemangku adat. Walikota seharusnya juga mau duduk bersama tigo tungku sajarangan untuk membahas tentang ini,” tuturnya.
Selanjutnya, menurut Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Era Purnama Sari, isu penolakan RS Siloam dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memrovokasi agar dapat menggagalkan pembangunan rumah sakit tersebut.  Pihak LBH merasa aneh pembangunan  RS Siloam di Padang oleh grup Lippo ditolak oleh beberapa kalangan. Penolakan ini sebenarnya tidak masuk akal. Pendirian rumah sakit merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Apalagi tujuan pendirian rumah sakit bertujuan sangat mulia, yaitu untuk membantu masyarakat mendapat layanan kesehatan yang lebih baik disamping mengurangi jumlah pengangguran di Kota Padang.
Lebih lanjut menurut Era ketika diwawancarai pada (07/11) lalu, beberapa keterangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kecurigaan kelompok tertentu yang menyatakan bahwa pendirian rumah sakit Siloam membawa misi tertentu merupakan pemikiran yang dangkal. RS Siloam sendiri mempunyai visi yaitu berkualitas internasional, menjangkau untuk membantu program pemerintah “memperkecil rasio penduduk dan tempat tidur”, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelayanan sepenuh hati. Dari visi misinya saja sudah jelas tak ada yang mesti di curigai. <  Tim