Uang Kuliah Tunggal (UKT) akhir-akhir ini menjadi perbincangan panas dikalangan civitas akademika seluruh kampus di Indonesia, tak terkecuali Unand.Kebijakan ini mengatur tentang regulasi seluruh pembayaran uang kuliah yang dibeblankan kepada mahasiswa untuk diringkas menjadi satu kali pembayaran tiap semester hingga lulus. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013, kebijakan ini akan diterapkan pada tahun akademik 2013/2014 untuk mahasiswa baru program S1 (reguler) dan D3 (reguler).

UKT adalah jumlah biaya yang diperlukan unuk menghasilkan seorang sarjana pada suatu program studi yang dirata-ratakan per semester tanpa adanya pungutan lain selain pembayaran tertentu seperti uang praktikum dan lain sebagainya.UKT ditentukan berdasarkan level kemampuan ekonomi masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan program studi (prodi) baik eksakta maupunsosial. Kemampuan ekonomi mahasiswa dibagi atas lima level dari yang terendah hingga yang tertinggi yaitu level satu hinggalevel lima. Tarif UKT tersebut ditentukan sesuai dengan kebutuhan, yang dilihat dari tujuh komponen pengisian terdiri dari penghasilan ayah dan ibu, jumlah tanggungan orang tua, kepemilikan rumah, luas rumah, listrik, telepon, dan kendaraan.Sedangkan perbedaan pembayaran UKT jika dilihat antar prodi, prodi eksaktalebih mahal dibanding prodi sosial dikarenakan adanyauang pratikum.Penetapan kelompok UKT tersebut didasarkan dari data yang diperoleh dari pra-pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2013/2014.

 

Asal mula UKT

Pada sistem sebelumnya setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerapkan uang pangkal, dimana setiap fakultas danuniversitasberbeda-beda.Ada perbedaaan yang signifikan antara mahasiswa regular dengan yang non regular. Seperti yang dicontohkan oleh wakil rektor satu, untuk  mahasiswa reguler kedokteran membayar 6 juta, sedangkan non regular membayar 70 juta. Ini merupakan biaya yang cukup mahal dan tidak jelas pengalokasian dananya.Tentunya membutuhkan pertanggungjawaban yang besar ke publik.Oleh sebab itu pemerintah menginginkan semua anggaran dana untuk sebuah PTN bisa dipertanggungjawabkan dan juga memberi kejelasan kepada orang tua mahasiswa berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan anaknya untuk kuliahsampai  wisuda.

Pihak dari DirjenDikti pun kurang menyetujui dengan biaya kuliah yang ditetapkan oleh PTN tanpa adanya dasar yang jelas. Hal itu bertentangan dengan tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendidik masyarakat.Dengan itu akhirnya pemerintah mengkaji dan menghitung biaya seseorang untuk tamat dari sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh  Ir. Febrin Anas Ismail. MT selaku wakil rektor I. “Intinya Dikti itu agak kurang setuju melihat perguruan tinggi besar membikin biaya sesuka-sukanya,ada seratus juta, lima puluh juta. Orang tua juga bingung dengan biaya kuliah itu, apalagi perguruan tinggi yang besar dibesar-besarkan biayanya, kayak pergururan tinggi itu milik orang-orangkaya saja, nah akhirnya pemerintah mengambil cara untuk menurunkan biaya itu melalui UKT ini,” jelasnya.

 

 

Pada 7 Februari 2013, enam mahasiswa Universitas Andalas yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan (FPP) mengajukan judicialreview terhadap UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) di Mahkamah Konstitusi. Bersama dengan Komite Nasional Pendidikan (KNP), keenam mahasiswa ini pun mengkaji berbagai pasal dalam UU Dikti yang dinilai mengandung rasa diskriminasi dan komersialisasi dalam pendidikan.

Ada beberapa pasal yang dianggap memiliki ketimpangan terhadap tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi untuk kemajuan pendidikan, yaitu Pasal 64 tentang Otonomi Kampus, Pasal 65 tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Negeri (PPTN) Badan Hukum  mengenai pemisahan awal kekayaan negara dengan kekayaan perguruan tinggi, sertaPasal 73 tentang Seleksi Mahasiswa Baru yang memungkinkan kampus membuka banyak jalur untuk menerima mahasiswa baru sebanyak mungkin.

Bermula dari judicialreview inilah Undang-Undang Dikti dianggap semakin mengkomersilkan kampus dengan adanya sistem kelas reguler, non-reguler/jalur mandiri, kelas internasional, dan lain-lain.Banyak mahasiswa yang membayar lebih mahal dibandingkan dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur SBMPTN, namun fasilitas yang mereka dapatkantidak berbeda denganmahasiswa lainnya.Untuk itu pemerintah berinisiatif menumpas kekhawatiran mahasiswa tersebut melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013 dan 305/E/T/2012 tertanggal 5 Februari 2013.Surat edaran tersebut menghimbau seluruh Perguruan Tinggi Negeri untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru program S1 dan D3 reguler.Selain itu Dirjen Dikti juga menghimbau pimpinan PTN untuk tidak menaikkan SPP pada tahun akademik 2013-2014. Melalui sistem UKT, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang semula berjumlah Rp. 1,5 triliun menjadi Rp. 2,7 triliun. Dengan demikian, pemerintah ingin menekan praktek diskriminasi pendidikan yang selama ini ternyata menjadi “momok” dalam dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi negeri.

UKT merupakan sistem pembayaran uang kuliah tanpa adanya uang pangkal, dimana uang pangkal yang dahulunya dibayar diawal, mulai saat ini digabung dan dibagi dalam SPP per semester dengan bantuan BOPTN.Terkait UKT, Rektor Unand,Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA menyampaikan telah menerima keputusan Dirjen Dikti tentang UKT tahun 2013 per-mahasiswa per semester untuk masing-masing fakultas di lingkungan Unand pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2013 yang lalu. Sesuai dengan instruksi Dirjen Dikti dalam penyerahan UKT Unand kepada Wakil Rektor II tanggal 18 Mei 2013 di Kantor Dirjen Dikti bahwa UKT hanya berlaku untuk mahasiswa baru tahun 2013 dan bagi mahasiswa lama tetap berlaku seperti sekarang. Kemudian petunjuk teknis untuk sistem UKT ini diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi.UKT Unand untuk mahasiswa baru 2013 lebih rendah dari pada yang telah ditetapkan Dirjen Dikti untuk wilayah I (Sumatera).

 

 

Apa Landasan Hukum UKT dan Perumusannya

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan dua hal yakni menghapus uang pangkal serta menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 dan D3 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Sebelum muncul surat edaran tersebut, Dirjen Dikti juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran lainnya yang masih berhubungan dengan UKT. Pada 4 Januari 2012, Dikti mengeluarkan Surat Edaran No.21/E/T/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, menyusul Surat Edaran lainnya No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah, dilanjutkan dengan Surat Edaran No. 488/E/T/2012 tertanggal21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi.

Kebijakan UKT pada dasarnya merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Undang – Undang Perguruan Tinggi (UU PT) yang terbit pada Agustus 2012. Salah satu bukti kuat bahwa UKT merupakan implementasi dari UU PT adalah tentang perumusan penentuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dipengaruhi oleh indeks yang tertuang pada Pasal 88 ayat 1yang menyatakan “BKT merupakan nominal biayakuliah (sebenarnya) yang diperoleh dari rata-rata unit cost Perguruan TinggiNegeri (PTN) dikalikan dengan K1, K2, dan K3yang masing-masing merupakan indeks dari capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi (prodi), dan tingkat kemahalan wilayah.”

 

Sosialisasi UKT

Pengenalan terhadap UKT di Unand telah dilaksanakan pada Rabu (29/5) di Convention Hall Universitas Andalas yang dihadiri para petinggi universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa(BEM-KM)Unand dan mahasiswa di lingkungan kampus Unand. Kegiatan ini juga bertujuan untuk merealisasikan tuntutan mahasiswa tentang sosialisasi UKT dan transparansi dana UKT, yang nantinya akan dikeluarkan oleh setiap mahasiswa.

Sedangkan untuk mahasiswa baru, pihak Unand baru akan mensosialisasikannya ketika Bakti. Hal itu tentu suatu tindakan yang terlambat untuk mahasiswa baru. Akibatnya ada mahasiswa yang tidak mengerti cara mengisi data ketika pra pendaftaran.

”HARAP DIISI DENGAN SEJUJUR-JUJURNYA. JIKA NANTI DIKETAHUI DATA TIDAK JUJUR AKAN DIBATALKAN KELULUSANNYA DI UNAND.”Kurangnya informasi yang didapat oleh mahasiswa baru membuat mereka asal mengisi data. “Ada kasus mahasiswa baru yang mengisi data pada level lima, dengan alasan kalau tidak diisi takut tidak diterima di Unand. Ternyata dia anak seorang petani, orang tua mahasiswa tersebut menjerit harus membayar uang kuliah yang begitu mahal,” ungkap Febrin memberikan satu contoh kasus yang terjadi akibat kurang pahamnya mahasiswa baru tentang UKT.

Hal senada juga dikatakan oleh Yulia, salah satu mahasiswa baru FMIPA.“Saya tidak tahu dengan UKT, ketika di facebook ada informasi dari BEM-KM Unand bahwa ada posko pengaduan, saya langsung dari kampung pergi kesini untuk mencari tahu tentang UKT,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh Mardiansyah, Menteri Litbang dari BEM-KM Unand. “Belum meratanya sosialisasi yang dilakukan Unand baik itu kepada mahasiswa maupun masyarakat sekitar sehingga tidak semuanya mengisi fomulir Pra Pendaftaran ” ungkapnya. Selain BEM, UKM PHP juga angkat suara terhadap kisruh UKT. “Saat ini Mendikbud terkesan memaksakan kehendak dalam pemberlakuan UKT ini.Pihak Unand didesak untuk menerapkan UKT berdasarkan surat edaran Dikti, sedangkan Unand belum siap untuk itu” ungkap Yudi Fernandes, Ketua UKM PHP Unand.

 

Perhitungan UKT

            Berdasarkan peraturan menteri (Permen) mengenai UKT diserahkan kepada PTN memang berbeda, sesuai dengan perhitungan dana yang dibutuhkan selama kuliah. Dalam penerapannya UKT Unand paling rendah untuk wilayah Sumatera I. Hal ini dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat.UKT terdiri dari SPP, Registrasi, Pratikum, ESQ, BAKTI, wisuda dan transportasi.UKT dibayarkan tiap semester yang diikuti oleh mahasiswa meskipun masa studinya berlebih.

“Perhitungan UKT diambil dari total biaya kuliah selama  4 tahun ( sampai wisuda ) dibagi delapan maka dapatlah angka per semester. Perhitungan itulah mahasiswa membayar tiap semesternya” ungkap Febrin.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UKT merupakan implementasi dari UU PT adalah tentang perumusan penentuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dipengaruhi oleh indeks yang tertuang pada Pasal 88 ayat 1 yang berbunyi BKT merupakan nominal biaya kuliah (sebenarnya) yang diperoleh dari rata-rata unit cost Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dikalikan dengan K1, K2dan K3 yang masing-masing merupakan indeks dari capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi (prodi), dan tingkat kemahalan wilayah.

UKT per mahasiswa per semester untuk mahasiswa baru bervariasi untuk setiap fakultas di lingkungan Unand mulai dari yang terendah dan sampai yang tertinggi. Menurut surat Dirjen Dikti Nomor: 272/E1.1/KU/2013 menetapkan bahwa dalam penyusunan UKT dibagi atas 5 kelompok/level yaitu terendah (level 1) dan tertinggi (level 5). Level 1 diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai buruh atau berpenghasilan tidak tetap atau PNS golongan I dengan tarif Rp 500.000. UKT terendah hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak tertampung dalam skema Bidikmisi yang dialokasikan untuk Unand.Level 2 diberikan kelonggaran untuk mahasiswa dengan ciri orang tua PNS golongan II, karyawan swasta atau wiraswasta yang berpenghasilan setara PNS golongan II.Level 3 diberikan kepada mahasiswa dengan ciri PNS Golongan III, karyawan swasta atau wiraswasta yang berpenghasilan setara PNS golongan III.Kemudian level IV diberikan kepada mahasiswa dengan latar belakang orang tua PNS Golongan IV, karyawan swasta atau wirausaha yang berpendapatan setara dengan PNS golongan IV.Sedangkan untuk level V diberikan kepada mahasiswa yang kedua orang tuanya  bekerja sebagai PNS Golongan IV atau jika diakumulasikan gaji orang tuanya lebih dari 7 juta rupiah.

Menurut Prof. Dr. Herri, SE, MB selaku Wakil Rektor II Unand menentukan level tarif UKT berdasarkan data yang diperoleh dari Pra Pendaftaran Mahasiswa Baru, kemudian dari data tersebut akan didapatkan langsung level yang akan dibayarkan sesuai tarif yang telah ditentukan. Penentuan level berdasarkan hasil pengisian data pada portal pra pendaftaran. Memang mahasiswa yang tidak mengisi diberlakukan sistem langsung dikenakan level 5, kalau tidak diletakkan kepada level 5 tidak ada dasar bagi Unand untuk meletakkan terhadap level yang sesuai karena tidak ada data yang diterima dari data pra pendaftaran.

 

 

 

 

Biaya Kuliah Tunggal Per Fakultas 2013/2014

No

Nama Fakultas

Biaya Kuliah Tunggal

1

Ekonomi

Rp. 5.077.000,00

2

Farmasi

Rp. 12.694.000,00

3

Ilmu Budaya

Rp. 5.077.000,00

4

Ilmu Sosial dan Politik

Rp. 5.077.000,00

5

Kedokteran

Rp. 12.694.000,00

6

Kedokteran Gigi

Rp. 12.694.000,00

7

Keperawatan

Rp. 12.694.000,00

8

Kesehatan Masyarakat

Rp.8.936.000,00

9

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Rp. 6.499.000,00

10

Pertanian

Rp. 8.936.000,00

11

Peternakan

Rp. 6.499.000,00

12

Teknik

Rp. 8.936.000,00

13

Teknologi Informasi

Rp. 5.077.000,00

14

Teknologi Pertanian      Rp.   8.936.000,00

 

Dari data penetapan tarif masing-masing fakultas yang telah dipublikasikan oleh Unand, Fakultas bidang kesehatan merupakan fakultas dengan tingkat pembayaran kelompok UKT termahal dibandingkan dengan fakultas lainnya.Seperti tingkat pembayaran level V untuk Fakultas Kedokteran sebesar Rp. 11.000.000, Fakultas Kedokteran Gigi sebesar Rp. 11.000.000 dan Fakultas Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 7.000.000.Fakultas dibidang kesehatan mahal dikarenakan uang pratikum dan kegiatan pratikum mahasiswa yang rutin.

Sedangkan dibeberapa fakultas dibidang sosial dengan tingkat pembayaran level V seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Imu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik relatif sebesar Rp. 2.700.000. Namun tarif levelIsemua fakultas di Unand relatif sebesar Rp.500.000.

 

“Bagi mahasiswa yang melebihi masastudi, dia diwajibkan tetap membayar biaya kuliah sesuai dengan sistem UKT, pemerintah tidak akan mensubsidi dana, salah sendiri kenapa lama tamat,” terang wakil rektor I saat ditanya mengenai mahasiswa yang melebihi waktu yang ditentukan untuk tamat.

 

Tepat Sasaran atau Tidak ?

Sekitar 300 mahasiswa baru yang telah melakukan pra pendaftaran atau tidak melakukan pra pendaftaran, tidak sesuai dengan pendapatan orangtuanya terhadap kelompok UKT yang diterima.Menyikapi kesalahan dalam penetapan tarifUKT, BEM menyediakan posko untuk mendampingi mahasiswa baru dan orang tuanya, dalam menyampaikan keluhan serta memberikan pelayanan untuk antisipasi ataupun solusi terhadap kesalahan tarif UKT.

Reni, salah satu orang tua mahasiswa baru merasa keberatan karena anaknya mendapatkan level V. “Kami sekeluarga menangis, mengetahui bahwa pengisian data pra pendaftaran anak saya diletakkan di level V, padahal pas pengisian semuanya kisaran level II dan III tapi pada blangko rumah tertera level V kemudian penentuan terakhir tetap level V. Anak saya bilang dia tidak mau kuliah jika membayar Rp. 11.000.000, anak saya lulus di kedokteran Unand” tuturnya.Reni berharap adanya penurunan tarif UKT dari level V ke level yang sesuai dengan pendapatannya. Adanya posko yang dibuat oleh BEM membantu Reni untuk menyampaikan keluhannya.

Hal senada juga diungkapkan Rici, mahasiswa baru Fakultas Farmasi Unand yang mendapatkan level III, UKTnya sebesar Rp.2.500.000. “Orang tua saya, pekerjaannya pedagang sembako dan tanggungan empat orang. Menurut sayalevel III itu kurang pas, belum lagi uang bus sebesar Rp.300.000 dan asrama Rp.1.600.000. Semoga saja ada penurunan level, tujuan saya ke BEM untuk menanyakan apakah bisa diturunkan atau tidak,” ujarnya.

Berbeda dengan yang diungkapkan sebelumnya, Ika Nocifera mengatakan“ Saya tidak keberatan diletakkan di level 5 karena saya merasa hal itu sesuai dengan pendapatan ayah. Ayah saya kebetulan adalah dosen di Fakultas Pertanian Unand,” ujar Mahasiswa baru jurusan Agribisnis ini.

 

 

 

Dampak dari UKT

Ir. Febrin Anas Ismail.MT menuturkan “UKT bermanfaat untuk memberi kepastian kepada orang tua mahasiswa tentang jumlah biaya pendidikan yang harus dibayar setiap semester dan mempermudah masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayar oleh masyarakat.”

Sebagai sebuah perguruan tinggi negeri yang merupakan unit atau organ dari Dikti, maka Unand harus tunduk dengan program yang dicanangkan Dikti.“Kita sebagai unit seluruh PTN berada dibawah dikti,ya kita mau protes atau tidak protes percuma, toh uang kita dari Dikti semuanya. Kalau BOPTN kita di stop kita tidak bisa apa-apa,” ujar Febrin menambahkan.

Sesuai dengan berjalannya program UKT bagi MABA 2013, sudah banyak dampak-dampak yang ditimbulkan.Dengan terealisasikannya UKT tahun ajaran 2013-2014 berimbas kepada keuangan Unand.UKT akan menurunkan pendapatan keuangan Unand hingga 30 milyar. “Untuk mengatasi keuangan Unand yang menurun, kerjasama Unand dengan pemerintah lebih ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan biaya BOPTN Unand.BOPTN bisa meningkat asal kerjasama Unand dengan pemerintah lebih besar. Pelayanan tidak akan terganggu namun akan terjadi penghematan seperti penggunaan listrik, air dan alat-alat perkuliahan. Alat-alat perkuliahan seperti infokus hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan,” jelas Herri.

UKT tidak akan berpengaruh kepada Beasiswa termasuk Bidik Misi. “Kuota bidikmisi berjumlah 900 orang yang telah diisi oleh mahasiswa SNMPTN Undangan sebanyak 850 orang dan sisanya 50 orang untuk SBMPTN,” ungkap Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS, Wakil Rektor III Unand menambahkan.

Terjadinya kesalahan dalam penentuan level yang tidak sesuai dengan keuangan keluarga, maka orang tua diwajibkan membuat surat ke rektor. Dengan tujuan surat untuk  penurun level. Tuliskan level berapa yang mampu kemudian lampirkan surat-surat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti, slip gaji, rekening listrik, telpon, rumah, tipe rumah, luas rumah, kendaraan, dan jumlah tanggungan. Unand akan memverifikasi sesuai dengan data yang diterima. “Kejujuran yang terpenting, jika terbukti ada kecurangan maka  konsekuensinya mahasiswa tersebut akan dikeluarkan,” tegas Prof. Dr. Herri, SE, MB. >tim